Dilemma Pemberantasan Korupsi

Tarik ulur antara DPR dan KPK beberapa waktu ini merupakan cermin semakin kaburnya arah pemberantasan korupsi di negeri ini. Ada yang merasa lebih kuat dan superbody di satu sisi, dan tanpa disadari pertunjukan itu menampilkan semakin kaburnya arah pemberantasan korupsi.

Ini karena tidak adanya kesamaan arah dan persepsi. Bahkan muncul sinyalemen adanya kepentingan politis tertentu yang ikut menggembosi proses pemberantasan korupsi tersebut. Hal itu dapat dilihat dari pola tarik ulur yang terjadi yang semakin melahirkan sikap pesimistis.

Akibatnya, visi pemberantasan korupsi hanya keras dalam celoteh dan sangat lemah dalam tindakan. Dalam situasi seperti ini, yang tumbuh semakin kuat adalah pesimisme di kalangan masyarakat akan keseriusan para pemimpin negeri kita dalam memberantas korupsi.

Begitu banyak kepentingan yang “bermain” sekaligus ingin menyelamatkan diri dengan berbagai cara, termasuk berlindung dalam ruang-ruang yang dianggap aman.

Kehidupan politik semakin tidak sehat karena di dalamnya penuh dengan pertarungan yang saling menjebak, menjegal, dan bahkan menghancurkan. Kenyataan ini tentu saja merupakan langkah mundur bagi pemberantasan korupsi, bahkan dikhawatirkan justru semakin menyuburkan praktik korupsi dalam berbagai level dan model.

Korupsi terjadi dalam berbagai level dan bentuk, seolah semakin kuat menjadi budaya bangsa ini. Harus disadari oleh semua pihak bahwa korupsi merupakan penyakit kronis paling berbahaya bagi perkembangan umat.

Pemberantasan korupsi akan minim hasilnya tanpa dukungan semua kalangan. Pemberantasan korupsi seharusnya menjadi gerakan bersama seluruh komponen yang mendapatkan dukungan dari para elite.

Sinyalemen adanya pelemahan dalam pemberantasan korupsi saat ini merupakan tantangan untuk melihat sejauh mana elite bersungguh-sungguh memberantas korupsi.

Tindakan Tegas

Pihak yang paling dirugikan dalam setiap korupsi adalah masyarakat luas, maka sudah sepatutnya publik terus mengontrol dan mengingatkan penyelenggara negara atas tugasnya memberantas korupsi dan menegakkan hukum. Memberantas korupsi ibarat memeriksa kerusakan-kerusakan parah dalam diri kita.

Ketika mengobati salah satu bagian, atau bahkan mengamputasinya, bisa jadi bagian lain terasa sakit. Tapi itulah risiko agar badan tetap sehat. Ini karena bila kita tidak mampu dan mau mengobati diri dengan cara seperti itu, dan merasakan sakit dalam jangka pendek, dalam jangka panjang hal tersebut justru akan merusak bagian tubuh lainnya.

Dengan demikian, tanpa tindakan yang tegas dan penuh rasa keadilan, mustahil pemberantasan korupsi bisa ditegakkan, kecuali hanya dalam pidato. Aparatur negara, yang umumnya dikaitkan dengan tindakan korupsi, seharusnya justru berada di depan untuk memelopori kesadaran masyarakat untuk bersama-sama antikorupsi, dari lingkup paling kecil sampai paling besar.

Ada harapan bahwa demokrasi bisa ditegakkan dengan membangun sistem yang transparan, kredibel, dan membawa efek jera kepada para koruptor. Tanda bangsa yang beradab adalah bila dana-dana publik bisa dikelola demi kesejahteraan masyarakatnya, dan ini merupakan cita-cita pendiri bangsa.

Kekuasaan berperan sangat vital. Bila tidak, justru komponen rakyat dengan berbagai pola gerakannya yang akan melampiaskan dalam berbagai ketidakpuasan.

Sangat jelas dan terang bahwa pemberantasan korupsi membutuhkan dukungan kekuasaan. Tanpanya, pemberantasan korupsi akan berjalan di tempat. Itu semua terjadi karena begitu dekatnya aroma korupsi dalam kekuasaan.

Politik Citra

Akhir-akhir ini muncul berbagai pertanyaan dari kalangan publik: masih adakah minat kekuasaan untuk memberantas korupsi ini secara sungguh-sungguh? Perlu ditegaskan bahwa pemerintahan yang bersih bukan sekadar citra dan pencitraan.

Pemerintahan yang bersih mengandung makna yang sangat mendalam dan mendasar. Ini menyangkut substansi, dan kita belum sampai pada proses inti “pemerintahan yang bersih” itu sendiri.

Ketidakseriusan dalam memberantas korupsi berarti juga mengkhianati semangat konstitusi yang di dalamnya tercantum cita-cita masyarakat yang adil dan makmur, serta cerdas.

Cita-cita itu merupakan dasar untuk memerangi korupsi karena korupsi membawa kebangkrutan bangsa. Bangsa ini harus diselamatkan karena sudah berada di ujung tanduk kehancuran karena korupsi.

Dalam perjalanan memberantas korupsi yang sudah mendarah daging, selalu terdapat tarik-menarik, khususnya dari aspek penegakan hukum berhadapan dengan kekuasaan. Hukum yang sering diintervensi dengan pola-pola barter politik pada akhirnya tidak akan pernah bisa memberantas korupsi secara sungguh-sungguh.

Korupsi begitu dekat dengan politik. Bahkan karena korupsi adalah penyalahgunaan wewenang untuk keuntungan kepentingan pribadi, maka korupsi paling sering dilakukan karena adanya dukungan kekuasaan politik yang dimiliki pelaku.

Karena itulah, sudah seharusnya penanganan kasus-kasus korupsi dijauhkan dari intervensi politik agar ia menghasilkan keputusan hukum yang netral dan tidak memihak.

Karenanya, aparat penegak hukum tidak boleh memiliki loyalitas dan pemihakan kepada pihak manapun, terutama penguasa. Namun idealitas semacam di atas bukan merupakan sesuatu yang mudah dilaksanakan. Bahkan boleh dikatakan idealitas semacam itu hanyalah mimpi.

Karena korupsi dilakukan di aras politik dan hukum kerap tunduk pada penguasa politik suatu zaman, pemihakan keadilan sering kali tidak berimbang. Intinya, mereka yang berada dan memiliki jalur atau akses kekuasaan kerap kali mendapatkan situasi menguntungkan dari proses hukum yang terjadi. Ada yang mengatakan penegakan hukum model “belah bambu”, satu diangkat satu diinjak.

Kembali pada upaya pelemahan pemberantasan korupsi, harus dingatkan kepada semua pihak agar tidak main-main dalam agenda ini, sebab rakyat sudah begitu muak dengan korupsi. Kerisauan seperti ini sudah semestinya mendapatkan respons aktif pemerintah, bukan dalam bentuk pencitraan semata.

Rakyat membutuhkan realisasi dari janji-janji manis pemberantasan korupsi. Ini karena korupsi hanya bisa ditangani dengan baik, apabila terdapat komitmen kekuasaan yang dapat dibuktikan dan diukur dengan nyata.

Benny Susetyo, pemerhati masalah sosial.

Benteng Moral untuk KPK

Seruan moral tokoh lintas agama kepada para pemimpin negeri beberapa waktu lalu belum menunjukkan perubahan yang maksimal. Ini dibuktikan dengan mengemukanya berbagai kasus ketidakadilan di negeri ini dari hari ke hari.

Seruan agar pemerintah mengakhiri kebohongan publik sepertinya hanya dianggap angin lalu. Di saat yang diingatkan sudah bebal dan tuli,tokoh agama tidak menyerah dengan terus menyerukan suara-suara keadilan kepada lembaga-lembaga lain yang masih mau mendengar. Dukungan yang diberikan tokoh lintas agama kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai bisa membantu lembaga tersebut lebih lurus dan maksimal dalam menjalankan tugas-tugasnya menjaga negeri ini dari korupsi.

Amat pantas bila tokoh agama merasa khawatir membayangkan korupsi negeri ini bahkan sudah merasuk sampai ke dunia pendidikan. Masih begitu banyak kasus besar yang belum tuntas dan masih menimbulkan tanda tanya publik. Karena itulah sudah semestinya publik mendorong KPK agar terus berani bergerak efektif menuntaskan kasus-kasus yang merugikan bangsa seperti BLBI, rekening gendut, Century, dan seterusnya.

KPK perlu mendapatkan semangat baru agar tidak takut dengan intervensi kekuasaan atau partai politik atau orang-orang kuat lainnya yang bermaksud melemahkan KPK. Dalam konteks kekinian, tumbuh keprihatinan mendalam terhadap kasus-kasus ketidakjelasan dan perampasan hak-hak rakyat di bidang agraria. Publik berharap KPK mampu mengungkap persekongkolan penguasa, pengusaha, serta aparatus negara yang membuat rakyat terusir dari tanahnya sendiri.

Hukum Tanpa Keadilan

Berbagai kasus hukum yang menimpa rakyat kecil di negeri kita akhir-akhir ini merupakan fenomena paling buruk bagi kita dalam menegakkan keadilan hukum. Hukum yang gamang dengan roh keadilan yang semakin menjauh dari rakyat kecil. Rasa keadilan di negeri ini benar-benar sedang diuji. Berbagai contoh nyata hadir ke hadapan kita memberikan petunjuk bahwa keadilan sedang berada di titik nadir.

Apakah berbagai fakta ketidakadilan ini bisa dibaca dengan hati nurani oleh para elite negeri ini? Fakta-fakta itu sangat bertentangan di pihak lain ketika pencurian dan perampokan harta kekayaan negara semakin membabi-buta, mengerikan, dan dilakukan dengan beragam cara.Para penegak hukum justru ragu menegakkan keadilan seolah tidak memiliki kepekaan yang mendalam atas apa yang terjadi.Kini rakyat betul- betul merasa diper-mainkan dengan situasi yang kalut seperti ini.

Rakyat kecil dipermainkan dengan berbagai kebohongan para elite.Sudah lama di negeri ini kita susah membedakan antara kebohongan dan kebenaran. Yang bohong sering dianggap sebagai kebenaran dan yang benar sering merupakan kebohongan. Sudah begitu lama keadilan menjadi barang yang mudah dipermainkan oleh kekuasaan dan uang.Juga sudah begitu banyak orang tahu keadilan susah diwujudkan di negeri ini.

Keadilan tidak untuk semua,melainkan untuk sebagian (yang bisa “membeli”-nya). Keadilan yang milik penguasa dan si empunya uang. Hukum dan keadilan bukan saja bagaikan saudara tiri yang jauh, melainkan sering seperti musuh.Mereka jarang bisa bertemu karena begitu seringnya kekuatan lain (kuasa,otot,dan uang) menceraikannya. Hukum sering kali hanya pajangan dan retorika pasal-pasal di depan cengkeraman kekuasaan dan “orang kuat” hukum tak lagi memiliki taring.

Hukum mandul karena hanya mampu menginjak ke bawah dan mengangkat yang atas. Hukum belah bambu telah mengiris-iris rasa keadilan di negeri ini. Tragedi ini bisa jadi akan mempertebal awan mendung dalam sistem hukum bangsa kita.Apa yang kita perdengarkan tentang Indonesia sebagai “negara hukum”sering kali hanya sebagai pemanis mulut. Apa yang kita ajarkan kepada anak cucu kita tentang “kedaulatan hukum” adalah deretan kepalsuan demi kepalsuan.

Keadilan tidak manifes dalam kenyataan. Das sein yang manifes di bumi kita ini adalah kekuatan, otot, kekuasaan, uang, dan segala hal yang berkomprador dengannya. Hukum gagal ditegakkan di atas prinsip-prinsip keadilan sosial karena lebih memandang kekuatan hukum formal dan permainan pasal-pasal. Akibatnya hukum belum mampu memegang teguh apa yang disebut sebagai kesederajatan (equality) dan menghindarkan diskriminasi.

Ini semua masih soal pelajaran bagaimana kita hidup berbangsa dan bernegara. Janganlah kita terus-menerus mendidik rakyat dengan berbagai fakta ketidakadilan bahwa seseorang bisa memiliki kekebalan hukum karena mereka memiliki jabatan. Di negara yang mengagung-agungkan hukum sebagai payung (rechstaat), imunitas terhadap hukum tidak berlaku. Semua berkewajiban dan berhak sama.

Yang sedang dipertontonkan hari ini adalah bagaimana hukum tumpul menghukum para orang kuat, mantan pejabat, dan koruptor, tapi tajam beringas menghukum kelas teri dan mereka yang serius ingin menciptakan bangsa ini bersih. Maling ayam mendapatkan hukuman bertimpal-timpal dan koruptor kelas kakap justru mendapatkan kesempatan menikmati keistimewaan.

Kesederajatan dalam hukum mulai dipunahkan oleh sikap arogan kekuasaan.Karena kekuasaan yang menjadi acuan, kita tak sanggup untuk melihat hati nurani.Karena kekuasaan yang menentukan hitam putih hukum, mata hati kita tumpul. Keadilan sosial yang ingin ditegakkan lalu diabaikan.

Seruan Keprihatinan

Para tokoh agama kembali menyatakan keprihatinan terhadap situasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Bahkan keprihatinan saat ini jauh lebih mendalam dan mendasar. Gurita korupsi dari hulu ke hilir melibatkan pejabat kementerian, anggota DPR, para penegak hukum, partai politik, pengusaha, dan sebagainya. Akibatnya terlihat semakin jelas.

Sebagian besar rakyat Indonesia semakin berat membayar biaya pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan pokok sehari-hari. Rasa aman dan damai terasa semakin jauh di tengah tingginya pelanggaran HAM dan kebebasan beribadat, kekerasan, perusakan lingkungan hidup, dan hukum yang tidak berdaulat. Ini semua merupakan cermin dari perilaku anak bangsa yang bekerja sekadar mencari kesenangan perutnya semata. Itu semua membuat mereka terasing dari realitas masyarakat yang sesungguhnya.

Bumi dan kekayaan alam pun dihabiskan demi kepentingan nafsu kekuasaan politik. Begitu berbahaya ketika kita hidup di sebuah negeri tanpa pengharapan. Selama ini pemerintahan ini telah menyianyiakan kesempatan untuk memulihkan bangsa ini menjadi negeri sejahtera. Itu semua akibat politik disandera oleh kepentingan modal dan sikap buruk berkuasa.

Orientasi pembangunan hanya mementingkan kapital dan pemiliknya. Dan paradigma pembangunan kita sesungguhnya masih setia pada pola liberalisme yang terlalu banyak memanipulasi realitas. Fakta kemiskinan di negeri ini pun sering hanya dilihat sebagai polemik. Sudah semenjak dulu kemiskinan hanya dijadikan alat atau isu belaka.

Tidak pernah dicarikan jalan keluar secara serius untuk mengatasi kemiskinan itu sendiri. Kemiskinan menjadi isu yang terbaik untuk mencari dukungan rakyat miskin. Sungguh ironis karena tanpa elite menyadarinya, mereka-mereka terlalu sering menjual rakyat miskin atas nama kemiskinan mereka.

Benny Susetyo, Sekretaris Komisi Hubungan Antaragama dan Kepercayaan KWI