Politik Kemasan

politik_durchkreuzt_031Oleh:  Benny Susetyo, Pr
Kualitas partai politik (parpol) dan calon anggota legislatif (caleg) pada Pemilu 2014 sangat menentukan arah parlemen dan kebijakan politik, ekonomi, serta dimensi lainnya di Indonesia pasca-2014. Berdasarkan daftar caleg yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum (KPU), sejumlah partai masih buruk secara administrasi dalam mempersiapkan caleg. Kualitas caleg pun, jika dikaji lebih dalam, menyimpan sejumlah persoalan. Hampir 90% caleg tidak berkualitas. Hal itu menandakan partai politik kehilangan keadaban politik. Politik hanya dimaknai do ut des. Berpolitik sekadar sarana mendapatkan transaksi belaka. Inilah yang membuat wajah parlemen tidak berubah karena motivasi mereka menjadi ‘caleg’ untuk mencari kekuasaan dan uang.
Hal demikian menyuburkan budaya KKN, karena tindakan partai politik mengusung caleg yang merupakan keluarga dekat sebetulnya bentuk nepotisme yang merugikan partai itu sendiri. Banyak efek negatif yang ditimbulkan, misalnya mandeknya kaderisasi partai. Bukan hanya itu, kekhawatiran utama bila saja nanti penguasa terpilih memiliki parlemen yang sebagian anggotanya adalah keluarga dekat, bisa dibayangkan begitu sulitnya melakukan kontrol terhadap kekuasaan.
Lebih dari itu, sebetulnya politik dinasti tidak mencerminkan moralitas demokrasi yang menghendaki adanya ruang kompetisi yang sehat dan fair. Politik dinasti ialah sebentuk nepotisme yang sesungguhnya telah kita tolak dan mencederai semangat reformasi. Semangat kekeluargaan dalam politik lebih banyak menghasilkan praktik politik yang tidak sehat. Argumen nepotisme begitu dekat dengan kolusi dan korupsi hingga kini masih diterima dalam sebagian besar alam pikir publik. Nepotisme cenderung memanfaatkan akses politik tertentu untuk kepentingan orang dekat dan keluarga. Hal demikian tidak bisa diterima karena hanya akan melemahkan demokrasi.
Karenanya, logis bila politik dinasti dalam parpol pada akhir nya hanya akan merugikan partai itu sendiri. Apalagi jika hal tersebut dilakukan tanpa rekrutmen yang benar dan lebih banyak mengedepankan unsur nepotisme. Umumnya ada unsur tidak fair dalam rekrutmen politik dengan modus nepotisme. Efek lainnya, kader partai akan kehilangan motivasi untuk bekerja keras karena semuanya akan dikendalikan orang kuat partai.
Inilah kecenderungan yang saat ini banyak terjadi di negeri ini. Kerabat yang diusung dalam pencalonan sering kali tidak melewati kaderisasi dan rekrutmen yang benar. Apalagi sudah dipahami bersama bahwa kaderisasi di semua parpol peserta belum terbangun dengan baik. Karenanya saat menjelang pemilu legislatif, justru tokoh-tokoh yang memiliki hubungan kekerabatan dengan petinggi partailah yang bermunculan.
Faktanya memang sebagian dari mereka mendapatkan kemudahan dan posisi mapan tanpa kerja keras terlebih dahulu. Di sisi lain, banyak kader partai yang mengabdi dari bawah justru tidak memiliki kesempatan untuk berbuat lebih banyak. Ada banyak alasan dalam peristiwa tersebut yang bisa dikemukakan. Misalnya soal kepentingan bisnis, status quo kekuasaan, sampai dengan aspek kedekatan secara dinasti. Satu-satunya jalan untuk mengendalikan agar politik dinasti tidak menjadi tren dan tabiat politik di negeri ini ialah dengan melakukan kaderisasi partai. Selain itu rekrutmen harus dilakukan secara adil dan merata terhadap semua anggota partai.
 
Penuh kepalsuan
Hal lain yang menarik diungkap dalam `politik caleg’ di negeri ini ialah publik umumnya menilai apa yang dilakukan para calon legislatif itu tak lebih dari sebuah politik kemasan. Politik pencitraan diri yang lahir dalam pertarungan merebut simpati publik. Sebagai sebuah citra, sering kali apa yang tampak bukanlah apa yang sesungguhnya ada. Para caleg berhias diri dan tampil memukau di depan khalayak. Namun, lagilagi publik mempertanyakan apakah janji yang bertebaran dalam berbagai iklan politik itu bukan sebagai sebuah penipuan-–seperti layaknya janji politik yang penuh dengan kepalsuan?
Dalam kenyataannya, sering kali publik hanya disuguhi dengan pertarungan kata tanpa makna yang mendalam. Apa yang tampil tak lebih sebagai sebuah jargon politik, bukan sebagai sebuah visi dan idealisme yang mencerminkan diri elite. Kita bisa memetik pelajaran dari pemilu-pemilu sebelumnya. Para caleg berhias diri dalam gambar partai dan menyatakan diri sebagai sosok paling layak dipilih. Namun pada perjalanan politik sepanjang lima tahun terakhir, jangankan perubahan mendasar yang terjadi dan berpengaruh terhadap kehidupan rakyat secara nyata, justru yang sering terjadi ialah tingkah laku para elite di Senayan yang amat mengecewakan.
Politik `priyayiisme’ itu hidup menggurita di segenap lini pemerintahan dari daerah hingga pusat. Kita hidup dalam sebuah zaman di kala demokrasi, objektivitas, dan rasionalitas disanjung-sanjung, tapi kepatuhan dan keterpaksaan secara tidak masuk akal dipraktikkan. Sebagai elite politik, mereka tak sadar tindak-tanduk dan perilaku mereka selalu menjadi bahan pergunjingan masyarakat. Intinya, rakyat tertipu memiliki wakil rakyat yang demikian. Tertipu dan berulang kali tertipu memiliki pelayan yang suka mencuri uang rakyatnya sendiri. Inilah lingkaran kegelapan yang mewarnai kehidupan politik yang mencerminkan betapa nurani kita sebagai bangsa telah sirna di muka bumi pertiwi ini.
Para elite kita bagai singa sirkus yang lihai memerankan tipu muslihat yang membuai dan menipu penonton. Mereka bagai pemain sulap yang pandai membuat penonton tertawa sekaligus menangis. Mereka pandai menyembunyikan sesuatu `tanpa terlihat’ oleh penonton (tapi penonton sadar bahwa mereka ditipu), dan memperlihatkan sesuatu yang menakjubkan. Buat mereka, berpolitik tak ubahnya seperti memerankan diri sebagai singa yang siap menerkam dengan ganas. Bak pemain sulap itulah, aksi tipu-tipu menjadi konsumsi sehari-hari. Bak pemain sirkus, keganasan politik ditandai dengan maraknya manipulasi nilai-nilai kebenaran.
 
Caleg Berintegritas
Barangkali tidak semua caleg yang memiliki kerabat dengan orang kuat partai merupakan caleg yang tidak berkualitas. Mungkin saja tidak semua caleg yang memiliki kerabat dengan penguasa merupakan sosok yang tidak layak pilih. Namun, yang senantiasa harus dihindari ialah bahwa nepotisme itu bisa terjadi kapan saja dan di mana saja, sebab sudah menjadi bawaan manusia sejak lahir. Karena itulah kesadaran untuk membuka akses berpolitik selebar-lebarnya dan transparan menjadi tuntutan utama.
Kompetisi untuk menjadi calon anggota legislatif harus dipusatkan pada program yang terukur bagi kemakmuran masyarakat. Dibutuhkan perubahan budaya dan pola berpikir dari para elite politik untuk mengembangkan visi pemerintahan yang jelas fokusnya. Pola berpikir baru untuk mencapai kesadaran dalam mewujudkan cita-cita membangun kesejahteraan bersama sebagaimana dalam cita-cita republik.
Advertisements

Membaca Tanda Zaman

oleh : Romo Benny Susetyo*

membaca tanda zaman

Di masa depan dibutuhkan pemimpin yang memiliki komitmen untuk menegakkan nilai konstitusi.
Fenomena  kemenangan  Jokowi dan Ahok dalam pemilihan kepala daerah di DKI Jakarta telah membuka kesadaran bahwa rakyat kini akan  memilih pemimpin yang mengutamakan kepentingan bersama. Pemilih akan mendukung calon yang berorientasi  politik kesejahteran dan bukan politik identitas. Ketika rakyat semakin rasional dalam berpolitik, dibutuhkan sebuah proses untuk menyadarkan rakyat bahwa di masa depan dibutuhkan pemimpin yang memiliki komitmen untuk menegakkan nilai–nilai konstitusi dalam menata keadaban bangsa. Bila kesadaran bangkit maka akan lahir pula optimisme publik bahwa rakyat membutuhkan stok pemimpin yang memiliki karakter kuat dan berkomitmen melayani rakyat. Gejala ini melahirkan sebuah gerakan Indonesia mencari pemimpin.

Sejumlah tokoh intelektual bersepakat membentuk Gerakan Indonesia Memilih (GIM). Tujuannya menyadarkan masyarakat akan pentingnya arti demokrasi. Gerakan ini dilatarbelakangi keprihatinan semakin meningkatnya apatisme masyarakat terhadap pemilihan umum dengan ditunjukkan pada peningkatan angka golput di berbagai tempat.

GIM lahir dan dilatarbelakangi upaya untuk memulihkan kepercayaan terhadap demokrasi sebagai solusi kehidupan berbangsa. Gerakan ini menyadari sepenuhnya bahwa meningkatnya apatisme memang bukan faktor tunggal yang berdiri sendiri, namun secara umum disebabkan semakin sulitnya mencari figur pemimpin yang bisa membawa perubahan lebih baik.

Dewasa ini terlalu banyak pemimpin yang lahir dari proses transaksional, dan rakyat paham hal itu. Politik transaksional diyakini tidak akan melahirkan pemimpin yang memiliki pathos terhadap rakyatnya. Rakyat Indonesia kehilangan pemimpin yang berjiwa negarawan. Itu karena yang dominan sekarang adalah pemimpin berjiwa pedagang, yang hanya pandai memasarkan dan menerima upeti, pandai memoles citra serta kepalsuan. Itu semua adalah buah dari perselingkuhan antara penguasa dengan pemilik modal. Khususnya di partai politik yang justru memelihara tradisi buruk dan berdampak amat buruk dalam melahirkan pemimpin negarawan.

Bangsa dan negara ini memerlukan pencerahan akal dan budi agar tidak semakin sulit mendapatkan pemimpin yang benar-benar disegani dan diterima oleh semua lapisan masyarakat. Hak memilih adalah hak yang amat mahal dan tak ternilai harganya. Kalau rakyat dibiasakan menukar hak demokratisnya itu dengan hanya beberapa lembar uang, hal itu merupakan tindakan yang amat merusak masa depan demokrasi. Karena itu, GIM mengajak masyarakat agar menggunakan hak pilihnya dengan benar untuk menentukan nasib bangsa.

Hak memilih sedikitnya mencegah negara ini dari salah urus oleh pemimpin pedagang, yang hanya ada transaksi di otaknya. Salah urus dalam pengelolaan negara telah menimbulkan krisis berkepanjangan sehingga masyarakat jadi kehilangan harapan. Solusinya adalah mencari pemimpin-pemimpin yang visioner, berkarakter, pemberani, dan mampu menentukan arah Indonesia ke depan menjadi lebih baik lagi. Masyarakat harus bisa memilih pemimpin yang sungguh-sungguh memiliki kemampuan berpikir yang mendalam untuk kepentingan umum, bukan kepentingan golongan saja.

Terobosan Baru
Tentu dibutuhkan terobosan untuk melahirkan pemimpin baru yang mampu menata keadaban publik ini ke arah lebih baik. Keraguan terhadap kemampuan partai politik untuk melahirkan pemimpin, harusnya ditanggapi partai politik dengan membuat koreksi diri secara mendalam. Bagaimanapun, partai politik merupakan ciri dari eksistensi demokrasi. Itu sebabnya elite politik harus belajar dari fenomena bahwa rakyat sudah hilang kepercayaan terhadap partai. Bahkan para tokoh panutan di partai pun sudah ditinggalkan rakyat.

Hal itu merupakan manifestasi dari kekecewaan rakyat, wujud akumulasi kekecewaan terhadap tindakan elit politik yang nyaris tidak pernah memenuhi harapan akan terciptanya tata keadilan. Keadilan selama ini hanya dimiliki mereka yang memiliki kekuatan ekonomi dan akses kekuasaan. Jumlah mereka sangat sedikit, tapi mereka inilah yang mampu mengendalikan republik ini. Tangan mereka sangat berkuasa untuk mengatur kebijakan-kebijakan yang kerap merugikan rakyat luas. Golongan kecil ini mengatur dan mengintervensi kebijakan negara, dan tanpa disadarinya terus-menerus memerosokkan rakyat ke dalam kubangan kemiskinan. Kaum miskin terpola sebagai kaum tak berdaya, kebijakan negara kerap membuat mereka tidak punya daya tawar.

Kegagalan partai politik menjalankan fungsinya secara maksimal mengakibatkan citra partai politik semakin buruk di era reformasi ini. Ciri elitisme yang diperankan oleh partai politik membuat apatisme rakyat. Antipati itu bukan tanpa sebab, partai politik dinilai lebih banyak peduli kepada kepentingan kekuasaan daripada untuk memediasi kepentingan rakyat.

Kini saatnya masyarakat sipil digerakkan sebagai kekuatan untuk melahirkan regenerasi kepemimpinan yang memiliki gugus insting memengaruhi cara berpikir, bertindak, bernalar, dan berelasi demi  menegakkan nilai konstitusi. Nilai itu diaktualisasikan dalam kebijakan publik yang berorientasi pada pemekaran nilai-nilai kemanusian dan keadilan. Kita berharap melalui prakarsa seperti Gerakan Indonesia Memilih bisa muncul alternatif bagi rakyat untuk menemukan karakter pemimpin ideal bagi bangsa ini, sekaligus memberikan pendidikan politik masyarakat akan pentingnya hak memilih bagi demokrasi.

Pemimpin ideal adalah mereka yang mampu memberikan harapan sekaligus merealisasikannya. Sahabat saya almarhum Franky Sahilatua hingga akhir hayatnya terus berkampanye agar mencari jalan baru untuk melahirkan pemimpin yang baru. Semoga partai politik di Indonesia mampu membaca tanda zaman menyangkut ruh perubahan yang sekarang sedang menggerakkan batin rakyat. (*)

*Penulis adalah anggota Gerakan Indonesia Memilih.

Melawan Budaya Korup

Romo Benny Susetyo*

Korupsi sudah mengakar di Indonesia.

Korupsi menjadi habitus sebagian bangsa ini karena rendahnya sanksi sosial dan moral terhadap para pelaku korupsi. Setidaknya ini signifikan sebagai alasan susahnya memberantas korupsi hingga akar-akarnya di negeri ini. Sebagian besar masyarakat jengah dengan perilaku korupsi ini, tetapi sebagian kecil lainnya, khususnya mereka yang berada di area rawan korupsi, justru berpersepsi sebaliknya.

Itulah ironisme tatkala melihat seorang koruptor justru diperlakukan seperti pahlawan. Mereka yang tertangkap karena kasus korupsi sering dianggap sebagai mereka yang “sial”. Apa artinya? Artinya perilaku korupsi lain yang tidak terungkap, yang sistemik, yang tidak terpublikasi di media masih begitu banyak dan besar. Saat korupsi masih membudaya seperti ini, sulit bagi kita untuk lepas 100 persen dan menghilangkan korupsi sampai akar-akarnya dalam waktu cepat. Para politikus dan birokrat yang dekat dengan arena korupsi kerap melihat mereka yang ditangkap adalah contoh kecil dari korupsi sesungguhnya. Asumsi seperti ini justru merupakan tantangan bagi pihak berwenang untuk membongkar setuntas-tuntasnya berbagai tindakan, kecil atau besar, korupsi di negeri ini. Apalagi bila sudah menyangkut sistem, dapat dikatakan korupsi sudah demikian sistemik dalam sistem birokrasi kita. Susah dideteksi dengan perangkat hukum tetapi mudah dirasakan dengan mudah bahwa telah terjadi korupsi. Itulah kenyataan yang terjadi di sekitar kita. Situasi ini diperparah dengan banyaknya hak istimewa yang didapat para koruptor. Masyarakat bertambah yakin bahwa pelaku korupsi tidak selalu mendapatkan hukuman berat. Ada pula anggapan kalau koruptor dihukum 1–2 tahun, lepas dari penjara dia masih bisa berfoya-foya dengan uang hasil korupsinya.

Pandangan-pandangan negatif yang bersifat melemahkan ini banyak beredar di sekitar kita. Korupsi yang menjadi musuh bersama itu sering masih berhenti hanya dalam ucapan. Dalam tindakan, amat sulit menegakkan hukum untuk memberi sanksi seberat-beratnya terhadap koruptor. Itu juga yang kerap membuat koruptor sering merasa tidak berdosa dengan tindakannya merampok uang negara (uang rakyat). Gejala ini terjadi karena sebagian budaya kita masih melihat pelaku korupsi yang menyalahgunakan jabatan dan kekuasan itu seolah ”dibenarkan” dalam kacamata  politik kekuasaan. Menjadi penguasa, dengan begitu, adalah justifikasi untuk melakukan tindakan korupsi, besar atau kecil, terlihat atau tidak.

Akibatnya, semakin berkembang modus dan cara-cara merampok uang negara dalam tindakan yang sulit dideteksi publik. Ada banyak cara dilakukan, seperti pemeo yang beredar di masyarakat, maling selalu lebih pintar daripada polisi. Begitu pula dengan koruptor. Ada keyakinan kuat bahwa kasus-kasus korupsi yang muncul akhir-akhir ini adalah sebagian kecil, atau hanya puncak dari gunung es korupsi. Bila hal itu benar, celakalah kita sebagai bangsa yang ”mencintai” korupsi sebagai tindakan instan untuk memperkaya diri sendiri.

Tindakan Tegas

Karena yang paling dirugikan dalam setiap korupsi adalah masyarakat luas, sudah sepatutnya publik terus mengontrol dan mengingatkan penyelenggara negara atas tugasnya memberantas korupsi dan menegakkan hukum. Memberantas korupsi ibarat memeriksa kerusakan-kerusakan parah dalam diri kita. Ketika mengobati salah satu bagian, atau bahkan mengamputasinya, bisa jadi bagian lain terasa sakit. Namun, itulah risiko agar badan tetap sehat. Bila kita tidak mampu dan mau mengobati diri dengan cara seperti itu, dan merasakan sakit dalam jangka pendek, dalam jangka panjang hal tersebut justru akan merusak bagian tubuh lainnya.

Tanpa tindakan yang tegas dan penuh rasa keadilan, mustahil pemberantasan korupsi bisa dilakukan kecuali hanya dalam pidato pemanis mulut. Aparatur negara, mereka yang umumnya dikaitkan dengan tindakan korupsi, seharusnya justru berada di depan untuk memelopori kesadaran masyarakat untuk bersama-sama berpikir dan bertindak antikorupsi, dari lingkup paling kecil sampai paling besar.

Ada harapan bahwa demokrasi bisa ditegakkan dengan membangun sistem yang transparan, kredibel, serta membawa efek jera terhadap para koruptor. Salah satu tanda bahwa suatu bangsa memang beradab adalah apabila dana-dana publik bisa dikelola demi kesejahteraan masyarakatnya. Hal itu sebenarnya merupakan cita-cita para pendiri bangsa. Dalam hal ini, kekuasaan berperan sangat vital. Bila tidak, justru komponen rakyat dengan berbagai pola gerakannya yang akan melampiaskannya dalam berbagai ketidakpuasan. Sangat jelas dan terang bahwa pemberantasan korupsi membutuhkan dukungan kekuasaan. Tanpanya, pemberantasan korupsi akan berjalan di tempat. Itu semua terjadi karena begitu dekatnya aroma korupsi dalam kekuasaan.

Kehendak Politik

Akhir-akhir ini publik gundah, masih adakah minat kekuasaan untuk memberantas korupsi ini secara sungguh-sungguh? Perlu ditegaskan bahwa pemerintahan yang bersih bukan sekadar citra dan pencitraan. Pemerintahan yang bersih mengandung makna yang sangat mendalam dan mendasar. Ini menyangkut substansi. Kita belum sampai pada proses inti “pemerintahan yang bersih” itu sendiri.

Ketidakseriusan dalam memberantas korupsi berarti juga mengkhianati semangat konstitusi yang di dalamnya terncantum cita-cita masyarakat yang adil dan makmur. Cita-cita itu merupakan dasar untuk memerangi korupsi, karena korupsi membawa bangsa ini pada kebangkrutan. Bangsa ini harus diselamatkan karena sudah berada di ujung tanduk kehancuran karena korupsi. Dalam perjalanan memberantas korupsi yang sudah mendarah daging, selalu terdapat tarik-menarik, khususnya dari aspek penegakan hukum berhadapan dengan kekuasaan. Hukum yang sering diintervensi dengan pola-pola barter politik pada akhirnya tidak akan pernah bisa memberantas korupsi secara sungguh-sungguh. Korupsi begitu dekat dengan politik. Bahkan, karena korupsi adalah penyalahgunaan wewenang untuk keuntungan kepentingan pribadi, korupsi paling sering dilakukan karena adanya dukungan kekuasaan politik yang dimiliki pelaku.

Oleh karena itulah sudah seharusnya penanganan kasus-kasus korupsi dijauhkan dari intervensi politik, agar menghasilkan keputusan hukum yang netral dan tidak memihak. Karenanya, aparat penegak hukum tidak boleh memiliki loyalitas dan pemihakan terhadap pihak mana pun, terutama penguasa. Namun, mencapai kondisi ideal semacam itu bukan merupakan pekerjaan mudah. Bahkan boleh dikatakan keidealan semacam itu hanyalah mimpi. Karena korupsi dilakukan di aras politik, dan hukum kerap tunduk pada penguasa politik suatu zaman, pemihakan keadilan sering kali tidak berimbang.

Intinya, mereka yang berada dan memiliki jalur atau akses kekuasaan kerap kali mendapatkan situasi menguntungkan dari proses hukum yang terjadi. Cara seperti itu adalah pola penegakan hukum “belah bambu”, satu diangkat satu diinjak. Tugas kita semua untuk mengingatkan semua pihak yang berwenang agar tidak main-main dalam agenda pemberantasan korupsi, sebab rakyat sudah muak. Pemerintah harus menghentikan aksi pencitraan. Rakyat membutuhkan realisasi dari janji-janji manis pemberantasan korupsi. Korupsi hanya bisa ditangani dengan baik apabila terdapat komitmen kekuasaan yang dapat dibuktikan dan diukur dengan nyata.

 

*Penulis adalah pengamat masalah sosial.

 

Gerakan Semut Rangrang

Romo Benny Susetyo*

semut

Gerakan semut rangrang mendukung KPK menjadi kekuatan baru bagi KPK untuk memiliki keberanian memberantas korupsi. Korupsi sudah menjadi musuh bersama rakyat Indonesia. Rakyat mencintai KPK karena institusi tersebut satu-­satunya yang diharapkan mampu mencegah korupsi yang sudah mendarah daging dalam diri penguasa kita. Upaya memperlemah KPK akan menghadapi rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi.

Sejak awal, tokoh lintas agama sudah mengendus upaya pelemahan KPK. Tokoh lintas agama menyeru presiden mengambil langkah untuk segera bertindak dan menyerahkan kasus simulator SIM kepada KPK. Realitasnya, kepala negara yang seharusnya bertindak hanya berdiam diri. Publik bertanya, “Di mana sang pemimpin kita saat ini?“ Publik berharap pemimpin mengambil langkah tegas agar persoalan itu tidak berlarut-larut dan menimbulkan polemik. Persoalan pemimpin tidak bertindak mengesankan ia tidak memiliki keberanian moral untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Mata hati publik memiliki kepekaan luar biasa karena usaha memperlemah KPK secara sistematis yang diupayakan parlemen, tokoh politik, serta konfl ik KPK dan Polri merupakan bagian skenario untuk mengurangi wewenang KPK. Upaya tersebut dilihat publik sebagai bagian dari rekayasa untuk membuat KPK menjadi lemah dan tidak berdaya. Publik melakukan perlawanan karena korupsi menjadi habitus para elite politik bangsa ini. Korupsi sudah menghancurkan keadaban bangsa. Maka, sudah sepatutnya publik terus mengontrol dan mengingatkan penyelenggara negara atas tugasnya memberantas korupsi dan menegakkan hukum. Memberantas korupsi ibarat memeriksa kerusakankerusakan parah dalam diri kita. Ketika mengobati salah satu bagian, atau bahkan mengamputasinya, bisa jadi bagian lain terasa sakit. Namun, itulah risiko agar badan tetap sehat.

Bila kita tidak mampu dan m mau mengobati diri dengan c cara seperti itu, dan merasakan sakit dalam jangka pendek, dalam jangka panjang hal tersebut justru akan merusak bagian tubuh lainnya. Tanpa tindakan yang tegas dan penuh rasa keadilan, mustahil pemberantasan korupsi bisa dilakukan kecuali hanya dalam pidato pemanis mulut. Aparatur negara, mereka yang umumnya dikaitkan dengan tindakan korupsi, seharusnya justru berada di depan untuk memelopori kesadaran masyarakat un tuk bersama-sama an tikorupsi, dari ling kup paling kecil sampai pa ling besar. Ada harapan bahwa demokrasi bisa ditegakkan dengan membangun sistem yang transparan, kredibel, dan membawa efek jera kepada para koruptor. Tanda suatu bangsa yang beradab ialah dana-dana publik bisa dikelola demi kesejahteraan masyarakatnya. Itu merupakan cita-cita pendiri bangsa.
Kekuasaan berperan sangat vital. Bila tidak, komponen rakyat dengan berbagai pola gerakannya justru yang akan melampiaskan itu dalam berbagai ketidakpuasan. Sangat jelas dan terang bahwa pemberantasan korupsi membutuhkan dukungan kekuasaan. Tanpanya, pemberantasan korupsi akan berjalan di tempat. Itu semua terjadi karena begitu dekatnya aroma korupsi dalam kekuasaan.
Political will Akhir-akhir ini publik gundah, masih adakah minat kekuasaan (political will) untuk memberantas korupsi secara sungguh-sungguh? Perlu ditegaskan, pemerintahan yang bersih bukan sekadar citra dan pencitraan. Pemerintahan yang bersih mengandung makna yang sangat mendalam dan mendasar. Itu menyangkut substansi. Kita belum sampai pada proses inti `pemerintahan yang bersih’ itu sendiri.

Ketidakseriusan dalam memberantas korupsi berarti juga mengkhianati semangat konstitusi yang di dalamnya tercantum cita-cita masyarakat yang adil dan makmur serta cerdas bangsa. Cita-cita itu merupakan dasar untuk memerangi korupsi karena korupsi membawa bangsa ini ke kebangkrutan. Bangsa i n i harus diselamatkan karena sudah berada di ujung tanduk kehancuran akibat korupsi. Dalam perjalanan memberantas korupsi yang sudah mendarah daging, selalu terdapat tarik-menarik khususnya dari aspek penegakan hukum berhadapan dengan kekuasaan. Hukum yang sering diintervensi dengan pola-pola barter politik pada akhirnya tidak akan pernah bisa memberantas korupsi secara sungguh-sungguh.

Korupsi begitu dekat dengan politik. Karena merupakan penyalahgunaan wewenang untuk keuntungan kepentingan pribadi, korupsi paling sering dilakukan, sebab ada dukungan kekuasaan politik yang dimiliki pelaku. Dengan demikian, sudah seharusnya penanganan kasus-kasus korupsi dijauhkan dari inte rven si politik agar ia menghasilkan kepu tusan hukum yang netral dan tidak memihak. Karena itu, aparat penegak hukum tidak boleh memiliki loyalitas dan pemihakan kepada siapa pun, terutama penguasa. Namun, ideologi semacam itu bukan merupakan sesuatu yang mudah dilaksanakan. Ideologi semacam itu bahkan boleh dikatakan hanyalah mimpi. Karena korupsi dilakukan di aras politik dan hukum kerap tunduk pada penguasa politik suatu zaman, pemihakan keadilan sering kali tidak berimbang.

Intinya, mereka yang berada dan memiliki jalur atau akses kekuasaan kerap kali mendapatkan situasi menguntungkan dari proses hukum yang terjadi. Ada yang mengatakan penegakan hukum itu model `belah bambu’, satu diangkat satu diinjak. Kembali pada upaya pelemahan pemberantasan korupsi, semua pihak harus kembali diingatkan agar tidak mainmain dalam agenda ini, sebab rakyat sudah begitu muak dengan korupsi.

Kerisauan seperti itu sudah semestinya men dapatkan respons ak tif pemerintah, bukan dalam bentuk penci traan semata. Rakyat membutuhkan realisasi janji-janji manis pembe rantasan korupsi, sebab korupsi hanya bisa dita ngani dengan baik apa bila terdapat komitmen kekuasaan yang dapat dibuktikan dan diukur dengan nyata. Itu lah yang ditunggu publik. Di manakah dia sekarang ini?
Publik berharap pemimpin mengambil sikap tegas dan memiliki keberanian untuk memberantas korupsi.

*Penulis adalah pemerhati masalah sosial.

Gerakan Anti-politisi Busuk

Romo Benny Susetyo*

Sudah delapan tahun (dari 2004) gerakan antipolitisi busuk dicanangkan. Kita masih menemukan banyak politisi busuk. Sebagian dari mereka bahkan terlibat dalam skandal korupsi skala besar. Tidaklah mengherankan bila masyarakat skeptis luar biasa. Politisi yang seharusnya menjadi teladan ternyata perilakunya merugikan dan memalukan.

Maka, perlu kiranya kita membangkitkan kembali gerakan antipolitisi busuk agar masyarakat sadar bahwa politisi harus ikut bertanggung jawab terhadap gagalnya bangsa ini membangun sistem pemerintahan bersih dan dipercaya rakyat. Rusaknya sistem kebangsaan hampir secara menyeluruh ini bukan semata-mata kesalahan elite meski mereka menjadi pelaku utama. Namun, masyarakat juga andil karena lupa mengontrol perilaku busuk elite. Politisi busuk telah gagal membangun sistem pemerintahan yang berpihak pada masyarakat miskin. Anggota Dewan umumnya bukan berusaha menyejahterakan masyarakat miskin, melainkan justru menjadi budak pemilik modal.

Secara teoretis, negara beserta perangkatnya terbentuk atas dasar kesepakatan-kesepakatan untuk memerintah dan diperintah: antara penguasa dan rakyatnya. Keduanya terlibat kontrak sosial berupa kesepakatan mengenai bagaimana negara ini dikelola, oleh siapa, dan bagaimana caranya. Ini dasar-dasar pembentukan negara demokratis sebagaimana disemangati Jean Jacques Rousseau, Montesquieu, dan John Locke. Namun, secara nyata, teori kontrak sosial itu tidak pernah menguntungkan rakyat. Justru rakyat sebagai kelompok mayoritas menjadi obyek yang dikuasai penguasa yang berjumlah minoritas. Dalam negara demokrasi, rakyat secara teoretis adalah subyek, tetapi secara nyata menjadi obyek. Wakil rakyat justru menjadi simbol kejahatan politik.

Jika elite busuk tidak diberantas, baik yang menjadi wakil rakyat maupun pemimpin bangsa, percayalah bangsa ini akan segera masuk jurang kehancuran. Mereka akan mengelola bangsa dan negara demi keuntungan pribadi tanpa mengindahkan aspirasi masyarakat. Penguasa asyik bekerja dalam gelimang kemewahan dan demi itu siap berjibaku dalam pelbagai konflik perebutan lahan jabatan basah. Nama ”rakyat” memang dimunculkan dalam konteks pengambilan kebijakan, tetapi hanya sebagai pemanis.

Kegagalan mereka menjalankan amanat penderitaan rakyat seharusnya menjadi pelajaran bangsa kita. Karier politik mereka yang sekarang duduk di Dewan terhormat dan otoritas pemerintahan harus segera diakhiri. Caranya melalui perjuangan rakyat secara kolektif melawan korupsi. Kedaulatan harus dikembalikan kepada rakyat.

Para politikus meneken kontrak untuk menjalankan roda pemerintahan sebaik-baiknya. Karena terbukti gagal membawa bangsa ini ke arah kesejahteraan, mereka perlu segera kita akhiri kontraknya. Bangsa ini harus dikembalikan kepada cita-cita pendiri bangsa, yakni mewujudkan masyarakat cerdas dan sejahtera. Cita-cita ini bisa tercapai bila ada kemauan dari elite politik untuk melayani dan mengabdi masyarakat, bukan partai dan pemilik modal.

Pengertian politisi busuk bukan hanya untuk koruptor, pelanggar HAM, dan yang menjadi penjahat lingkungan, seksual, ataupun narkoba, melainkan harus diperluas kepada mereka yang selama ini gagal menciptakan sistem pemerintahan yang memekarkan nilai-nilai kemanusiaan. Mandat mereka harus dicabut dan kontraknya diakhiri.

Di sini pentingnya bagi kita untuk bersatu dan kritis membuat daftar mereka yang selama ini tercela, mulai dari daerah hingga pusat. Daftar hitam caleg bermasalah adalah simbol perlawanan terhadap mereka yang selama ini turut memperburuk kehidupan bangsa. Pemilihan umum bisa menjadi momen untuk mengakhiri kontrak politik dengan mereka. Mari bersatu padu untuk tidak memilih mereka yang sudah terbukti hanya menjual retorika.

*Penulis adalah pemerhati masalah sosial

 

Gerakan Indonesia Memilih

Romo Benny Susetyo*

Gerakan Indonesia Memilih (GIM) pemimpin lahir dan dilatarbelakangi kondisi bangsa yang tengah kehilangan harapan akan kemunculan leader yang memiliki visi dan komitmen untuk menata keadaban publik. Pemimpin yang lahir dari proses transaksional tidak memiliki kepedulian pada pathos yang dialami rakyatnya. 

Saat ini, Indonesia tengah kehilangan pemimpin yang berjiwa negarawan. Yang ada pemimpin berjiwa dealer. Dia hanya memasarkan dan menerima upeti sebagai hasil perselingkuhan antara penguasa dan pemilik modal di partai politik (parpol). Parpol hanya menjadi alat kapital yang menggerogoti APBN dan sumber daya alam. Bangsa dan negara memerlukan pencerahan yang bersumber dari akal budi agar selamat dari bahaya perselingkuhan politik dengan kapitalis. 

Kalau tidak ada pencerahan terhadap akal budi, bangsa ini akan semakin sulit memproduksi pemimpin yang benar-benar disegani dan diterima seluruh lapisan masyarakat. Akibat salah urus bangsa dan negara, timbul krisis berkepanjangan yang membuat masyarakat menjadi stres dan hilang harapan.

Untuk mengatasi itu, harus ada seorang pemimpin visioner, berkarakter, pemberani, dan bisa menentukan arah Indonesia ke depan menjadi lebih baik. Indonesia dihadapkan pada situasi pengabaian panggilan membangun yang begitu parah. Ini memerlukan wake up call. 

Namun, banyak orang tidak terlalu sadar dan seakan-akan menganggapnya biasa saja. Tidak bisa demikian. Harus dibunyikan alarm untuk menyadarkan bahwa keadaan sudah parah. Ibarat pengemudi yang tertidur, sudah nyaris masuk jurang. Bangsa ini hampir tenggelam dari budaya.

Wake up call begitu mendesak untuk banyak urusan pertanahan yang merupakan hak rakyat. Dalam masalah pertanahan, semua harus di belakang rakyat yang berhadapan dengan kapital, bisnis, dan kekuasaan. Itulah “monster-monster” yang selama ini mengangkangi kesejahteraan rakyat.

Harus ada gerakan yang dapat melahirkan pemimpin baru yang memiliki keutamaan publik. Socrates dan Plato menggariskan bahwa seorang pemimpin harus memiliki keutamaan dan kemampuan seperti filsuf sehingga dapat berpikir cerdas dan kritis. Pemimpin yang baik mampu berpikir mendalam, bukan praktis.

Yang bermental pedagang dan prajurit bukanlah seorang pemimpin. Dibutuhkan usaha melahirkan pemimpin baru untuk mengangkat martabat manusia Indonesia agar tidak bermental inlander. Mental terjajah telah membuat bangsa tidak percaya diri akan potensi dan kemampuannya. Dibutuhkan sebuah terobosan baru yang dapat melahirkan pemimpin baru untuk menata keadaban publik.

Persoalan besar bangsa sekarang ialah rakyat tidak percaya parpol. Elite politik harus menyadari situasi ini. Bahkan rakyat sudah mulai meninggalkan tokoh-tokoh panutannya sebagai manifestasi kekecewaan yang terakumulasi tindakan elite politik yang melindas tata keadilan.

Keadilan selama ini hanya dimiliki mereka yang berkekuatan ekonomi dan berakses ke kekuasaan. Mereka hanya segelintir, tapi mampu mengendalikan republik. Mereka sangat berkuasa untuk mengatur kebijakan-kebijakan yang kerap merugikan golongan rakyat luas.

Golongan kecil itu mengatur dan mengintervensi kebijakan negara. Mereka terus-menerus memerosokkan rakyat ke dalam lumpur pekat yang membuat kaum papa semakin tak berdaya. Kaum miskin terpola sebagai orang tak berdaya. Banyak kebijakan negara kerap membuat kaum miskin tidak memiliki daya tawar. Kegagalan parpol menjalankan fungsinya secara maksimal mengakibatkan citranya memburuk di era reformasi ini. Ciri elitisme yang diperankan parpol membuat apatisme rakyat semakin meningkat.

Karena sudah kehilangan kepercayaan, perbuatan baik pun salah. Antipati itu bukan tanpa sebab. Parpol dinilai lebih banyak peduli pada kepentingan kekuasaan daripada menjadi mediator kepentingan rakyat. Dibutuhkan sebuah upaya kekuatan masyarakat sipil untuk menggerakkan masyarakat agar terlahir regenerasi kepemimpinan yang memiliki gugus insting memengaruhi cara berpikir, bertindak, bernalar, dan berelasi untuk menegakkan nilai konsitusi.

Jiwa konsitusi diaktualisasikan dalam kebijakan publik yang berorientasi pada perluasan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Orientasi akan tercapai bila bangsa melahirkan pemimpin yang memiliki kemampuan serta berjiwa negarawan. Dibutuhkan sebuah paradigma baru dalam memilih pemimpin, tidak sekadar minus malum.

Alternatif

Ke depan, diharapkan GIM bisa memberi alternatif bagi rakyat untuk menemukan pemimpin ideal bangsa yang mampu menuangkan harapan di masa depan sebagai bangsa yang terdiri berbagai macam suku, agama, etnis, serta pulau-pulau yang kaya raya. Indonesia ke depan memiliki mimpi bahwa bangsa akan diperhitungkan secara internasional. Itu dapat terwujud jika ada pemimpin baru.

Mendiang Franky Sahilatua juga terus-menerus berkampanye agar mencari jalan baru untuk melahirkan pemimpin yang anyar. Semoga GIM mampu mengaktualisasikan roh dalam kalbu rakyat yang ingin perubahan. Perubahan harus hic et nunc, di sini dan kini, kalau bangsa tidak mau masuk museum sejarah keadaban.

Dibutuhkan gerakan masyarakat mencari pemimpin yang memiliki keadaban publik dan orientasi menciptakan fungsi silang negara, pasar, dan warga. Fungsi silang akan terjadi bila pemimpin yang muncul bukan hasil transaksional.

Pemimpin yang memiliki keutamaan publik akan menjalankan fungsi leadership yang berpihak pada kepentingan orang banyak, bukan sematamata pada pemodal.

Kejelasan keberpihakan pada kedaulatan rakyat seharusnya menjadi prioritas utama dalam kebijakan dan visi ke depan. Selama ini, belum ada (calon) pemimpin yang serius memperhatikan kedaulatan rakyat.

Calon pemimpin bangsa hanya memandang dari cakrawala sempit yang mementingkan golongan dan partainya. Perlu cara pandang baru bagi calon pemimpin bangsa bahwa dengan kekuatan atau fi gur semata, krisis bangsa tidak terselesaikan. Hanya dengan mengandalkan kekuatan sendiri dan menegasikan kekuatan lainnya, bangsa ini akan semakin terjerumus ke jurang yang curam.

Bangsa tidak membutuhkan sosok pemimpin yang kuat, tetapi yang memiliki orientasi jelas, berpihak pada rakyat, bukan pemilik modal. Pertumbuhan ekonomi bukan satu-satunya ukuran sukses pemerintahan. Ukuran utamanya adalah menurunnya jumlah orang miskin, pengangguran, kebodohan, kerusakan lingkungan hidup, korupsi, pelanggaran HAM, dan kekerasan.

Itulah syarat-syarat kontrak moral siapa pun yang berani mencalonkan diri sebagai pemimpin bangsa. Siapa pun sosoknya, tidak begitu penting, asal benar-benar memiliki keutamaan. Kualitas keutamaan seorang pemimpin dinilai dari catatan moral dan pengabdian.

Prasyarat ini amat penting melihat kesungguhan orang yang akan menjalankan sebuah roda pemerintahan. Kesadaran tersebut harus ditumbuhkan, yakni optimistis bahwa bangsa sebenarnya kaya akan orang-orang yang mau melayani. Hanya, mereka tidak bisa muncul karena sistem partai yang terkena virus korup dan feodal. Maka, dibutuhkan sebuah gerakan masyarakat untuk melahirkan pemimpin baru yang berjiwa negarawan serta mampu menyejahterakan rakyat.

*Penulis adalah Sekretaris Dewan Nasional Setara Institute

Disorientasi Politik

Romo Benny Susetyo*

Terkuaknya berbagai kasus korupsi di negeri ini menunjukkan wajah politik kita yang semakin memburuk. Berbagai mega-skandal korupsi menunjukkan bahwa pemerintahan yang selama ini mencitrakan diri sebagai “bersih” dan “pemberantas koruptor” sama sekali tak terbukti.

Wajah peradaban politik semakin suram karena korupsi yang tampak dibiarkan dan tidak dianggap sebagai masalah serius. Terutama ketika bagian utama kekuasaan justru berada sangat dekat dengan skandal tersebut.

Semua serba-ditutupi, dipolitisasi, direkasaya, dan bahkan masih dicitrakan sedemikian rupa agar tampak baik-baik saja. Seperti yang terjadi di era Orde Baru, korupsi yang berada dekat di areal kekuasaan tak bisa disentuh hukum. Keadilan pun perlahan-lahan mati.

Sungguh aneh, masalah korupsi di negeri ini sudah begitu mendarah daging sehingga orang yang bersih bisa tersangkut melakukan korupsi karena berada dalam sistem dan budaya yang korup. Masalah ini sangat serius karena menyangkut masa depan gelap negeri ini.

Namun para politikus dan penyelenggara negara masih belum menganggap sebagai sesuatu yang serius. Dapat dilihat dari perilaku politikus kita yang tidak bisa keluar dari pola politik pragmatis untuk keuntungan dirinya sendiri. Kepentingan masa depan bangsa sudah tak lagi menjadi bagian dari perilaku kehidupan politik mereka.

Yang dipikirkan hanyalah jabatan dan uang. Dalam merancang dan menjalankan beragam kebijakan, yang diutamakan adalah dirinya “mendapat apa”, bukan bagaimana rakyat mendapat tempat yang adil di negeri ini.

Politik kita benar-benar telah kehilangan keberadabannya. Para politikusnya cenderung buas, terutama ketika hasrat untuk meraih kedudukan dilakukan tanpa memperhatikan etika dan keutamaan publik.

Inilah wajah masa depan politik Indonesia yang dapat kita lihat hari ini. Perebutan jabatan dan permainan uang menjadi roh utamanya. Etika dan paham keutamaan publik hanya menjadi pemanis mulut belaka.

Uang menjadi faktor paling penting dibandingkan dengan gagasan dan ideologi. Partai politik telah menjadi alat untuk memenuhi hasrat pribadi-pribadi alih-alih merupakan persemaian gagasan dan perjuangan ideologi. Semua demi uang dan jabatan. Rakyat hanyalah kamuflase dalam pidato-pidato politikusnya.

Inilah yang membuat negeri ini semakin hari tidak semakin kuat, malah semakin rapuh dan keropos. Bangunan politik hanya dilandasi kepentingan material. Akibatnya, politik menjadi sandera para pemodal.

Karena yang dipikirkan adalah kepentingan pribadi, politik sudah tak lagi sanggup memikirkan kepentingan kemanusiaan. Tidak ada lagi kepedulian yang nyata untuk melindungi rakyat kecil, semua itu hanya sandiwara media saja.

Melayani “Yang Punya Uang”

Kekuasaan pun cenderung digunakan untuk melayani “yang punya uang”. Lingkaran setan itu sulit untuk didobrak. Rakyat adalah konsumen yang bila ia tak memiliki uang maka tak mendapatkan pelayanan. Kekuasaan cenderung menginjak yang miskin.

Politik lalu bukan menjadi tempat nyaman untuk memperjuangkan kepentingan publik. Politik ada untuk memenuhi hasrat material pribadi, atau golongan-golongan. Politik kita mengalami disorientasi yang sangat fatal, dan parahnya itu sudah membudaya ke segala aspek kehidupan.

Samar-samar dapat kita lihat betapa kekuasaan politik digunakan secara sewenang-wenang untuk melayani kepentingan pribadi, golongan, dan kroni-kroni. Suka tidak suka itulah yang terjadi di era Reformasi ini. Lalu apa gunanya masyarakat bersukacita merayakan tumbangnya Orde Baru tanpa diikuti perubahan mendasar pada tingkat mental dan moral?

Kita membutuhkan perubahan secepat-cepatnya, atau semua ini akan mewarnai wajah gelap masa depan kita. Kita membutuhkan momentum untuk berubah sebelum semuanya terlambat. Indonesia bukanlah milik generasi hari ini saja, melainkan akan diwariskan pada generasi mendatang. Apakah kita akan mewariskan segala kebobrokan ini untuk anak cucu Indonesia nanti?

Kita harus menegaskan kembali makna berpolitik dan berkekuasaan, mengembalikan makna berpolitik untuk kepentingan perjuangan semesta, untuk membangun Indonesia menjadi negara yang makmur dan luhur. Berpolitik bukan jurus aji mumpung untuk sekadar meraih kekuasaan, berpolitik adalah seni untuk membangun kemajuan bangsa.

Disorientasi politik akan membawa bangsa ini ke jurang kesengsaraan yang amat dalam. Pada tataran ini kita harus belajar dari para pendahulu negeri ini, di mana mereka bisa mewarnai politik dengan gagasan-gagasan besar Indonesia masa depan.

Politik tanpa visi kebangsaan yang mendasar hanya akan menghasilkan koruptor-koruptor baru, bahkan dari kalangan muda. Mereka yang didambakan bisa mewarnai politik Indonesia yang lebih beradab nyatanya justru meneruskan tradisi korupsi.

Politik bukan bisnis, di mana segala transaksi bermotifkan nilai ekonomis. Berpolitik adalah untuk membangun bangsa ini dengan penguasa yang berpihak pada rakyat, bukan pada mereka yang memiliki uang semata.

Kebusukan politik dewasa ini terlihat ketika semua transaksinya sudah tidak ada bedanya dengan transaksi bisnis. Akibatnya, apa yang dipikirkan oleh politikusnya adalah berapa banyak ia akan mendapatkan keuntungan ekonomis.

Semua komponen bangsa ini bertanggung jawab mengingatkan agar politikus kita berjalan sesuai koridor dan etika. Ini penting agar mereka tidak salah sarah dalam menuntun bangsa ini menuju masa depan yang lebih baik.

*Penulis adalah pemerhati masalah sosial.