Saatnya Pemimpin Bertindak

oratorOleh: Benny Susetyo*

“KAMI tidak akan menoleransi setiap tindakan kekerasan oleh kelompok yang mengatasnamakan agama. Kami juga tidak akan membiarkan penodaan tempat ibadah agama apa pun untuk alasan apa pun. Kami juga akan melindungi minoritas dan memastikan tidak ada yang mengalami diskriminasi. Kami juga akan memastikan siapa pun yang melanggar hak yang dimiliki kelompok lain akan menghadapi proses hukum,” kata Presiden SBY.

Menurutnya, pemerintah terus melangkah untuk memastikan semua penganut agama hidup dalam kebebasan beribadah dan juga hidup secara berdampingan dalam persaudaraan. Pernyataan Presiden disampaikan dalam acara penyerahan penghargaan World Statesman Award di New York, Kamis (30/5/2013) malam waktu setempat atau Jumat (31/5/2013) pagi waktu Jakarta. Janji ini sekarang ditunggu publik. Dalam realitasnya, kekerasan seperti gunung es ini bisa dilihat berdasarkan catatan Kontras, sejak SBY memerintah, terjadi lebih dari 500 peristiwa kekerasan. Kekerasan tidak hanya dialami kelompok minoritas seperti Syiah dan Ahmadiyah. Kelompok agama yang diakui pemerintah juga menjadi korban, seperti GKI Yasmin dan Huria Kristen Batak Protestan di Jawa Barat, kelompok penghayatan kepercayaan. Kesannya kekerasan tidak pernah ditindak serta tidak ada politik will dalam mencegah terjadinya kekerasan.

Banyak kontradiksi. Dalam konstitusi yang lebih tinggi, kebebasan umat beragama untuk beribadah dijamin, tapi dalam peraturan di bawahnya terdapat kecenderungan menghambat umat untuk beribadah. Ada pengekangan. Misalnya, dalam konteks rumah ibadah, itu bukanlah soal bagaimana suatu rumah ibadah diserbu bahkan dibakar sekelompok orang yang menjadi persoalan utama. Itu sekadar ekses saja. Jauh lebih penting dipikirkan adalah bagaimana peran pemerintah menjadi mediator, perumus, dan pelaksana kebijakankebijakan yang mengatur pendirian rumah ibadah.

Berbagai aturan dan kebijakan pemerintah dalam pelaksanaannya justru melahirkan umat yang berdampak tidak dewasa memandang umat lain. Tentu bukan umat beragama yang serta-merta harus dipersalahkan dalam kasus ini, melainkan ketidakmampuan pemerintah untuk melihat pluralitas dengan kacamata lebih adil dan menguntungkan bagi semua. Negara gagal memberikan perlindungan dan kesempatan yang adil bagi semua pemeluk agama untuk beribadah sesuai keyakinannya masing-masing. Jika demikian, ada pertanyaan yang sangat menohok: lalu Pancasila untuk apa? Untuk apa para founding fathers merumuskan falsafah bangsa yang demikian berharga dan terhormat itu jika dalam perilaku sehari-hari kita tidak bisa mempraktikkannya dengan sepenuh hati?

Ruang dialog. Walaupun kehidupan sosial politik kita sudah mengalami kebebasan, nyatanya itu belum berimplikasi pada kebebasan asasi warga untuk beribadat. Beribadat adalah hak warga paling asasi dan hanya rezim komunis yang melarangnya. Rezim seperti apakah kita ini ketika membiarkan kekerasan dalam beragama tanpa adanya ruang dialog untuk membicarakan ulang secara lebih manusiawi Pemerintah berkewajiban untuk menjaga, melestarikan, dan meningkatkan kesadaran dan kedewasaan umat terutama dalam pandangannya terhadap umat dan keyakinan beragama yang dianggap `lain’. Pemerintah berkewajiban untuk memberikan pencerahan dan pendewasaan pemikiran umat akan toleransi dan pluralisme. Itulah yang dimaksudkan Pancasila sebagai falsafah. Dengan begitu, kebijakan yang berpeluang menum buhsuburkan antipati terhadap saudara sebangsanya yang lain perlu didudukkan ulang untuk dibahas dan diganti dengan kebijakan yang lebih adil dan mencerahkan. Untuk apakah mempertahankan sesuatu yang dianggap tidak adil?

Pemerintah harus mendengar dan benar-benar mendengar tuntutan seperti ini. Selama ini kekerasan telah menjadi model yang sering dibungkus dengan ornamen keagamaan dan kesukuan. Inilah yang membuat wajah kekerasan semakin hari semakin subur di Bumi Pertiwi ini. Meski kita seharusnya merajut nilai persaudaraan yang secara jelas mengacu pada Pancasila, tapi kian hari Pancasila tidak lagi menjadi tujuan hidup bersama. Pancasila yang seharusnya menjadi perekat kehidupan bangsa tampak semakin hari semakin terkikis oleh kefasikan keagamaan, kedaerahan, dan kesukuan. Pancasila sering diucapkan, tapi sama sekali tak dipahami maknanya.

Sekarang dibutuhkan ketegasan pemimpin untuk mengembalikan kembali roh Pancasila menjadi dasar hidup berbangsa dan bernegara. Negara ini sebenarnya didirikan bagi semua warga negara dan tidak mengenal diskriminasi karena semua ikut berjasa mendirikan negara ini. Ketegasan dibutuhkan untuk mengembalikan kembali martabat agar bangsa ini mampu berdiri tegak pada cita­cita bersama, yakni semangat proklamasi. Semoga para pemimpin menyadari bahwa di pundak merekalah kewajiban harus dijalankan demi keutuhan serta kesejahteraan bangsa.

Inilah yang ditunggu publik, memenuhi janji untuk menindak pelaku kekerasan yang mengatasnamakan apa pun tidak dibenarkan di republik ini. Setiap warga negara berhak mendapatkan jaminan yang sama di mata hukum. Semoga janji bukan sekadar janji, melainkan direalisasikan dalam tindakkan.

 

* Penulis adalah Sekretaris Dewan Nasional Setara.

Advertisements

Kemungkinan Mendongkrak Nasionalisme Anak Bangsa

nasinalisme 2Oleh: Drs. Arcadius Benawa, M.Pd

Membangkitkan cinta Tanah Air dalam kondisi masyarakat Indonesia seperti sekarang ini rasanya menjadi maju-mundur. Pasalnya, ketika penulis mengampu mata kuliah “Human Character Behaviour” di salah satu Perguruan Tinggi Swasta di Jakarta Utara, dengan topik “Bangsa dan Negara” dan menekankan perlunya kita berbangga dengan bangsa sendiri, serta merta ada mahasiswa yang bertanya dengan nada pesimis. “Bukannya kita tidak mau bangssa dengan bangsa sendiri, Pak, tetapi bagaimana kita akan bangssa dengan bangsa sendiri dengan membeli produk dalam negeri kalau kualitasnya tidak bagus. Bagaimana kita cinta dengan negeri ini dengan setia membayar pajak, Pak, kalau uang pajak tidak jelas alokasi pemanfaatannya bahkan dinikmati oleh oknum pejabatnya?”

Hal itu tidak saja dirasakan oleh mahasiswa. Rupanya jauh hari sebelumnya, Azyumardi Azra (2008: 36) sudah prihatin dengan apa yang bisa ia tengarai. Dikatakannya bahwa berbagai kekerasan  yang mengorbankan nyawa dan harta benda yang marak akhir-akhir ini tidak luput dari bertahannya “kekerasan struktural” (structural violence) baik di bidang politik, ekonomi, militer, teknologi, informasi, maupun sosial-budaya. Akibatnya, perdamaian hakiki tidak pernah berhasil diwujudkan. Dalam beberapa tahun terakhir ini, Indonesia hanya mampu mengatasi krisis ekonomi dan politik secara relatif sangat lamban. Politik memang kelihatan relatif lebih stabil sejak masa Presiden Megawati Soekarnoputri hingga sekarang, sementara kondisi ekonomi belum sepenuhnya membaik, meski mobil-mobil mewah built up semakin banyak berseliweran di jalan raya khususnya di ibukota ini.

Kehidupan yang sangat kontras yang mengerikan. Kengerian semakin diperparah dengan ancaman disintegrasi sosial dan politik baik secara vertikal maupun horisontal. Benih-benih disintegrasi dan konflik-konflik serta kekerasan sosial masih terus bertumbuh karena berbagai faktor. Belum lagi adanya krisis budaya dan agama, yang makin menunjukkan masyarakat kita sedang dilanda keterpecahan kepribadian (split personality) yang menggejala. Sementara upacara keagamaan diselenggarakan dengan megah dan gegap gempitadan bangunan-bangunan tempat ibadah marak dibangun di mana-mana, namun korupsi dan segala fenomena sosial seperti disebut Azyumardi Azra di atas terus menyeruak. Lalu pertanyaannya adalah bagaimana dalam kondisi karut marut tidak karuan ini kita bisa membangun nasionalisme anak bangsa atau membangkitkan rasa cinta pada Tanah Air?

Menumbuhkan dengan Menggali. Memang kita rasanya bisa larut dalam pesimisme menghadapi karut marut persoalan yang dihadapi bangsa kita, bahkan kita pun bisa apatis karenanya. Akan tetapi, kalau semua bangsa bersikap seperti itu, akan menjadi apa bangsa dan negara ini? Bukankah mantan Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy yang terkenal itu pernah berkata, “Janganlah engkau bertanya apa yang diberikan Negara kepadamu, melainkan bertanyalah apa yang bisa engkau berikan untuk Negaramu?”. Singkatnya, menghadapi kondisi tak ideal itu, yang penting adalah bagaimana kita masing-masing maupun sebagai kelompok menggugat diri untuk dapat lebih berkontribusi bagi terciptanya negeri yang membanggakan sehingga setiap warganya pun memiliki rasa cinta pada bangsa dan negara ini.

Ada sejumlah pengakuan bahwa tidak mudah untuk serta merta memiliki rasa cinta pada bangsa dan negara. Bukan karena tidak ada nasionalisme, melainkan justru karena anak bangsa muak dengan perilaku para elit bangsa yang mestinya menjadi suri tauladan justru menjadi batu sandungan. Maraknya kasus korupsi yang melibatkan para elit bangsa di yudikatif, legislatif, maupun eksekutif. Lemahnya penegakan hukum yang hanya tajam untuk wong cilik dan tumpul untuk para elit bangsa, serta terus berkecamuknya kekerasan dan tingkat kriminalitas di tengah masyarakat, ikut andil dalam kesulitan itu. Tetapi tentu hal itu tidak akan menyelesaikan masalah.

Oleh karena itu, harus ada perubahan mindset. Orang kerapkali berkata, “Tidak mudah menumbuhkan nasionalisme di antara anak bangsa saat ini, karena tidak adanya faktor-faktor yang mendukung itu!” Namun di sisi lain, penulis terinspirasi oleh ungkapan Prof. Dr. Soedijarto, M.A., yang dalam pelbagai kesempatan mengungkapkan bahwa dirinya bisa menjadi seperti sekarang itu tidak luput dari kebaikan Negara yang sempat ia alami. Negara telah membiayai pendidikannya di dalam dan di luar negeri. “Maka, kalau sebagai pejabat negara saya masih korupsi, kok kebangetan betul saya ini,” demikian tegasnya. Lewat ungkapan Prof. Soedijarto itu, poin pentingnya adalah bagaimana Negara melalui para penyelenggara Negara sanggup menumbuhkan rasa hutang budi di antara anak bangsanya, sehingga tidak bisa tidak para anak bangsanya itu terpacu untuk berbuat sesuatu demi kebaikan bangsa dan negaranya.

Pertanyaannya adalah, adakah langkah-langkah konkret seperti itu? Kalau ternyata yang ada justru anak bangsa menjadi sakit hati dengan para penyelenggara negara yang mudah berkelit dalam menatap ketidakbaikannya. Alih-alih menumbuhkan rasa hutang budi kepada para anak bangsa, justru malah melakukan pelbagai penyelewengan demi memperkaya diri sendiri atau kelompoknya. Kalau sudah demikian, kapan anak bangsa akan berbangga dengan bangsanya sendiri?

Belajar dari Negeri Matahari Terbit, Jepang, yang anak bangsanya memiliki nasionalisme tinggi. Hal itu tidak lepas dari integritas para penyelenggara negaranya yang benar-benar membela dan memperjuangkan anak bangsanya. Ketika terjadi tsunami beberapa waktu lalu, kita ingat bagaimana pemerintah setempat langsung membenahi fasilitas umum. Sementara di negeri ini, fasilitas umum sepertinya bukannya dijaga agar berfungsi dengan baik demi hajat hidup segenap warganya, tetapi malah dimanfaatkan sebagai proyek mengeruk uang. Contoh, jalan Pantura yang dijadikan proyek abadi yang semua orang melihat dan merasakan kebaikannya jalan itu hanya beberapa saat sebelum atau pun setelah Lebaran. Setelah itu jalan kembali bopeng-bopeng, yang makin hari makin parah. Demikian pun listrik, hanya TDL-nya yang dinaikkan tetapi servis keberlangsungannya masih pantas dipertanyakan.

Salah satu hal yang membanggakan kita sebagai satu kesatuan anak bangsa tercermin dalam semboyan negara kita, Bhineka Tunggal Ika. Hal ini juga digarisbawahi oleh Anhar Gonggong, sejarawan kondang dari Universitas Indonesia. Dikatakannya, “Dengan keberadaan suku bangsa yang demikian itu (beragama – pen.), maka strategi yang dapat dikembangkan ialah menjadikan keberagaman etnik dengan segala latar budaya masing-masing sebagai milik bersama, sebagai kekayaan bangsa-negara!” (Anhar Gonggong, 2008, h. 68 dalam Refleksi Karakter Bangsa).

Pancasila, Pupuk Subur Nasionalisme. Mendongkrak nasionalisme juga tidak mungkin tanpa membangun karakter bangsa (national character). Menurut Tilaar (2008: 25-26), karakter bangsa itu menyangkut segi etis, yang menjadi milik masyarakat atau bangsa. Maraknya pembicaraan tentang karakter bangsa ditengarai sebagai kondisi masyarakat atau bangsa yang sedang mengalami kehilangan karakter, identitas, atau jatidirinya sebagai bangsa. Lebih rinci, Tilaar mengatakan bahwa karakter bangsa itu tergantung dari beberapa hal, yakni:

  1. 1.      Bahwa masyarakat Indonesia itu bersifat sangat paternalistik. Dalam masyarakat seperti ini, perlu pemimpin yang jujur serta melaksanakan sendiri nilai-nilai yang disepakati bersama seperti nilai-nilai Pancasila. Menarik untuk menyimak filosofi seperti yang dikemukakan Ki Hadjar Dewantara: Ing ngarsa sung tulada, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani.
  2. Bahwa Pancasila itu telah disepakati dan diakui sebagai nilai-nilai yang harus dihormati untuk mengantar setiap manusia Indonesia di dalam kehidupan bersama. Oleh karena itu, nilai-nilai Pancasila harus dijabarkan di dalam kehidupan sehari-hari dari masing-masing etnis. Dengan demikian, Pancasila akan menjadi bagian tak terpisahkan dari masyarakat, bahkan menjadi citra manusia Indonesia. Dengan citra itu, setiap manusia Indonesia akan mempunyai rasa kebanggaan sebagai bangsa Indonesia. Tidak berlebihanlah kalau di tingkat perguruan tinggi kini Pancasila menjadi salah satu matakuliah wajib.
  3. Bahwa mengembangkan kembali nilai-nilai Pancasila sebagai karakter bangsa merupakan landasan kebangunan kembali bangsa Indonesia dari keterpurukan. Untuk itu, Indonesia perlu belajar dari bangsa lain. Cina, misalnya, dapat bangun kembali dengan cepat karena bangsa itu mempunyai landasan yang kuat, yaitu karakter bangsa, sehingga kini Cina menjadi salah satu kekuatan ekonomi dunia yang dasyat justru karena mereka mempertahankan karakter bangsanya yang berdasarkan budaya Cina yang berumur ribuan tahun (Hoffman, 2008).
  4. Bahwa dalam terminologi Myrdal, bangsa dan negara Indonesia masih tergolong bangsa dan negara yang lembek. Untuk itu, perlu adanya seorang pemimpin nasional yang kuat agara dapat menjadi ikon bagi masyarakat Indonesia dalam mewujudkan nilai-nilai Pancasila. Tak kurang dari Francis Fukuyama (2005) mengatakan bahwa state building dalam rangka pembangunan Indonesia hanya dapat terlaksana apabila kita melaksanakan nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari. Hanya dengan state building yang ditaati oleh semua warga negara, Indonesia pasti dapat dengan cepat keluar dari keterpurukan, sehingga menjadi negara dan bangsa yang membanggakan sehingga bertumbuhlah nasionalisme dan patriotisme. Masing-masing akan merasa malu kalau tidak berkontribusi bagi bangsa dan negaranya.

 

Disadur dari Majalah EDUCARE No. 2 / X / Mei 2013, halaman 38-40.

Pendidikan Berbasis Pluralisme

funny

Courtesy: kantorberitapendidikan.net

Oleh : Yohanes Sutarto

Ada persoalan krusial yang masih seringkali muncul pada bangsa yang kini memasuki usianya yang ke-67 ini adalah persoalan pluralisme. Kekerasan berlatarbelakang suku, agama, ras, antargolongan/kelompok (SARA), yang tidak jarang menimbulkan jatuhnya korban, bahkan mengancam disintegrasi bangsa adalah indikasi jelas tentang masih adanya persoalan bangsa yang hingga kini belum terselesaikan secara tuntas. Jika pluralisme tidak dikelola dengan baik, bukan tidak mungkin itu akan menjadi persoalan abadi.

Pengelolaan pluralisme ini bukan saja menyangkut penataan pluralisme itu sendiri secara benar, seperti mencegah munculnya konflik dalam keanekaragaman yang mengancam keutuhan dan kemajuan bangsa, tetapi yang paling penting adalah membangun dan mengembangkan pluralisme dengan postur tubuhnya yang pas sesuai dengan format republik ini. Salah satu media yang paling penting dalam pembangunan adalah media pendidikan. Karena, pendidikan merupakan media pencerdasan anak-anak bangsa untuk membangun masa depan bangsa dan negara.

Satu hal yang perlu dicatat bahwa gagalnya pembangunan masa depan bangsa di bidang apapun, terutama karena gagalnya paradigma pendidikan berbasis pluralisme itu. Jika kita ingin mencapai perikehidupan bangsa yang berkeadilan dan damai, yang menghargai pluralisme, maka hal itu mesti dimulai dari anak didik.

Paradigma Pendidikan

Pendidikan harus ditempatkan pada garda paling depan dalam mendekonstruksi teologi pluralisme dengan membuat metodologi pendidikan yang tepat untuk mendukungnya. Konstruksi pendidikan di masa lalu yang berbasiskan penyeragaman identitas budaya bangsa, misalnya harus dikaji dan mesti disesuaikan dengan paradigma pendidikan yang berbasis pluralisme bangsa.

Kegagalan masa lalu dalam menggagas dan mengimplementasikan paradigma pendidikan yang tidak berbasis pluralisme tersebut dapat terlihat lewat berbagai distorsi yang muncul ke permukaan. Distorsi pertama, dimengerti sebagai sebuah doktrin yang senantiasa dijadikan pembenar bagi terjadinya konflik antaragama yang tak jarang didekati secara represif. Fenomena eksklusivisme masih sangat kental mewarnai kurikulum pendidikan agama di sekolah yang dilakukan melalui “pencucian otak” anak didik secara sistematis. Para pendidik pun seperti tidak berdaya dalam menghadapi kenyataan yang eksklusif itu.

Perbedaan teologis yang substansial dari setiap agama tidak dihormati secara proporsional dalam kurikulum dan praktik pendidikan. Nilai-nilai agamis seperti kebenaran dan perdamaian tidak diperjuangkan untuk menata pluralisme dengan cara menghormati perbedaan-perbedaan yang ada, dan persoalan pluralisme diselesaikan secara elegan, tetapi sayangnya semua masalah yang muncul kerap diendapkan dengan cara-cara yang hanya ibarat menyimpan bom waktu yang kemudian meledak dalam aneka kekerasan berlatar agama dan etnis seperti yang terjadi pada awal reformasi, bahkan hingga sekarang.

Kedua, materi pelajaran yang diajarkan di sekolah yang membenarkan apa yang diyakini benar dan menghakimi apa yang diyakini salah. Kebenaran yang satu dimutlakkan untuk yang lainnya. Peserta didik tidak diberi ruang cukup untuk menguji kebenaran lainnya seperti kebenaran teologis yang ada pada agama lainnya. Akhirnya, peserta didik menjadi kurang kritis terhadap setiap masalah dan aneka macam nilai yang ada dan tidak kreatif dalam mengelola hidup.

Lebih dari itu, praksis pendidikan yang indoktrinatif juga kerap mendominasi kesadaran peserta didik. Tidak disadari, itu tidak lebih merupakan suatu praktik penindasan terselubung, sistem pendidikan itu tidak mengarahkan peserta didik kepada cinta akan kehidupan dan/atau terhadap segala sesuatu yang berkembang, tetapi lebih kepada segala yang bersifat mekanis, sehingga mereka menghadapi hidup ini secara mekanis pula.

Pendidikan adalah suatu proses sosial, sehingga pendidikan sebaiknya dipahami juga sebagai proses humanisasi; yaitu usaha agar seluruh sikap dan perilaku serta aneka kegiatan seseorang bersifat manusiawi. Di situ pula pendidikan dikatakan sebagai proses pembentukan manusia seutuhnya lahir batin, dengan karakter dan watak kebangsaan yang kuat dan bersifat plural, sehingga dari situ peserta didik dapat diarahkan untuk lebih tahu dalam menghargai dan menghormati aneka macam nilai dalam masyarakat seperti nilai pluralisme.

Perubahan Paradigma

Tidak ada jalan yang lebih tepat selain bahwa realitas plural-kemajemukan kita harus mendapat perhatian yang memadai dalam dunia pendidikan kita. Sebagai contoh, pendidikan agama tidak boleh disejajarkan sebagai bagian dari usaha seseorang untuk memonopoli Tuhan dan kebenaran, dan dengan sendirina menghakimi orang lain yang berbeda agama atau keyakinan dengannya. Akibatnya, realitas plural kehidupan agama kurang berfungsi sebagai tali pengikat persatuan bangsa yang berdiri berlandaskan pada Pancasila yang mengagungkan pluralisme itu.

Karena itu, pendidikan kita harus dikembangkan kepada ranah pluralisme untuk merangsang daya pikir dan kreativitas anak didik serta kepada realitas dinamika masyarakat, bukannya menciptakan menara gading yang tercerabut dari akar kehidupan masyarakat yang plural. Sistem pendidikan, metode, dan cara belajar-mengajar pun harus diarahkan kepada pembentukan pola pikir dinamik, kreatif, dan pluralis bagi peserta didik agar dalam diri mereka tumbuh semangat toleransi dan saling menghormati.

Dalam hal ini, untuk mengubah paradigma dan metodologi pendidikan yang tegas, bahkan radikal dari para pemegang kebijakan negara, yaitu dengan mengubah secara fundamental pendidikan sebagai subyek dinamika realitas kehidupan masyarakat, sehingga peserta didik dapat memahami dan mengelola realitas pluralisme bangsa secara tepat. (Disadur dari makalah Rudyono Darsono, Jakarta).

 

Disadur dari Buletin Ditjen Bimas Katolik Edisi XXVIII, Mei-Agustus 2012, halaman 13-14.

Pendidikan Pluralitas Membangun Komitmen dalam Perbedaan

pluralisme

Courtesy: sosbud.kompasiana.com

Oleh : Yohanes Sutarto

Pendidikan pluralitas dimaksudkan untuk mencapai kemampuan hidup berdasarkan keharusan-keharusan dan tatanan yang lahir dari kenyataan pluralitas yang ada dalam suatu masyarakat. Pendidikan pluralitas membimbing masyarakat menerima kenyataan pluralitas yang ada dalam masyarakat secara ikhlas, agar masyarakat kemudian mengembangkan cara hidup sesuai dengan tuntutan pluralitas itu. Sementara itu, untuk bisa membangun komitmen dalam perbedaan, diperlukan kedewasaan. Pada saat masyarakat bisa menerima kenyataan pluralitas dan bisa menerima perbedaan-perbedaan yang ada secara ikhlas, maka bisa disebut masyarakat yang dewasa.

Dalam kehidupan bermasyarakat dimungkinkan kedewasaan itu harus terus diaktualisasikan, hal ini karena setiap masyarakat ada dalam zaman yang berbeda dengan tantangan yang berbeda pula. Selama suatu masyarakat memahami zamannya, dan mampu menjawab tantangan yang ada, maka masyarakat itu akan mampu mencapai kehidupan bermasyarakat yang dewasa. Tetapi manakala zaman berubah, sementara masyarakat masih tetap dengan pola pikir atau paradigma kehidupan bermasyarakat yang lama, maka masyarakat itu akan kehilangan kedewasaannya. Oleh karena itu, masyarakat harus dinamis dan memahami perubahan zaman, agar mampu menyesuaikan diri dengan tantangan-tantangan baru.

Dalam setiap masyarakat yang pluralis selalu terdapat sejumlah prasangka. Kelompok yang satu mempunyai prasangka terhadap kelompok lain yang ada di sekitarnya. Oleh karena itu, kemampuan mengelola prasangka akan menjadi faktor yang sangat menentukan, apakah suatu masyarakat yang pluralis akan mampu berkembang dan mencapai kemajuan dengan memanfaatkan kekuatan-kekuatan konstruktif yang terdapat dalam pluralitas itu, ataukah masyarakat tadi akan terkoyak-koyak dan akhirnya hancur oleh kekuatan-kekuatan destruktif yang terdapat dalam pluralitas itu.

Dalam Injil yang ditulis oleh Markus pada bab 9:38-40 menceritakan dialog antara Tuhan Yesus dengan Yohanes. Kata Yohanes, “Guru, kami lihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi nama-Mu, lalu kami cegah orang itu, karena ia bukan pengikut kita.” Tetapi kata Yesus, “Jangan kamu cegah dia! Sebab tidak seorangpun yang telah mengadakan mukjizat demi nama-Ku, dapat seketika itu juga mengumpat Aku. Barangsiapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita.” Dari ayat ini ditunjukkan bahwa dari suku, agama, ras, golongan, atau kelompok apapun kalau memang dia berbuat baik kepada siapa saja, berarti dia ada di pihak kita, karena selaras dengan ajaran Yesus. Di sinilah kita diajarkan bahwa Yesus sangat menghargai dan mengakui akan pluralitas.

Pada akhirnya, “Pendidikan Pluraliras” bertujuan menyadarkan masyarakat akan prasangka-prasangka yang ada dalam diri mereka masing-masing, dan menanamkan benih-benih kemampuan mengelola atau mengendalikan prasangka-prasangka tadi untuk membangun komitmen dalam perbedaan. Hal ini akan dapat dicapai dengan mengenali keindahan serta potensi-potensi untuk hidup harmonis dan kreatif dalam masyarakat yang pluralis. Jadi, dasar yang dapat dipakai untuk melandasi pendidikan pluralitas adalah realitas objektif bangsa Indonesia yang beraneka ragam dan keharusan mengelola keanekaragaman tersebut secara harmonis dan kreatif, sehingga keanekaragaman bangsa Indonesia menjadi sesuatu yang indah pada waktunya. (Dari berbagai sumber).

 

Disadur dari: Buletin Ditjen Bimas Katolik, Edisi XXVIII, Mei – Agustus 2012, halaman 10.

Keserakahan dan Kerusakan Lingkungan

Celebrate the WorldOleh : Benny Susetyo, Pr
Hari Bumi baru saja berlalu, tetapi seolah tanpa gaung. Kerusakan lingkungan terus terjadi dengan keserakahan manusia sebagai faktor paling dominan. Keserakahan untuk mengeruk keuntungan pertumbuhan ekonomi membuat eksploitasi alam berlangsung tanpa batas. Sebenarnya kesadaran sudah muncul, dan dunia telah mengupayakan sejumlah kesepakatan untuk membangun secara berkelanjutan dengan mengendalikan kerusakan lingkungan. Namun, faktanya kerusakan ekologi semakin menjadi-jadi.
Nota Pastoral Konferensi Waligereja Indonesia tahun ini bertopik keterlibatan gereja dalam melestarikan keutuhan ciptaan. Dalam nota ini, Gereja ingin mengajak seluruh umat Katolik memberikan perhatian, meningkatkan kepedulian, dan bertindak partisipatif dalam menjaga, memperbaiki, melindungi, dan melestarikan keutuhan ciptaan dari segala kerusakan. Gereja memandang lingkungan hidup sebagai segala sesuatu yang ada di sekitar makhluk hidup, termasuk manusia, berupa benda, daya, dan keadaan yang memengaruhi kelangsungan makhluk hidup baik langsung maupun tidak langsung.
Dalam lingkungan hidup terdapat ekosistem, yaitu unsur-unsur lingkungan hidup, baik yang hidup (biotik) seperti manusia, tumbuhan, hewan, maupun yang tak hidup (abiotik) seperti tanah, air, dan udara. Semua saling berhubungan dan saling memengaruhi. Dengan demikian, manusia bersama ciptaan yang lain adalah bagian dari lingkungan hidup. Lingkungan hidup menyediakan berbagai kebutuhan manusia serta menentukan dan membentuk kepribadian, budaya, dan pola kehidupan masyarakat.
Karena itu, dalam memanfaatkan sumber daya alam, manusia harus memperhatikan tujuan dan dampak yang akan ditimbulkan. Sangatlah penting untuk melindungi sumber daya hayati, melestarikan keanekaan hayati, dan bijak mengelola sumber daya hutan dan laut.
 
Kesadaran lingkungan
Kesadaran masyarakat mengenai lingkungan hidup adalah hal penting dewasa ini. Kesadaran ini sesungguhnya bukan sekadar bagaimana menciptakan suasana indah atau bersih saja, melainkan juga masuk pada kewajiban manusia untuk menghormati hak-hak orang lain, yaitu menikmati keseimbangan alam. Dengan demikian, kegiatan-kegiatan yang tidak berpihak kepada kelestarian lingkungan sedini mungkin dapat dihindari.
Namun, faktanya tumbuhnya kesadaran tersebut belum terlihat mengingat kondisi lingkungan kita yang hari ini sungguh-sungguh memprihatinkan. Bermacam bencana alam masih terjadi silih berganti. Semakin banyak kawasan Indonesia yang terendam banjir, padahal dahulu termasuk wilayah aman. Banjir yang terkait dengan kerusakan hutan sebagai kawasan resapan, di sisi lain dibarengi makin canggihnya modus para perusak hutan. Inilah jalinan tali-temali yang sulit diurai.
 
Manusia dan keserakahan
Menurut Tjokrowinoto (1996), semua kesalahan ini tidak pernah diperhitungkan para pelaku ekonomi yang rakus. Keberhasilan paradigma pertumbuhan ekonomi dalam meningkatkan kesejahteraan kerap harus dicapai melalui pengorbanan (at the expense of) berupa deteriorasi ekologis baik yang berwujud menurunnya kesuburan tanah, penyusutan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, maupun desertifikasi. Upaya mewujudkan masyarakat berkelimpahan (affluent society) ternyata harus disertai dengan pengorbanan yang membahayakan. Masyarakat kecil di dataran rendah harus menanggung amukan badai banjir lumpur akibat resapan yang sudah tidak lagi memadai.
Perkembangan kapitalisme yang semakin tidak tentu arah, terutama berkaitan dengan penyelamatan alam, membuat manusia terus berhadapan dengan berbagai problem lingkungan. Dari hari ke hari, gejala dan bentuk kerusakan alam semakin berkembang tidak terduga.
Andre Gorz (2002) dalam Ekologi dan Krisis Kapitalisme menyatakan, manusia sedang menghadapi situasi semakin meningkatnya kelangkaan sumber daya alam. Solusi dari krisis itu bukan pemulihan ekonomi, melainkan dengan pembalikan logika kapitalisme yang cenderung berorientasi pada penumpukan keuntungan (profit) untuk lebih seimbang antara kebutuhan dan aspek untuk mencapai kebutuhan itu sendiri.
Perkembangan kapitalisme yang semakin maju telah melahirkan krisis lingkungan serius karena konsep pembangunan lebih banyak diarahkan oleh logika-logika kapitalisme. Alam diperas untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia yang tidak henti-hentinya menciptakan teknologi tak ramah lingkungan.
Karena itu, berbagai praktik pembangunan dan juga industrialisasi di negara kita hendaknya terus-menerus kita kritisi dari sudut proses dan dampak dari kebijakan tersebut.

Nota Pastoral Tahun 2013 : “Keterlibatan Gereja dalam Melestarikan Keutuhan Ciptaan”

Celebrate the World

PENGANTAR

1. Nota Pastoral Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) 2013  berjudul: KETERLIBATAN GEREJA DALAM MELESTARIKAN KEUTUHAN CIPTAAN. Dengan memilih judul tersebut, Gereja ingin mengajak seluruh umat Katolik untuk memberi perhatian, meningkatkan kepedulian dan tindakan partisipatif dalam menjaga, memperbaiki, melindungi dan melestarikan keutuhan ciptaan dari berbagai macam kerusakan. Nota Pastoral ini dimaksudkan sebagai bahan pembelajaran pribadi atau bersama bagi seluruh umat dan siapapun yang mempunyai kepedulian terhadap masalah-masalah lingkungan hidup dan usaha-usaha untuk menjaga, memperbaiki, melindungi dan memulihkannya.

2. Nota Pastoral ini merupakan hasil hari studi para uskup pada tanggal 5-7 November 2012 tentang ekopastoral. Para uskup menyadari pentingnya lingkungan hidup untuk kelangsungan hidup semua ciptaan namun juga prihatin terhadap berbagai macam kerusakan alam dan akibat-akibat yang ditimbulkannya.  Di Indonesia, kerusakan alam terus terjadi dan dari waktu ke waktu kian mengkhawatirkan. Oleh karena itu, para uskup sepakat untuk meningkatkan pelayanan karya pastoral di bidang lingkungan hidup atau ekopastoral.

3. Nota Pastoral ini secara berurutan akan mengupas masalah lingkungan hidup dan kerusakannya, dasar-dasar panggilan Gereja  untuk melestarikan keutuhan ciptaan Tuhan dan harapan para uskup sehubungan dengan pastoral lingkungan hidup yang bisa diupayakan oleh Gereja  Katolik  di Indonesia sebagai persekutuan umat beriman.

LINGKUNGAN HIDUP

4. Lingkungan hidup  merupakan segala sesuatu yang ada di sekitar makhluk hidup, termasuk manusia,  berupa  benda, daya dan keadaan yang mempengaruhi kelangsungan makhluk hidup,  baik langsung maupun tidak langsung.[1] Dalam lingkungan hidup terdapat ekosistem yaitu unsur-unsur lingkungan hidup, baik yang hidup (biotik)  seperti manusia, tumbuhan, hewan, maupun yang  tidak hidup (abiotik) seperti tanah, air dan udara yang saling berhubungan dan saling mempengaruhi.

5. Manusia bersama dengan ciptaan yang lain  merupakan  bagian dari  lingkungan hidup dan keduanya mempunyai hubungan timbal  balik yang amat erat.   Lingkungan hidup  menyediakan berbagai kebutuhan manusia, menentukan dan membentuk kepribadian, budaya, pola, dan model kehidupan masyarakat. Sedangkan manusia dengan segala kemampuannya  dapat menentukan  dan mempengaruhi perubahan-perubahan dalam lingkungan hidup.  Jika manusia mampu hidup selaras dan seimbang dengan lingkungan hidup, kehidupannya dan kehidupan makhluk lain pun akan berlangsung dengan baik.

KONDISI YANG MEMPRIHATINKAN

6. Pada kenyataannya, manusia sering  menempatkan diri sebagai yang berkuasa terhadap alam ciptaan dan pusat segala-galanya. Manusia juga sering  beranggapan bahwa alam  menyediakan berbagai sumber daya   yang tidak terbatas dan mampu tercipta kembali  secara cepat. Alam dianggap memiliki kemampuan sendiri untuk mengatasi dampak-dampak negatif dari eksploitasi dan pencemaran. Pemahaman ini mendorong manusia untuk  semakin berperilaku rakus dan serakah.

7. Kerusakan lingkungan memang  tidak semata-mata disebabkan oleh ulah manusia.  Alam bisa rusak dan hancur karena faktor alam  juga seperti gunung meletus, gempa bumi, dan tsunami.  Namun perilaku manusia yang menempatkan dirinya sebagai subyek dan alam sebagai obyek  untuk   dikuras kekayaannya dan  dicemari menjadi penyebab terbesar kerusakan lingkungan hidup saat ini

8. Kerusakan lingkungan hidup ditandai dengan adanya perubahan langsung dan tidak langsung terhadap ekosistem aslinya yang melampaui ukuran batas kemampuan lingkungan hidup untuk dapat tetap berfungsi dengan baik. Kerusakan lingkungan  yang saat ini terjadi lebih disebabkan oleh aktivitas pengambilan sumber daya alam yang tidak terkendali di berbagai bidang seperti:

8.1. Pertambangan

Kegiatan pertambangan, khususnya yang bersifat terbuka semakin marak. Hingga tahun 2012 tercatat sebanyak 10.677 Ijin Usaha Pertambangan (IUP) yang sudah dikeluarkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Dari jumlah IUP tersebut, Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (Dirjen PHKA) mencatat bahwa sejak tahun 2004 hingga 2012 terdapat  1.724 kasus penambangan yang merusak kawasan hutan secara ilegal. Pada tahun 2004, sebanyak 13 unit usaha tambang beroperasi di kawasan hutan lindung dan membabat areal hutan seluas 950.000 hektar.[2] Di satu sisi, industri pertambangan memberikan manfaat terhadap perekonomian domestik, membuka lapangan kerja secara nasional dan regional, serta mengembangkan unit-unit ekonomi di sekitar kawasan tambang. Di sisi lain, pembukaan kawasan hutan yang dimulai dari penebangan hingga penggalian dan pembuangan limbah hasil tambang telah mengubah lahan dan merusak ekosistem setempat. Reklamasi  lahan bekas tambang tidak akan mampu mengembalikan keadaan semula. Setidaknya akan tetap tersisa wilayah dengan lobang bekas tambang.

Pengambilan sumber daya alam yang tidak memperhatikan keberlanjutannya mengakibatkan sumber daya alam menipis. Laju kecepatan pengambilan lebih tinggi daripada laju kecepatan tumbuh.   Sumber daya alam yang awalnya dimanfaatkan sebagai modal pembangunan akan semakin habis dan biaya perbaikan lingkungan semakin mahal. Di samping itu, konflik dan kekerasan antar masyarakat atau masyarakat dengan pemerintah akan semakin meningkat seiring terbatasnya akses pada sumber daya alam dan lahan untuk mendukung kehidupan. Masyarakat, pengusaha, dan pemerintah akan saling menyalahkan sebagai penyebab kerusakan lingkungan hidup.

Bagi masyarakat sekitar tambang, ganti rugi  yang diterima sering tidak memadai dibandingkan dengan penderitaan yang harus mereka alami karena kehilangan  mata pencarian dan akibat kerusakan lingkungan. Selain itu, masyarakat juga tidak lebih sejahtera karena hasil tambang lebih  banyak dinikmati oleh pemilik modal dan para pekerja yang sebagian besar berasal dari luar daerah penambangan.

8.2. Perkebunan

Usaha perkebunan skala besar jauh lebih berkembang dibandingkan perkebunan rakyat. Data Dirjen Perkebunan menunjukkan bahwa pertambahan luas perkebunan kelapa sawit selama 10 tahun terakhir meningkat 88% yaitu dari 4,15 juta hektar di tahun 2000 menjadi 7,8 juta hektar pada tahun 2010. Sementara luas perkebunan karet relatif tetap dari 3,37 juta hektar pada tahun 2000 menjadi 3,44 juta hektar pada tahun 2010.[3] Sektor perkebunan telah memberikan kontribusi yang besar dalam penyediaan lapangan kerja bagi masyarakat, memberikan nilai tambah terhadap pendapatan daerah dan ikut menumbuhkan sektor jasa transportasi.  Meskipun begitu, pemberian ijin kawasan untuk perkebunan seringkali menimbulkan permasalahan dengan masyarakat setempat karena mereka tidak diakui keberadaannya oleh pemerintah dan dianggap ilegal. Tidak adanya pengakuan atas hak hidup masyarakat adat maupun masyarakat lain yang sudah lebih dahulu tinggal dan beraktivitas, membuat posisi mereka sangat lemah dan mudah dipermainkan.  Kelompok masyarakat ini belum terwadahi dalam peraturan pemerintah.  “Perasaan terusir dari lingkungannya sendiri, ketidakmampuan untuk ikut menikmati hasil bumi yang dipijaknya, dampak ekonomi dan sosial yang tidak selalu positif, semuanya menjadi dampak yang harus ditanggung oleh masyarakat.”[4] Selain menimbulkan masalah sosial, perkebunan skala besar juga menyisakan kerusakan lingkungan yang harus diderita oleh alam dan manusia. Penggantian jenis tanaman menjadi monokultur, penggunaan pupuk dan pestisida yang terus menerus, pengambilan air tanah untuk keperluan tanaman, menjadikan  masyarakat kecil sebagai korban yang tidak berdaya.

8.3. Kehutanan

Industri kehutanan telah ikut meningkatkan pendapatan negara lewat ekspor kayu tropis, dalam bentuk log, kayu gergajian, kayu lapis dan produk kayu lainnya.  Meskipun begitu, fungsi hutan yang sangat penting untuk kehidupan saat ini sudah berkurang seiring dengan kerusakannya yang semakin luas. Berdasarkan data Ditjen Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial, Kementerian Kehutanan, luas lahan kritis dan sangat kritis tahun 2011 telah mencapai 29,3 juta hektar.[5] Kerusakan hutan disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:  “Penebangan kayu yang berlebihan, praktik  illegal logging, semakin luasnya areal penggunaan lain di mana hutan dapat dikonversi   untuk kepentingan  di luar sektor kehutanan seperti perkebunan, pertambangan, dan  permukiman. Kerusakan tersebut tidak lepas dari peran para pengambil kebijakan yang sering hanya mendasarkan kebijakan pada pertimbangan keuntungan ekonomis semata.   Pengawasan terhadap pengelolaan hutan yang lestari masih lemah, sanksi hukum terhadap para pelanggar peraturan tentang industri kehutanan juga masih rendah.[6] Di samping itu, kesadaran  masyarakat akan pentingnya hutan untuk kehidupan belum merata. Fungsi sumber daya hutan masih tidak dipahami, sehingga kerusakan lingkungan dari hulu hingga hilir suatu kawasan tidak dilihat sebagai permasalahan sebab-akibat, melainkan permasalahan parsial termasuk penanganannya.

Kerusakan hutan  yang mengakibatkan bencana alam membuat biaya hidup masyarakat makin mahal. Biaya ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk mengatasi banjir, tanah longsor, kekeringan dan krisis air bersih, perbaikan fasilitas publik seperti jalan, bangunan sekolah dan pemerintahan,  serta terganggunya kegiatan ekonomi masyarakat,  akan semakin meningkat. Masyarakat akan menanggung biaya hidup yang semakin tinggi karena pemerintah tidak akan mampu memenuhi kebutuhan dasar  mereka.

8.4. Pencemaran tanah

Pencemaran tanah adalah keadaan di mana bahan-bahan kimia buatan manusia masuk dan mengubah lingkungan tanah alami. Tanah dimengerti sebagai permukaan bumi yang banyak  dihuni oleh makhluk hidup, terutama manusia, tumbuh-tumbuhan, dan hewan. Pencemaran ini terjadi karena masuknya limbah cair atau bahan kimia industri, limbah pertanian, dan limbah rumah tangga ke dalam tanah yang akan mengubah metabolisme dan mikroorganisme dalam tanah, memusnahkan spesies dan mengganggu rantai makanan dalam tubuh manusia. Bahan kimia akan meresap ke dalam air bawah tanah sehingga mempengaruhi kualitas air tanah. Hal ini terjadi sebagai akibat penggunaan pupuk, pestisida, dan limbah tidak terurai seperti plastik, kaleng, limbah cair, dan air hujan yang tercampur dengan senyawa kimia di udara. Pencemaran ini akan  berdampak negatif terhadap ekosistem yang hidup di dalam dan di atas tanah. Kualitas hidup manusia juga akan mengalami penurunan sebagai akibat rantai makanan yang tercemar dan menurunnya fungsi tanah sebagai sumber kehidupan yang dibutuhkan oleh semua makhluk hidup.

8.5. Pencemaran udara

Pencemaran udara dapat disebabkan oleh kejadian alam seperti letusan gunung berapi dan oleh kegiatan manusia di bidang transportasi, industri, kegiatan rumah tangga, dan usaha-usaha komersial. Berbagai kegiatan ini mengakibatkan terjadinya pencemaran udara.  Pembakaran sampah menyebabkan pencemaran udara dalam bentuk senyawa kimia termasuk partikel logam berat. Alat pemantau udara otomatis yang dipasang di 43 stasiun pantau di 10 kota, menunjukkan bahwa terdapat partikel dengan ukuran di bawah 10 mikrometer (PM10) sehingga akan ikut terhirup dan masuk ke dalam pernafasan. Hal ini akan mengganggu kesehatan dan dalam jangka panjang bersifat racun.[7] Kota-kota di Jawa, Bali, Sumatera, dan beberapa kota di Kalimantan yang memiliki kegiatan industri yang padat menunjukkan adanya peningkatan konsentrasi pencemaran yang lebih tinggi dibandingkan wilayah kota lainnya.

 

Sejak tahun 1998, Indonesia telah dinyatakan sebagai negara dengan kondisi pencemaran udara di perkotaan yang terburuk di mana tingkat konsentrasi dari tiga jenis parameter yang dipantau yaitu kadar timbal, nitrogen dioksida, dan total padatan tersuspensi melebihi standar WHO[8]. Kadar timbal di udara Jakarta mencapai 29 mg/m3 sedangkan standar WHO hanya 0,5 mg/m3. Penumpukan kadar timbal dalam darah sebesar 10 ug/dl akan menurunkan tingkat kecerdasan anak-anak. Dampak asap dari kebakaran hutan juga dapat menimbulkan sakit Infeksi Saluran Pernafasan Atas (ISPA), asma, radang paru-paru, dan penyakit mata. Jumlah penderita ISPA di wilayah kebakaran hutan lebih tinggi 1,8 hingga 3,8 kali dibanding sebelum terkena asap. Hasil pembakaran bahan bakar untuk kegiatan industri dan transportasi menghasilkan gas nitrogen di udara yang di perkotaan lebih tinggi 0-100 kali dibandingkan dengan wilayah pedesaan[9].  Gas ini bersifat racun bagi paru-paru. Standar WHO untuk NO2 adalah 40 mg/m3 sedangkan Jakarta mencapai 250 mg/m3. Dengan bertambahnya jumlah penduduk dan meningkatnya aktivitas masyarakat, dapat dipastikan bahwa tingkat konsentrasi dari masing-masing jenis parameter di atas meningkat.

8.6. Pencemaran air

Indonesia membutuhkan dana Rp 37 trilyun untuk penyediaan air bersih. Kebutuhan air bersih di Indonesia belum memadai. Dari 380 PDAM yang ada di Indonesia, baru sekitar 140 PDAM yang tercatat mampu menyalurkan air yang sehat. Target pembangunan milenium tahun 2015 sebanyak 68% penduduk Indonesia terlayani air bersih belum mampu dicapai karena saat ini yang tercapai baru 47%. Jumlah penderita diare per tahun juga masih sangat tinggi yaitu 120 juta per tahun akibat minimnya air bersih. [10] Kekurangan air bersih ini semakin diperparah oleh pencemaran air yang dapat diartikan sebagai suatu perubahan keadaan di suatu tempat penampungan air seperti danau, sungai, lautan dan air tanah akibat aktivitas manusia. Perubahan ini mengakibatkan menurunnya kualitas air hingga ke tingkat yang membahayakan dan air tidak bisa digunakan sesuai peruntukannya. Pusat Sarana Pengendalian Dampak Lingkungan mencatat bahwa pada tahun 2011 dari 51 sungai besar di Indonesia, 32 di antaranya tercemar berat. Instalasi pengolah air limbah baru terdapat di 11 kota di Indonesia dan hanya mampu melayani 2,5 juta jiwa.[11] Limbah pemukiman, limbah pertanian dan limbah industri  semakin merusak air, baik air permukaan maupun air bawah tanah. Keadaan ini diperparah oleh pemahaman bahwa alam merupakan tempat sampah raksasa yang dapat mengolah limbahnya secara alami, baik limbah cair maupun limbah padat, dan sungai menjadi salah satu media tempat sampah yang paling gampang dipakai. Akibatnya, manusia sendiri yang harus menanggung dampaknya.

8.7. Sampah

Direktur Permukiman dan Perumahan Bappenas menyatakan bahwa sampah menjadi permasalahan pelik khususnya hampir di setiap kota besar.  Jumlah sampah yang terangkut dan mengalami proses pengolahan masih sangat rendah. Dari 1 juta meter kubik sampah, baru 42% yang dapat diolah dengan baik, sedangkan sisanya menjadi permasalahan lingkungan.[12] Budaya bersih dan usaha mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan masih  jauh dari harapan. Pemikiran bahwa sampah merupakan urusan dan tanggung jawab pemerintah untuk mengelolanya masih sangat kental. Padahal, sampah merupakan sumber pencemar tanah, air, dan udara. Bau yang menyengat dan rembesan air yang mengandung senyawa kimia yang berasal dari pembusukan sampah akan mengganggu kesehatan masyarakat

 

8.8. Perubahan iklim

Dampak perubahan iklim global juga dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Berdasarkan hasil kajian di tingkat nasional maupun internasional, temperatur rata-rata tahunan Indonesia akan meningkat 0,30C, dan secara keseluruhan kelembaban udara akan berkurang 2-3%, sehingga akan berpengaruh pada curah hujan dan pola bulan basah – bulan kering.[13] Berkurangnya curah hujan akan berdampak pada tingginya resiko kekeringan, ketidakpastian ketersediaan air. Semuanya akan mengganggu kegiatan ekonomi dan kegiatan pertanian sehingga mengancam ketahanan pangan. Di sisi lain, meningkatnya curah hujan akan meningkatkan resiko banjir yang tentunya akan menimbulkan kerugian yang sangat tinggi. Kerugian banjir Jakarta tahun 2007 diperkirakan Rp 4,1 trilyun.[14] Perubahan iklim yang menyebabkan meningkatnya kejadian banjir dan kekeringan otomatis juga akan menyebabkan terjadi penyebaran infeksi dan bibit penyakit seperti malaria dan demam berdarah. Penyebaran infeksi  melalui air dapat berupa diare dan kolera.

Kenaikan suhu juga akan berdampak pada meningkatnya permukaan air laut. Saat ini telah terjadi kenaikan permukaan laut rata-rata 1-3 mm per tahun di wilayah perairan Asia[15]. Padahal sekitar 60% penduduk Indonesia tinggal di wilayah pesisir. Kegiatan ekonomi di sepanjang 81.000 km wilayah pesisir memberi sumbangan sebesar 25% dari pendapatan nasional.[16] Kenaikan permukaan air laut ini juga akan berdampak kepada banjir, meningkatnya salinitas atau masuknya air asin ke perairan darat. Keduanya akan berdampak pada kegiatan pertanian dan rumah tangga. Bahkan dalam cuaca ekstrim yang menyebabkan kenaikan permukaan laut setinggi satu meter akan mampu menggenangi 405.000 hektar wilayah pesisir terutama bagian utara Jawa, bagian timur Sumatera, dan bagian utara Sulawesi.

Selain itu, gejala penyimpangan suhu, atau yang dikenal dengan nama El Nino akan berdampak pada kematian benih ikan sehingga akan mengurangi ketersediaan ikan bagi manusia.  Penyimpangan suhu juga akan menyebabkan kebakaran hutan. Pada tahun 1997-1998 terjadi kebakaran hutan seluas 9,7  hektar, dan kebakaran lahan gambut, yang selain dipicu oleh kenaikan suhu juga karena pembukaan lahan seluas 2 juta hektar. Padahal lahan gambut memiliki kemampuan mengikat karbon 30 kali lebih tinggi daripada tutupan hutan lainnya.[17]   Oleh karena itu, Indonesia menjadi salah satu penyumbang emisi keempat terbesar dunia

AMANAT ILAHI

9. Allah menciptakan manusia dan segala makhluk dengan kasih-Nya (bdk. Kej.1). Keyakinan ini menyadarkan  kita bahwa dunia dengan segala isinya sungguh dikehendaki oleh Allah, baik adanya. Allah adalah Sang Pencipta. Dialah ‘’awal dan akhir, asal dan tujuan seluruh alam ciptaan.”[18] Semua makhluk, dengan segala keanekaragaman dan keunikannya,  menggambarkan keagungan dan kemahakuasaan Allah (bdk. Mzm. 104: 14).

10. Di antara segala ciptaan, manusia adalah satu-satunya makhluk yang secitra dengan Allah (bdk. Kej.1:27). Sebagai citra Allah, manusia  mempunyai martabat sebagai pribadi yang mampu mengenali dirinya sendiri, menyadari kebersamaan dirinya dengan orang lain, dan  bertanggung jawab  atas makhluk ciptaan yang lain. Manusia adalah rekan kerja Allah dalam menata, menjaga, memelihara dan mengembangkan seluruh alam semesta ini. Allah memberikan kepercayaan kepada manusia untuk memelihara dan mengolah dengan bijaksana alam semesta ini serta berupaya  menciptakan hubungan yang harmonis di antara semua ciptaan (bdk. Kej.2:15). Oleh karena itu, manusia harus mengelola bumi dengan segala isinya ini dalam kesucian dan keadilan. Manusia  tidak berhak memboroskan  dan merusak alam serta sumber-sumbernya dengan alasan apapun.

11. Kehadiran Allah di dunia dalam diri Yesus Kristus ingin menyatakan bahwa kasih-Nya amat besar terhadap manusia dan semua ciptaan.  Allah tidak hanya mencipta, tetapi juga melindungi dan memelihara. Allah adalah Kasih (bdk. 1Yoh.4:16)  dan kasih itu tidak hanya ditujukan kepada manusia  tetapi kepada semua makhluk yang telah Ia ciptakan. Solidaritas dan kepedulian Allah terhadap ciptaan-Nya dalam peristiwa penjelmaan menjadi pegangan manusia untuk memperlakukan ciptaan yang lain secara baik.  Sehubungan dengan hal itu,  manusia harus melepaskan diri dari berbagai kelekatan seperti kekayaan dan kekuasaan (bdk. Mat.6:19-21), yang sering dicapai  dengan mengorbankan sesamanya atau makhluk ciptaan Tuhan yang lain.

12. Karya penebusan Allah dalam diri Yesus Kristus  juga ingin menjangkau  semua ciptaan. Dengan  darah salib Kristus, segala sesuatu di bumi dan di surga diperdamaikan oleh Allah ( bdk. Kol.1:19-20). Rasul Paulus dengan tegas menyatakan bahwa  karya penyelamatan Allah tidak hanya untuk manusia yang berdosa tetapi meliputi segala makhluk dan seluruh alam semesta. Oleh karena itu, sikap pemberian diri  yang disertai dengan kerendahan hati  manusia terhadap yang lain sebagaimana telah dilakukan oleh Yesus kristus (bdk. Flp.2:1-11) diperluas untuk semua makhluk ciptaan.

GEREJA YANG PEDULI

13. Gereja sebagai sakramen keselamatan telah menaruh kepedulian yang mendalam terhadap masalah lingkungan hidup. Kepedulian Gereja tersebut tampak dalam pemikiran dan pandangan para Bapa Gereja. Konsili Vatikan II dalam Konstitusi Pastoral Gaudium et Spes  No. 69  menyatakan “Allah menghendaki, supaya bumi beserta segala isinya digunakan oleh semua orang dan sekalian bangsa, sehingga harta –benda yang tercipta dengan cara yang wajar harus mencapai semua orang, berpedoman pada keadilan, diiringi dengan cinta kasih”. Para Bapa Konsili meyakini bahwa Allah telah menganugerahkan bumi dengan segala kekayaannya sebagai rumah bersama semua manusia dan semua makhluk. Semua manusia, tanpa kecuali,  berhak menikmati dan mendapatkan sumber penghidupan dari kekayaan alam semesta ini.

14. Gereja selalu terbuka, menghormati dan mendukung berbagai macam perkembangan dan  kemajuan jaman, termasuk di bidang ekonomi, sejauh kemajuan tersebut membawa kesejahteraan bagi manusia dan mahkluk hidup yang lain. Kemajuan zaman harus tetap menjaga dan melindungi  hak hidup masyarakat, khususnya orang-orang  yang kecil, lemah, miskin dan tersingkir. Sehubungan dengan hal itu, Paus Paulus VI dalam Ensiklik Populorum Progressio No.34 menekankan pentingnya Gereja mendampingi dan  memajukan masyarakat untuk ikut serta memanfaatkan sumber daya alam. Mereka perlu dilindungi dari penindasan dan keserakahan orang-orang yang ingin mendapatkan keuntungan ekonomis sebesar-besarnya dari kekayaan alam yang ada di sekitar mereka.

15. Paus Yohanes Paulus II dalam Ensiklik Sollicitudo Rei Socialis No.34  menegaskan bahwa manusia tidak dibenarkan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan mengorbankan hewan, tumbuhan dan unsur-unsur alam yang lain. Sumber daya alam yang ada juga terbatas sehingga pemanfaatannya harus memperhatikan tuntutan-tuntutan moral. Sang Pencipta sudah mengungkapan secara simbolis agar manusia tidak “makan buah terlarang” (bdk. Kej.2:16-17). Maksudnya alam tidak hanya  berada di bawah hukum biologis, tetapi juga hukum-hukum moral. Alam adalah anugerah Allah untuk semua orang  sehingga harus dikelola secara bertanggung untuk kesejahteraan bersama pula.

16. Keprihatinan dan kepedulian Gereja Katolik Indonesia terhadap masalah lingkungan hidup sebenarnya sudah  ada sejak lama. Surat Gembala KWI pada bulan Februari 1989 secara khusus telah membahas lingkungan hidup.  Para Waligereja mengajak seluruh umat katolik untuk  mengembangkan kesadaran dan tanggung jawab terhadap lingkungan hidup demi terwujudnya kenyamanan dan kesejahteraan hidup manusia. Komitmen untuk mewujudkan keadilan dan melestarikan keutuhan ciptaan merupakan dua dimensi panggilan kristiani dalam upaya menghadirkan Kerajaan Allah.

17. Sidang Tahunan KWI  tanggal 1-11 November 2004 dengan tema Keadaban Publik: Menuju Habitus Baru Bangsa menampilkan Gereja Indonesia yang peduli dengan berbagai persoalan bangsa,  di antaranya kerusakan  lingkungan hidup. Pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat warga merupakan pihak-pihak yang harus bertanggungjawab untuk memulihkan keadaban publik  yang telah rusak  tersebut. Salah satu caranya adalah dengan membangun budaya baru. Budaya baru dimengerti sebagai cara pandang dan kebiasaan sosial yang menjadi tandingan dari cara pandang dan kebiasaan sosial umum dalam masyarakat, termasuk sikap hidup yang kurang menghargai lingkungan hidup.

18. Sidang Agung  Gereja Katolik Indonesia  tanggal 16-20 November 2005  dengan tema  Bangkit dan Bergeraklah secara tegas mengajak Gereja untuk lebih terlibat dalam mengatasi berbagai macam ketidakadaban publik, di antaranya yang berhubungan dengan kerusakan lingkungan hidup.  Berkaitan dengan masalah lingkungan hidup, para Waligereja  Indonesia kembali menekankan pentingnya upaya memberdayakan kearifan lokal dan menghormati masyarakat adat serta usaha-usaha lainnya seperti mengatasi polusi air, udara dan tanah.

19. Sidang Agung Gereja Katolik Indonesia tanggal 1-5 November 2010 dengan tema Ia Datang supaya Semua Memperoleh hidup dalam Kelimpahan, mendorong Gereja untuk lebih berkomitmen dalam mewujudkan aksi solidaritas. Dalam salah satu butir  Pernyataan Akhir dan Rekomendasi, para Waligereja menekankan pentingnya  pelayanan pastoral untuk para petani, nelayan, buruh, kelompok yang terabaikan dan terpinggirkan serta upaya pemeliharaan lingkungan hidup.

20. Gereja Katolik Indonesia telah melakukan berbagai upaya nyata untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup. Upaya-upaya itu antara lain edukasi yaitu menyadarkan umat akan pentingnya lingkungan hidup untuk keberlangsungan hidup semua ciptaan termasuk manusia; advokasi yaitu membantu dan mendampingi para korban kerusakan lingkungan hidup agar mendapatkan kembali hak hidupnya secara utuh; negosiasi  yaitu menjadi penghubung antara masyarakat dengan pemerintah dan pelaku usaha, menyangkut kebijakan dan pemanfaatan sumber daya alam agar tidak memiskinkan masyarakat. Gereja telah berusaha melakukan berbagai gerakan di lingkup keuskupan, paroki, sekolah, biara, komunitas basis, kelompok kategorial  dan bersama dengan masyarakat umum lainnya. Namun kerusakan lingkungan hidup terus saja terjadi, bahkan dari waktu ke waktu semakin meningkat.

 

 

GEREJA MENINGKATKAN KEPEDULIAN

21. Kepedulian Gereja terhadap usaha-usaha untuk melestarikan keutuhan ciptaan perlu ditingkatkan.  Salah satu hal penting dan mendesak untuk dilakukan adalah membangun dan mengembangkan pertobatan ekologis  demi terwujudnya rekonsiliasi atau pendamaian antara manusia dengan seluruh ciptaan.  Pertobatan ini tidak hanya berhenti pada lahirnya kesadaran baru, bahwa lingkungan hidup penting untuk kehidupan manusia, melainkan adanya perubahan positif yang signifikan  dalam memandang dan memperlakukan alam semesta.

22. Kehidupan seluruh ciptaan menjadi pusat dari segala kegiatan manusia. Dengan kata lain perlu  peralihan dari cara pandang egosentris  ke cara pandang biosentris. Eksploitasi sumber daya alam yang didasari keinginan tak terbatas diubah menjadi pemanfaatan sumber daya alam yang arif-bijaksana didasarkan pada kebutuhan hidup yang berkelanjutan. Konsep pembangunan tidak lagi hanya mengacu pada pertumbuhan ekonomi tetapi juga pada pembangunan yang berwawasan lingkungan. Alam kembali ditempatkan dalam perannya sebagai mitra kehidupan manusia dan rumah bagi semua mahkluk.

23. Pastoral ekologi atau ekopastoral hendaknya dilakukan secara menyeluruh dan berkesinambungan. Menyeluruh artinya melibatkan semua orang yang berkehendak baik untuk menjaga dan memulihkan lingkungan hidup serta mencakup pihak-pihak yang terkait dengan kerusakan  lingkungan hidup itu sendiri.  Berkesinambungan berarti pastoral lingkungan hidup menjadi gerakan  Gereja yang teratur, terarah, dan  terus menerus yang diperkaya dengan informasi, pengetahuan, dan cara bertindak yang benar berkaitan dengan lingkungan hidup.

24.1. Kepada saudara-saudari yang berada di posisi pengambil kebijakan.

24.1.1. Kebijakan pemanfaatan sumber daya alam hendaknya memperhatikan keseimbangan antara kepentingan manusia dan lingkungan hidup. Oleh karena itu, kebijakan pembangunan dengan memanfaatkan sumber daya alam yang cenderung eksploitatif  (hanya menekankan pertumbuhan dengan mengeruk sumber daya alam  tetapi kurang memperhatikan  segi keseimbangan  eskosistem) dan destruktif (mencemari lingkungan hidup  dengan aneka ragam limbah) harus ditinjau ulang atau jika perlu dihentikan.

24.1.2. Kebijakan Penataan Ruang melalui Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) hendaknya memperhatikan kepentingan masyarakat kecil. Tujuannya agar  mereka tidak tergusur secara semena-mena,  tidak kehilangan ruang publik yang bisa dipakai untuk bermain anak-anak mereka, tidak khawatir akan datangnya banjir saat musim hujan. Dengan demikian, resapan air tetap terjaga, kesegaran dan kenyaman hidup terjamin karena masih luasnya kawasan hijau.

24.1.3. Izin  usaha yang  berdasarkan pertimbangan yuridis dan analisis akademis dari berbagai disiplin ilmu    akan berdampak pada kerusakan lingkungan hidup, tidak boleh  dikeluarkan. Di samping itu, bagi mereka yang telah terbukti melanggar ketentuan usaha yang ramah lingkungan  dan  menjadi penyebab kerusakan lingkungan hidup hendaknya diberi sanksi yang semestinya.

24.1.4. Kebijakan hendaknya dilandaskan pada prinsip keadilan, artinya kebijakan itu menghormati martabat manusia dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Hal ini perlu diperhatikan  baik dalam membuat  kebijakan ekonomi nasional maupun setempat. Masyarakat lokal yang tinggal di kawasan   hutan  adalah kelompok  pertama yang harus mendapat manfaat dari potensi alam  sekitarnya. Kebijakan ini juga disertai dengan usaha-usaha penyadaran yang intensif agar masyarakat berlaku hemat dan bijaksana dalam memanfaatkan sumber daya alam yang ada.

24.2. Kepada saudara-saudari yang bergerak di dunia usaha

24.2.1. Kemajuan usaha industri  tidak dapat mengorbankan lingkungan hidup. “Setiap kegiatan ekonomi yang mendayagunakan sumber-sumber daya alam mesti juga peduli untuk melindungi lingkungan hidup.”[19]  Oleh karena itu, pengembangan dan pembangunan ekonomi hendaknya  diikuti juga dengan upaya-upaya pemulihan lingkungan hidup sehingga tidak membawa dampak negatif terhadap kehidupan.

24.2.2. Sumber daya alam tidak boleh hanya dimanfaatkan untuk mengejar keuntungan ekonomis semata, tetapi harus memberikan manfaat sosial yaitu kesejahteraan bersama (bonum commune). Masyarakat harus  diberi kesempatan untuk ikut menikmati  sumber daya alam di sekitar mereka dan dihindarkan dari  berbagai dampak negatif proses industri.  “Makna-tujuan yang paling inti dari produksi bukanlah semata-mata bertambahnya hasil produksi, bukan pula keuntungan atau kekuasaan, melainkan pelayanan kepada manusia, yakni manusia seutuhnya.”[20] Kelompok masyarakat kecil dan terpinggirkan seperti masyarakat adat, para petani, dan nelayan yang sering kena dampak negatif kerusakan lingkungan dan perubahan iklim hendaknya  juga diperhatikan secara khusus.

24.3. Kepada seluruh umat Kristiani yang terkasih

24.3.1. Krisis ekologis sebagai akibat dari perilaku manusia, harus mendorong kita untuk menata ulang hubungan kita  dengan ciptaan yang lain. Penataan ulang ini  dimaksudkan untuk membangkitkan kesadaran  akan tanggung jawab atas kepentingan bersama semua manusia dan semua ciptaan.[21] Penataan itu dapat dimulai dengan menyadari bahwa lingkungan hidup mempunyai peran yang amat penting bagi semua kehidupan sehingga harus dilindungi dari berbagai pencemaran dan perusakan. Dengan demikian, tindakan pastoral lingkungan hidup tidak hanya menyangkut masalah teknis, tetapi juga menyangkut proses penanaman nilai melalui pendidikan. Pendidikan nilai untuk membangun kesadaran agar manusia menghargai alam harus menjadi prioritas utama dalam usaha mencegah dan memulihkan lingkungan hidup dari kerusakan akibat ulah manusia maupun karena bencana alam.[22]

24.3.2. Umat Kristiani hendaknya  dengan setia menjalankan kegiatan-kegiatan yang mengarah pada pemulihan hak hidup masyarakat dan gerakan cinta lingkungan. Gerakan ini bertujuan untuk membela sesama yang menjadi korban kerusakan lingkungan  dan lingkungan   yang dikorbankan secara semena-mena untuk kepentingan segelintir orang. Kegiatan tersebut misalnya, mendampingi dan membantu masyarakat korban kerusakan lingkungan serta korban pengusahaan hutan, perkebunan,  dan pertambangan,  melakukan pengelolaan sampah yang baik, melakukan penanaman pohon, pengembangan usaha pertanian organik, membersihkan sungai, dan selokan dari tumpukan sampah.

24.3.3. Masalah lingkungan hidup merupakan masalah bersama. Oleh karena itu, umat Kristiani hendaknya membangun kerjasama dengan siapapun yang mempunyai kepedulian terhadap kerusakan lingkungan ini. Kerjasama ini dapat dilakukan dengan berbagai bentuk, misalnya menggelar seminar publik, diskusi, atau gerakan-gerakan nyata lainnya dengan melibatkan saudara-saudari yang beragama dan berkeyakinan lain, lembaga-lembaga pemerintah maupun non pemerintah. Dengan kerjasama ini diharapkan  kekuatan akan semakin besar, jangkauan akan semakin luas, dan semakin banyak orang yang terlibat dan peduli.

24.3.4. Keterlibatan umat Kristiani dalam memulihkan dan melestarikan keutuhan ciptaan bukan semata-mata didorong oleh adanya kerusakan lingkungan hidup, tetapi  merupakan perwujudan iman akan Allah Sang Pencipta dan Pemelihara kehidupan. Iman yang hidup dan penuh kasih menjadi dasar spiritualitas segala upaya untuk mendatangkan keselamatan bagi semua ciptaan. Oleh karena itu, berbagai bentuk kegiatan pastoral lingkungan hidup hendaknya selalu bersumber pada kasih Allah yang mencipta, memelihara  dan menjaga seluruh alam semesta ini.

PENUTUP

25. Dalam terang iman akan Yesus Kristus hendaklah kita selalu  menyadari dan merenungkan kesatuan kita dengan seluruh ciptaan yang lain. Kita dipanggil untuk menjadi rekan kerja Allah dalam  karya penyelamatan-Nya di dunia ini. Oleh karena itu, mari kita tingkatkan usaha-usaha baik yang telah kita mulai untuk menjaga dan melestarikan keutuhan ciptaan Tuhan dari berbagai ancaman kerusakan demi semakin tegaknya Kerajaan Allah.

26. Akhirnya kepada para akademisi, pengamat, praktisi dan aktivis lingkungan hidup, diucapkan banyak terima kasih atas berbagai sumbangan berupa pemikiran, pandangan dan gerakan dalam rangka menyelamatkan bumi dan segala isinya dari jurang kehancuran yang lebih dalam. Semoga segala usaha baik yang telah dimulai ini dari waktu ke waktu kian berkembang dan senantiasa dalam lindungan Tuhan.

 


[1] Bdk. UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

[2] JATAM, Catatan Akhir Tahun 2012, Sektor Pertambangan Indonesia Kejahatan terhadap Keselamatan Rakyat, 28 Desember 2012.

[3] Statistik Perkebunan, Ditjen Perkebunan, 2012.

[4] Komisi Keadilan, Perdamaian dan Pastoral Migran-Perantau KWI, Animasi keadilan dan Perdamaian, Jakarta 2008, hlm.35.

[5] Lampiran Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No. P. 114/Menhut II/2012 tentang Pedoman Penyelenggaraan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Tahun 2012.

[6] Bdk. J.Milburn Thompson, Keadilan dan perdamaian, Jakarta,  PT BPK Gunung Mulia, 2009hlm.89

[7] Status Lingkungan Hidup Indonesia 2010, KLH, hal. 48

[8] Budi P.Resosudarmo, Indonesia’s Clean Air Program, Economics and Environment Network Working Paper EEN0209, AustralianNationalUniversity.

[9] Parameter Pencemar Udara dan Dampaknya Terhadap Kesehatan, http://www.depkes.go.id

[10] Sustaining Partnership, Media Informasi Kerjasama Pemerintahan Swasta, Edisi Desember 2011, Ironi Air di Indonesia, Menyikapi Potensi Perang Air, Belajar tentang Air dari Swedia.

[11] WALHI, Lebih Dari Separuh Sungai di Indonesia Tercemar Berat, 29 Maret 2012.

[12] Suara Pembaruan, Setahun Volume Sampah Indonesia Setara dengan 122 Gelora Bung Karno, 26 Juni 2012.

[13] Boer, R., A. Buono, A. Rakhman.2008. Analysis of Historical Change of Indonesian Climate Change, Technical reports for the 2nd National Communication Ministry of Environment, Republic of Indonesia, Jakarta.

[14] WHO, 2007, Emergency and Humanitarian Action News Update, February and March, WHO Office for South-East Asia.

[15] Cruz, R.V,et.al., 2007: Asia Climate Change 2007: Impacts, Adaptation and Vulnerability. Contribution of Working Group II to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, M.L. Parry, O.F. Canziani, J.P. Palutiko f, P.J. van der Linden and C.E. Hanson, Eds., Cambridge University Press, Cambridge, UK, 469-506.

[16] Michael Case, et.al., WWF Report on Climate Change in Indonesia Implications for Humans and Nature, assets.wwf.org.uk

[17] IFPRI, Discussion Paper 01148, December 2011, The Impact of Global Climate Change on the Indonesian Economy

[18] Berthold.A. Pareira, O.Carm, Guido Tisera, SVD, Martin Harun, OFM, Keadilan, Perdamaian &Keutuhan Ciptaan, Jakarta, Lembaga BIblika Indonesia 2007, hlm.136.

[19] Komisi Kepausan Untuk Keadilan dan Perdamaian, Kompendium Ajaran Sosial Gereja, Maumere, Penerbit Ledalero, 2009, hlm. 322.

[20] Konsili Vatikan II, Konstitusi Pastoral Gaudium et Spes, art. 64, hlm. 595.

[21] Dr. Robert P.Borrong, Etika Bumi Baru, Jakarta, PT BPK Gunung Mulia 2009, hlm.285.

[22] Bdk. Ibid

Membaca Tanda Zaman

oleh : Romo Benny Susetyo*

membaca tanda zaman

Di masa depan dibutuhkan pemimpin yang memiliki komitmen untuk menegakkan nilai konstitusi.
Fenomena  kemenangan  Jokowi dan Ahok dalam pemilihan kepala daerah di DKI Jakarta telah membuka kesadaran bahwa rakyat kini akan  memilih pemimpin yang mengutamakan kepentingan bersama. Pemilih akan mendukung calon yang berorientasi  politik kesejahteran dan bukan politik identitas. Ketika rakyat semakin rasional dalam berpolitik, dibutuhkan sebuah proses untuk menyadarkan rakyat bahwa di masa depan dibutuhkan pemimpin yang memiliki komitmen untuk menegakkan nilai–nilai konstitusi dalam menata keadaban bangsa. Bila kesadaran bangkit maka akan lahir pula optimisme publik bahwa rakyat membutuhkan stok pemimpin yang memiliki karakter kuat dan berkomitmen melayani rakyat. Gejala ini melahirkan sebuah gerakan Indonesia mencari pemimpin.

Sejumlah tokoh intelektual bersepakat membentuk Gerakan Indonesia Memilih (GIM). Tujuannya menyadarkan masyarakat akan pentingnya arti demokrasi. Gerakan ini dilatarbelakangi keprihatinan semakin meningkatnya apatisme masyarakat terhadap pemilihan umum dengan ditunjukkan pada peningkatan angka golput di berbagai tempat.

GIM lahir dan dilatarbelakangi upaya untuk memulihkan kepercayaan terhadap demokrasi sebagai solusi kehidupan berbangsa. Gerakan ini menyadari sepenuhnya bahwa meningkatnya apatisme memang bukan faktor tunggal yang berdiri sendiri, namun secara umum disebabkan semakin sulitnya mencari figur pemimpin yang bisa membawa perubahan lebih baik.

Dewasa ini terlalu banyak pemimpin yang lahir dari proses transaksional, dan rakyat paham hal itu. Politik transaksional diyakini tidak akan melahirkan pemimpin yang memiliki pathos terhadap rakyatnya. Rakyat Indonesia kehilangan pemimpin yang berjiwa negarawan. Itu karena yang dominan sekarang adalah pemimpin berjiwa pedagang, yang hanya pandai memasarkan dan menerima upeti, pandai memoles citra serta kepalsuan. Itu semua adalah buah dari perselingkuhan antara penguasa dengan pemilik modal. Khususnya di partai politik yang justru memelihara tradisi buruk dan berdampak amat buruk dalam melahirkan pemimpin negarawan.

Bangsa dan negara ini memerlukan pencerahan akal dan budi agar tidak semakin sulit mendapatkan pemimpin yang benar-benar disegani dan diterima oleh semua lapisan masyarakat. Hak memilih adalah hak yang amat mahal dan tak ternilai harganya. Kalau rakyat dibiasakan menukar hak demokratisnya itu dengan hanya beberapa lembar uang, hal itu merupakan tindakan yang amat merusak masa depan demokrasi. Karena itu, GIM mengajak masyarakat agar menggunakan hak pilihnya dengan benar untuk menentukan nasib bangsa.

Hak memilih sedikitnya mencegah negara ini dari salah urus oleh pemimpin pedagang, yang hanya ada transaksi di otaknya. Salah urus dalam pengelolaan negara telah menimbulkan krisis berkepanjangan sehingga masyarakat jadi kehilangan harapan. Solusinya adalah mencari pemimpin-pemimpin yang visioner, berkarakter, pemberani, dan mampu menentukan arah Indonesia ke depan menjadi lebih baik lagi. Masyarakat harus bisa memilih pemimpin yang sungguh-sungguh memiliki kemampuan berpikir yang mendalam untuk kepentingan umum, bukan kepentingan golongan saja.

Terobosan Baru
Tentu dibutuhkan terobosan untuk melahirkan pemimpin baru yang mampu menata keadaban publik ini ke arah lebih baik. Keraguan terhadap kemampuan partai politik untuk melahirkan pemimpin, harusnya ditanggapi partai politik dengan membuat koreksi diri secara mendalam. Bagaimanapun, partai politik merupakan ciri dari eksistensi demokrasi. Itu sebabnya elite politik harus belajar dari fenomena bahwa rakyat sudah hilang kepercayaan terhadap partai. Bahkan para tokoh panutan di partai pun sudah ditinggalkan rakyat.

Hal itu merupakan manifestasi dari kekecewaan rakyat, wujud akumulasi kekecewaan terhadap tindakan elit politik yang nyaris tidak pernah memenuhi harapan akan terciptanya tata keadilan. Keadilan selama ini hanya dimiliki mereka yang memiliki kekuatan ekonomi dan akses kekuasaan. Jumlah mereka sangat sedikit, tapi mereka inilah yang mampu mengendalikan republik ini. Tangan mereka sangat berkuasa untuk mengatur kebijakan-kebijakan yang kerap merugikan rakyat luas. Golongan kecil ini mengatur dan mengintervensi kebijakan negara, dan tanpa disadarinya terus-menerus memerosokkan rakyat ke dalam kubangan kemiskinan. Kaum miskin terpola sebagai kaum tak berdaya, kebijakan negara kerap membuat mereka tidak punya daya tawar.

Kegagalan partai politik menjalankan fungsinya secara maksimal mengakibatkan citra partai politik semakin buruk di era reformasi ini. Ciri elitisme yang diperankan oleh partai politik membuat apatisme rakyat. Antipati itu bukan tanpa sebab, partai politik dinilai lebih banyak peduli kepada kepentingan kekuasaan daripada untuk memediasi kepentingan rakyat.

Kini saatnya masyarakat sipil digerakkan sebagai kekuatan untuk melahirkan regenerasi kepemimpinan yang memiliki gugus insting memengaruhi cara berpikir, bertindak, bernalar, dan berelasi demi  menegakkan nilai konstitusi. Nilai itu diaktualisasikan dalam kebijakan publik yang berorientasi pada pemekaran nilai-nilai kemanusian dan keadilan. Kita berharap melalui prakarsa seperti Gerakan Indonesia Memilih bisa muncul alternatif bagi rakyat untuk menemukan karakter pemimpin ideal bagi bangsa ini, sekaligus memberikan pendidikan politik masyarakat akan pentingnya hak memilih bagi demokrasi.

Pemimpin ideal adalah mereka yang mampu memberikan harapan sekaligus merealisasikannya. Sahabat saya almarhum Franky Sahilatua hingga akhir hayatnya terus berkampanye agar mencari jalan baru untuk melahirkan pemimpin yang baru. Semoga partai politik di Indonesia mampu membaca tanda zaman menyangkut ruh perubahan yang sekarang sedang menggerakkan batin rakyat. (*)

*Penulis adalah anggota Gerakan Indonesia Memilih.