Saatnya Pemimpin Bertindak

oratorOleh: Benny Susetyo*

“KAMI tidak akan menoleransi setiap tindakan kekerasan oleh kelompok yang mengatasnamakan agama. Kami juga tidak akan membiarkan penodaan tempat ibadah agama apa pun untuk alasan apa pun. Kami juga akan melindungi minoritas dan memastikan tidak ada yang mengalami diskriminasi. Kami juga akan memastikan siapa pun yang melanggar hak yang dimiliki kelompok lain akan menghadapi proses hukum,” kata Presiden SBY.

Menurutnya, pemerintah terus melangkah untuk memastikan semua penganut agama hidup dalam kebebasan beribadah dan juga hidup secara berdampingan dalam persaudaraan. Pernyataan Presiden disampaikan dalam acara penyerahan penghargaan World Statesman Award di New York, Kamis (30/5/2013) malam waktu setempat atau Jumat (31/5/2013) pagi waktu Jakarta. Janji ini sekarang ditunggu publik. Dalam realitasnya, kekerasan seperti gunung es ini bisa dilihat berdasarkan catatan Kontras, sejak SBY memerintah, terjadi lebih dari 500 peristiwa kekerasan. Kekerasan tidak hanya dialami kelompok minoritas seperti Syiah dan Ahmadiyah. Kelompok agama yang diakui pemerintah juga menjadi korban, seperti GKI Yasmin dan Huria Kristen Batak Protestan di Jawa Barat, kelompok penghayatan kepercayaan. Kesannya kekerasan tidak pernah ditindak serta tidak ada politik will dalam mencegah terjadinya kekerasan.

Banyak kontradiksi. Dalam konstitusi yang lebih tinggi, kebebasan umat beragama untuk beribadah dijamin, tapi dalam peraturan di bawahnya terdapat kecenderungan menghambat umat untuk beribadah. Ada pengekangan. Misalnya, dalam konteks rumah ibadah, itu bukanlah soal bagaimana suatu rumah ibadah diserbu bahkan dibakar sekelompok orang yang menjadi persoalan utama. Itu sekadar ekses saja. Jauh lebih penting dipikirkan adalah bagaimana peran pemerintah menjadi mediator, perumus, dan pelaksana kebijakankebijakan yang mengatur pendirian rumah ibadah.

Berbagai aturan dan kebijakan pemerintah dalam pelaksanaannya justru melahirkan umat yang berdampak tidak dewasa memandang umat lain. Tentu bukan umat beragama yang serta-merta harus dipersalahkan dalam kasus ini, melainkan ketidakmampuan pemerintah untuk melihat pluralitas dengan kacamata lebih adil dan menguntungkan bagi semua. Negara gagal memberikan perlindungan dan kesempatan yang adil bagi semua pemeluk agama untuk beribadah sesuai keyakinannya masing-masing. Jika demikian, ada pertanyaan yang sangat menohok: lalu Pancasila untuk apa? Untuk apa para founding fathers merumuskan falsafah bangsa yang demikian berharga dan terhormat itu jika dalam perilaku sehari-hari kita tidak bisa mempraktikkannya dengan sepenuh hati?

Ruang dialog. Walaupun kehidupan sosial politik kita sudah mengalami kebebasan, nyatanya itu belum berimplikasi pada kebebasan asasi warga untuk beribadat. Beribadat adalah hak warga paling asasi dan hanya rezim komunis yang melarangnya. Rezim seperti apakah kita ini ketika membiarkan kekerasan dalam beragama tanpa adanya ruang dialog untuk membicarakan ulang secara lebih manusiawi Pemerintah berkewajiban untuk menjaga, melestarikan, dan meningkatkan kesadaran dan kedewasaan umat terutama dalam pandangannya terhadap umat dan keyakinan beragama yang dianggap `lain’. Pemerintah berkewajiban untuk memberikan pencerahan dan pendewasaan pemikiran umat akan toleransi dan pluralisme. Itulah yang dimaksudkan Pancasila sebagai falsafah. Dengan begitu, kebijakan yang berpeluang menum buhsuburkan antipati terhadap saudara sebangsanya yang lain perlu didudukkan ulang untuk dibahas dan diganti dengan kebijakan yang lebih adil dan mencerahkan. Untuk apakah mempertahankan sesuatu yang dianggap tidak adil?

Pemerintah harus mendengar dan benar-benar mendengar tuntutan seperti ini. Selama ini kekerasan telah menjadi model yang sering dibungkus dengan ornamen keagamaan dan kesukuan. Inilah yang membuat wajah kekerasan semakin hari semakin subur di Bumi Pertiwi ini. Meski kita seharusnya merajut nilai persaudaraan yang secara jelas mengacu pada Pancasila, tapi kian hari Pancasila tidak lagi menjadi tujuan hidup bersama. Pancasila yang seharusnya menjadi perekat kehidupan bangsa tampak semakin hari semakin terkikis oleh kefasikan keagamaan, kedaerahan, dan kesukuan. Pancasila sering diucapkan, tapi sama sekali tak dipahami maknanya.

Sekarang dibutuhkan ketegasan pemimpin untuk mengembalikan kembali roh Pancasila menjadi dasar hidup berbangsa dan bernegara. Negara ini sebenarnya didirikan bagi semua warga negara dan tidak mengenal diskriminasi karena semua ikut berjasa mendirikan negara ini. Ketegasan dibutuhkan untuk mengembalikan kembali martabat agar bangsa ini mampu berdiri tegak pada cita­cita bersama, yakni semangat proklamasi. Semoga para pemimpin menyadari bahwa di pundak merekalah kewajiban harus dijalankan demi keutuhan serta kesejahteraan bangsa.

Inilah yang ditunggu publik, memenuhi janji untuk menindak pelaku kekerasan yang mengatasnamakan apa pun tidak dibenarkan di republik ini. Setiap warga negara berhak mendapatkan jaminan yang sama di mata hukum. Semoga janji bukan sekadar janji, melainkan direalisasikan dalam tindakkan.

 

* Penulis adalah Sekretaris Dewan Nasional Setara.

Advertisements

Magnis Suseno dan Orang-Orang Telantar

courtesy: kompas.com

courtesy: kompas.com

Oleh Agus Sudibyo*

Hukum selalu tampil sebagai janji tentang kesetaraan dan keadilan. Esensi dari tatanan hukum adalah jaminan untuk mensterilkan kekerasan dan pemaksaan dalam tata kehidupan bersama. Namun, dalam praktiknya, negara sering menghadapi keadaan luar biasa, mendesak atau darurat yang menjadi alasan untuk pemberlakuan hukum secara parsial, inkonsisten, bahkan bertolak belakang dengan esensi dasarnya.

Alih-alih menciptakan keadilan, hukum dalam penegakannya justru sering membiarkan diskriminasi dan kekerasan oleh aparat ataupun kelompok-kelompok dominan. Hukum tidak secara konsisten menjamin hak dan kebebasan warga negara, dan tanpa banyak disadarai telah melahirkan fenomena homo sacer. Orang-orang yang terikat untuk menaati hukum, terintegrasi ke dalam tatanan, tetapi selalu luput dari perlindungan hukum. Warga negara yang kehilang esensi kewarganegaraan karena senantiasa terpapar aksi kekerasan kelompok-kelompok yang lebih kuat tanpa keseriusan negara untuk mencegahnya. Hukum sering menangguhkan dirinya ketika dibutuhkan kaum lemah dan terlantar.

Pemikiran inilah yang kurang lebih mendasari reaksi penolakan rohaniwan dan guru besar filsafat Franz Magnis-Suseno terhadap rencana Appeal of Conscience Foundation (ACF) memberi penghargaan kepada Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono atas keberhasilan menciptakan toleransi beragama di Indonesia. Di dalam suratnya kepada ACF yang kemudian tersebar ke berbagai kalangan, Magnis-Suseno menganggp rencana ini justru melemahkan reputasi ACF karena tidak sungguh-sungguh mempertimbangkan situasi nyata di Indonesia.

Hukum dan Kekerasan

Magnis Suseno secara gamblang menyebut kenyataan sulitnya umat Kristen di Indonesia untuk mendapatkan izin pembangunan rumah ibadah, meningkatnya frekuensi penutupan paksa terhadap gereja-gereja, munculnya berbagai peraturan yang mempersulit kaum minoritas untuk beribadah, serta aneka tindakan intoleransi di tingkat akar rumput. Magnis Suseno mempersoalkan kekerasan yang terus dibiarkan terjadi terhadap kelompok yang dianggap sesat atau menyimpang. Selama 8,5 tahun belakangan, pemerintah juga dianggapnya telah menghindari tanggungjawab atas meningkatnya kekerasan terhadap jemaat Ahmadiyah dan Syiah di berbagai tempat.

Magnis Suseno mempertanyakan motivasi ACF memberikan penghargaan kepada Presiden SBY, yang menurutnya telah gagal menunjukkan ketegasan dalam melindungi kaum minoritas dan menindak kelompok-kelompok yang menyebarkan sikap intoleran dengan kekerasan.

Kekerasan dan ketidakadilan sebagaimana disebutkan Magnis Suseno, di satu sisi menunjukkan absennya hukum ketika dibutuhkan untuk melindungi orang-orang tertindas. Kekerasan dan ketidakadilan itu masuk kategori pelanggaran hukum. Namun, di saat yang sama, hukum juga mendasari kekerasan dan ketidakadilan itu. Hal ini terjadi ketika pemerintah secara paksa merelokasi permukiman kaum minoritas dengan dalih keamanan dan ketertiban, ketika negara memberikan impunitas kepada para pelaku kekerasan terhadap kelompok minoritas dengan alasan untuk menghindari gejolak yang lebih luas, atau ketika muncul peraturan yang secara resmi membatasi kebebasan beribadah kelompok minoritas.  Maka yang kita hadapi di sini adalah sebentuk paradoks. Di negeri yang konon meletakkan kedaulatan hukum di atas segalanya ini, hukum ternyata tidak selalu menjadi antitesis dari kekerasan. Hukum dan kekerasan bahkan memasuki zona indistingsi ketika kekerasan menyusup ke dalam tata kehidupan yang berlandaskan hukum dan sebaliknya pertimbangan hukum juga melandasi pembenaran tindakan kekerasan. Meminjam istilah Giorgio Agamben, hukum dalam kenyataannya berlaku melalui mekanisme-mekanisme penangguhan hukum (state of exception) sehingga tidak secara konsisten menghasilkan kepastian tentang hak dan kebebasan.

Kedaulatan hukum dapat dikompromikan ketika pemerintah menghadapi tekanan-tekanan politis. Hukum secara gegabah juga diberlakukan secara utilitaristik melalui tindakan-tindakan pengusiran kelompok minoritas, guna menyenangkan kelompok mayoritas tanpa mengindahkan asas keadilan dan kesetaraan.

Krisis Kewarganegaraan

Paradoks berikutnya adalah bahwa di negeri yang katanya ber-Bhineka Tunggal Ika, tetapi masih ada kelompok masyarakat yang direndahkan martabatnya gara-gara kepercayaan yang mereka anut. Selama kepemimpinan Presiden SBY, negara kurang lebih telah menggunakan standar ganda terhadap masalah kepercayaan beragama. Perlakuan yang diskriminatif ini bukan hanya mereproduksi kekerasan bernuansa agama, tetapi juga menyebabkan krisis status kewarganegaraan. Kelompok-kelompok minoritas itu notabene adalah pemegang kartu tanda penduduk, mempunyai kartu keluarga dan pembayar pajak. Tidak ada keanehan dalam hal ini dan mereka adalah warga negara pada umumnya. Namun, esensi kewarganegaraan itu menjadi pudar ketika negara tidak benar-benar hadir melindungi mereka dari tindakan kekerasan dan penyerobotan hak. Perlakuan terhadap sebagian kaum minoritas bahkan sering lebih buruk daripada perlakuan terhadap para pengungsi dan pencari suaka politik.

Dalam kondisi-kondisi yang ekstrem, mereka sungguh menggambarkan figur homo sacer dalam khazanah hukum Romawi kuno, yakni orang-orang yang dimasukkan ke tatanan hukum namun dikeluarkan dari konteks perlindungan hukum ketika kekerasan terjadi. Mereka harus patuh kepada negara, tanpa mendapatkan manfaat dari kepatuhan itu. Mereka setiap saat dapat menjadi sasaran kekerasan di mana para pelakunya tidak serta merta dikategorikan sebagai pelanggar hukum, dan kekerasan yang terjadi juga tidak otomatis dikategorikan sebagai tindakan kriminal. Mereka adalah orang-orang yang telantar di negeri sendiri, tanpa kepastian tentang hak-hak kewarganegaraan.

Ironi tentang orang-orang telantar di negeri sendiri yang menjadi sumber keprihatinan pihak-pihak yang mempertanyakan rencana penghargaan ACF itu. Bukan berarti mereka tidak bangga terhadap presidennya yang hendak mendapatkan pengakuan dunia internasional. Jika pun penghargaan itu akhirnya tetap diberikan, mereka juga tidak bisa berbuat apa-apa. Intinya adalah SBY harus benar-beanr layak untuk mendapatkan penghargaan itu. Masih ada waktu yang tersisa untuk sungguh-sungguh membuktikannya.

 

*Penulis adalah Direktur Indonesia Research Center, Jakarta

Sumber: Harian MEDIA INDONESIA, Rabu 22 Mei 2013, Rubrik OPINI, halaman 8.

Keberpihakan Negara untuk Derita DKI

Romo Benny Susetyo*

Derita yang dialami oleh tenaga kerja Indonesia di luar negeri masih terus terjadi. Mereka yang di Arab Saudi, Malaysia, dan lainnya masih sering menderita akibat penyiksaan. Sering kali mereka pulang bukan membawa ringgit atau dolar,melainkan depresi berat atau bahkan kematian.

Sampai kapan mereka terus merana dan sejauh mana pemerintah benar-benar melindungi warga negaranya?

Masalah Ketenagakerjaan 

Problem ketenagakerjaan Indonesia di luar negeri memang sangat krusial. Memang, banyaknya tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri telah memperingan beban tanggung jawab pemerintah dalam memperbaiki perekonomian. Keberadaan mereka turut pula menambah devisa bagi negara yang tidak sedikit jumlahnya. Meski demikian, justru berbagai masalah muncul di pihak lain. Minimnya perlindungan hukum bagi para tenaga kerja di luar negeri, kurangnya jaminan keamanan dan kesejahteraan TKI di tempat mereka bekerja, problem hubungan bilateral antara pemerintah Indonesia dengan negara tempat para TKI bekerja akibat persoalan sosial, ekonomi, politik dan masalah keamanan yang ditimbulkan oleh adanya TKI tersebut,serta berbagai masalah lain.

Intinya, pemerintah tanpa disadari menjadi alasan utama mengapa warga kita ingin bekerja di negeri orang dan mengapa di antara mereka juga tak jarang memilih jalur ilegal.Begitu banyak kasus terjadi, tapi sampai kini belum dilihat solusi yang benar-benar berpihak kepada para tenaga kerja kita. Kenyataan ini akan terus berlangsung tanpa ada usaha serius dari penguasa untuk memutus tali derita yang mereka alami. Penderitaan mereka tak pernah mendapat respons yang positif dari elite penguasa bangsa ini.Mereka hanya dijadikan tumbal dari penguasa tanpa mau memahami bahwa mereka terusir dari negeri yang subur ini adalah hanya menjadi buruh migran dan berposisi sebagai alat produksi belaka.

Keberpihakan Hukum 

Nilai kehidupan dan rasa aman dalam hidup mereka tak pernah ada kepastian yang jelas.Hukum tak pernah berpihak kepada mereka dan malah hukum kerap membuat mereka menderita. Kemerdekaan mereka diperas oleh para jaringan mafia yang dengan terang-terangan dan vulgar melakukan tindakan yang tidak manusiawi. Para mafia pekerja itulah yang berpesta memperoleh keuntungan yang begitu besar di tengah jeritan tangis dan rintihan akibat perlakuan para majikan di luar batas kemanusiaan. Kemanusiaan belum menjadi prioritas bangsa ini untuk tidak menjadikan rakyat sebagai budak bagi bangsa sendiri.

Realitasnya kemanusiaan telah direduksi hanya demi untuk mencari keuntungan mereka dengan tega menjual anak negeri ini menjadi budak di negeri orang lain.Tanpa ada rasa bersalah,pengiriman tenaga kerja secara legal dan ilegal dijadikan sebagai prestasi suatu rezim dan terus berlangsung tanpa ada usaha untuk memperbaiki sistem pengiriman tenaga kerja secara lebih manusiawi. Sudah sangat mendesak untuk merevisi pandangan pemerintah terhadap manusia, terhadap rakyatnya sendiri. Ini adalah negeri yang mendesak untuk memanusiakan warganya di depan bangsa lain. Ini adalah negeri yang perlu dibangkitkan kembali rasa malunya sebagai bangsa,yang hilang karena arogansi dan keserakahan para elitenya.

Perlakuan yang manusiawi menjadi sangat penting agar penguasa di negeri ini memiliki kesadaran bahwa setiap warga negara yang bekerja di luar negeri adalah anak kandung negeri ini. Dia harus mendapatkan perlindungan hukum yang menjamin haknya sebagai pekerja.Pekerja seharusnya mendapatkan perlakuan yang adil, yakni mendapat upah yang sesuai dengan kontrak kerja.

Kembalikan Hak Pekerja 

Kasus demi kasus penyiksaan tenaga kerja Indonesia seharusnya menjadi cermin lemahnya para pekerja kita yang tidak mendapatkan hak sebagai pekerja karena kontrak mereka selama ini dilakukan oleh sepihak.Kelemahan ini seharusnya bisa diatasi bila penguasa di negeri mau dan sungguh-sungguh membenahi masalah ketenagakerjaan kita. Di negeri kita, yang sering terjadi banyak kebijakan bukan untuk melindungi pekerja tapi sebaliknya melindungi kepentingan para calo. Para calo inilah yang sebenarnya memiliki kekuasaan tak terbatas karena di tangan mereka semau bisa diatur.

Persoalan ini tak pernah diselesaikan serius karena penguasa yang ada saat ini tidak memiliki hati terhadap mereka yang lemah. Bahkan para pemimpin tampaknya belum ada yang serius melihat ini sebagai persoalan besar bangsa. Banyak di antara para tenaga kerja yang menjadi ilegal karena kebijakan pembangunan selama ini tidak memperhitungkan kaum yang paling lemah.Daya tawar mereka selama ini dibuat seolaholah tak memiliki akses terhadap kekuasaan. Kekuasaan selalu berpihak kepada para pemilik modal dan para calo. Di balik persoalan tenaga kerja yang begitu ruwet ini sebenarnya mencerminkan gagalnya penguasa melindungi rakyatnya. Rakyat selama ini dijadikan tumbal pembangunan. Menjadi “tumbal” inilah yang saat ini dirasakan para pekerja imigran yang ada di luar negeri.

Mereka seperti sapi perahan, setelah susu diambil nasib mereka diabaikan. Dan,lebih ironis lagi,ketika para pemimpin belum memiliki “hati” terhadap mereka,padahal jasa mereka begitu besar bagi bangsa ini.Di tengah-tengah kegagalan penguasa menyediakan lapangan pekerja mereka menciptakan peluang tersebut. Para elite politik harus sadar tanpa mereka ini semua elite politik tidak akan memperoleh kursi kekuasaan ini.Kendati pada realitasnya mereka hanya dijadikan alat mobilitas kekuasaan belaka. Ini negeri di mana kaum pekerja nasibnya hanya dijadikan pemanis bibir, dan kekuasaan tidak pernah ramah terhadap mereka.


*Penulis adalah Sekretaris Eksekutif Komisi Hak KWI dan Dewan Nasional Setara

 

Keadaban Hukum

Romo Benny Susetyo*

Kemarakan tawuran pelajar di Jakarta dan beberapa kota besar mencerminkan ada persolaan besar bangsa ini, yaitu penegakan hukum, yang lemah dan tiada kemaunan dari elite politik menegakkan tertib sosial. Kekerasan menjadi model dalam menyelesaikan persoalan. Ini menunjukkan bangsa sudah kehilangan keadaban.

Bangsa yang memiliki keadaban akan selalu menghormati norma-norma kehidupan. Bila norma tertib sosial hilang, terjadi pengingkaran martabat manusia. Seorang manusia bermartabat selalu menggunakan rasio sebagai pertimbangan, bukan kekuatan fisik, senjata, apalagi pembenaran menghilangan nyawa.

Kekerasan begitu mudah terjadi meski hanya karena masalah sepele. Masyarakat mudah marah dan meluapkannya dengan tindakan-tindakan anarkistis yang membahayakan keselamatan jiwa orang lain.

Tersumbat 

Akar masalah kekerasan pun semakin beragam. Kendati semuanya bermuara pada satu masalah utama, yakni tersumbatnya jalur komunikasi dalam memecahkan masalah. Satu demi satu berbagai persoalan mengemuka, seperti tawuran pelajar atau pelanggaran HAM. Konflik industrial perburuhan, konflik atas nama agama, konflik perebutan aset sumber daya alam, premanisme, kekerasan terhadap anak, pemerkosaan, dan konfl ik-konflik lain yang berujung pada kekerasan.

Berbagai fenomena kekerasan tersebut menunjukkan peran pemerintah semakin melemah dalam menciptakan harmoni kehidupan berbangsa. Bahkan dapat dinilai pemerintah seolah tidak memiliki kemauan politik untuk mengatasi masalah mendasar akar kekerasan. Itu dapat dilihat bahwa intensitas kekerasan yang semakin meningkat dan menyebar ke seluruh penjuru tanah air.

Yang dikhawatirkan, kekerasan menjadi membudaya dan menjadi pola satu-satunya pemecahan masalah. Kondisi ini tentu amat memprihatinkan karena masyarakat menilai hanya dengan kekerasan masalah bisa diatasi. Masyarakat menilai saluran hukum sudah tidak bisa lagi dipercaya menjadi jembatan mencari keadilan.

Hukum tak lagi memiliki daya untuk menciptakan keadilan dan kemakmuran masyarakat. Hukum dipercaya hanya berpihak pada mereka yang memiliki kekuasaan dan harta. Hukum bisa dibeli dan diintervensi. Pasal-pasalnya mudah dibengkokkan untuk memihak. Keadilan digadaikan untuk kepentingan pribadi.

Pemilik keadilan dalam hukum hanyalah segerombolan mafia. Tak heran, kekerasan menjadi jalan pintas guna memecahkan masalah. Saluran hukum untuk mendapat keadilan sudah dikuasai mafioso. Budaya kekerasan pun meluas, baik dalam kehidupan publik maupun privat. Akibatnya rasa aman menjadi barang langka di Nusantara ini. Setiap kehidupan begitu dekat dengan aroma kekerasan.

Solusi 

Kekerasan menjadi budaya masyarakat yang mereduksi tata nilai kepribadian dan mengesankan solidaritas belum sepenuhnya melahirkan saling mencintai. Dalam konteks agama, walaupun wacana pluralisme dan toleransi sudah sering dikemukakan dalam berbagai wacana publik, praktiknya tidaklah semudah yang dipikirkan dan dibicarakan.

Walaupun sudah terdapat kesadaran bahwa bangsa dibangun bukan atas dasar agama, melainkan kekuatan bersama, pandangan atas “agamaku”, “keyakinanku” justru sering menjadi dasar dari berbagai perilaku seharihari yang bermuatan kekerasan.

Sekalipun masyarakat menyadari pentingnya slogan Bhinneka Tunggal Ika, praktik di lapangan tak seindah dan semudah pengucapan slogan. Masih banyak persoalan keagamaan dan kemasyarakatan di Indonesia yang menghantui dan menghambat perwujudan solidaritas, soliditas, dan toleransi antarumat beragama di Indonesia.

Walau sudah sering dikatakan sebagai bangsa yang sangat menghargai perbedaan dan tidak menggunakan jalan kekerasan untuk menyelesaikan masalah, di lapangan itu kerap hanya sebuah kebohongan. Begitu mudahnya menistakan perbedaan dengan cara membakar tempat suci ibadah agama tertentu, menghakimi keyakinan lain sebagai sesat, dan seterusnya.

Akar masalah dari semua ini adalah kebencian, awal mula sektarianisme. Di negeri ini sektarianisme tidak dipercaya, tapi kenyataan di lapangan justru itu yang selalu hidup dan akhirnya mengobarkan kekerasan. Ini melahirkan kegundahan. Mengapa bangsa ini begitu mudah kehilangan kesantunan, keramahan, dan penghargaan terhadap perbedaan. Mengapa bangsa mudah marah, tersinggung, merusak milik orang lain, membunuh, dan membakar? Mengapa perilaku kekerasan begitu cepat menjadi model menyelesaikan masalah?

Mungkinkah kekerasan merupakan pendangkalan pemahaman dan aktualisasi ajaran agama karena tidak ada agama mana pun mengajarkan kekerasan. Setiap agama mengajarkan hidup damai yang mudah diucapkan, tapi begitu sulit dihidupkan.

Karakter 

Medan kekerasan di negeri ini mudah tercipta karena faktor bawaan secara individual, sedangkan secara kolektif itu terjadi karena pembangunan karakter bangsa plural ini tidak pernah menjadi pekerjaan serius. Bangsa berkarakter adalah cita-cita bersama untuk mewujudkan kemanusiaan dan keadilan sebagai alat pemersatu. Kesenjangan ekonomi, kebijakan, peran dominan mayoritas yang tidak menghargai minoritas, pelecehan terhadap martabat kemanusiaan dan keadilan membuat manusia mudah frustrasi.

Rasa frustrasi akut akan membawa bencana negeri karena tiadanya harapan masa depan. Persoalannya tata nilai dalam penegakan hukum semakin pudar, sedangkan pemimpin seharusnya memandu hidup berbangsa nyaris tidak pernah berorientasi mengupayakan pembentukan karakter bangsa. Ini terjadi karena bangsa kehilangan orientasi untuk merajut masa depan lantaran hidupnya penuh lingkaran kekerasan. Jadi, tidak pernah ada kemauan politik untuk memutus tali kekerasan dengan menata kembali keadaban hukum.

Keadaban hukum cermin masyarakat menghormati nilai-nilai kebersamaan, keamanan, dan kemanusian. Hukum menjadi cara berpikir, bertindak, bernalar, dan menjadi acuan hidup. Marbat manusia dihargai dan menjadi acuan dalam hidup bersama.
Setiap warga merasakan rasa aman yang telah lama hilang karena masyarakat merasa hidup tanpa hukum. Budaya tawuran, solidaritas massa buta hanya menggunakan emosional. Tambah lagi sentimen kedaerahan, keagamaan yang kerap kali mudah untuk membenarkan kekerasan. Ini merusak wajah keadaban hukum.

Hukum gagal ditegakkan di atas prinsip- prinsip keadilan sosial sebab lebih memandang kekuatan hukum formal dan permainan pasalpasal. Akibatnya, hukum belum mampu memegang teguh kesederajatan (equality) dan menghindarkan diskriminasi. Sekali lancung ke ujian, seumur hidup orang tak akan percaya.

Salah mengambil sikap hari ini, bangsa akan mengulang proses penyejarahan yang gelap. Hukum ditegakkan bukan karena prinsip keadilan sosial, melainkan karena suka-suka “pemilik” kuasa dan uang. Ini semua masih soal pelajaran hidup berbangsa dan bernegara. Janganlah bangsa ini terus-menerus mendidik rakyat bahwa seseorang bisa kebal hukum karena memiliki jabatan. Di negara yang mengagung-agungkan hukum sebagai payung (rechstaat), imunitas tidak berlaku. Semua berkewajiban dan berhak sama.

Yang sedang dipertontonkan hari ini, hukum tumpul terhadap orang kuat, mantan pejabat, dan koruptor. Hukum begitu tegak pada menghukum kelas teri dan mereka yang serius mengupayakan bangsa ini bersih. Kesederajatan hukum punah karena arogansi kekuasaan. Setiap mengacu pada kekuasaan hati nurani tak tampak. Jadinya, kekuasaanlah yang menentukan hitam-putih hukum. Mata hati telah tumpul. Keadilan sosial yang ingin ditegakkan terabaikan.

Penulis adalah Sekretaris Dewan Nasional Setara Institute