Putus Mata Rantai Kekerasan

Penulis : Ilham Khoiri | Rabu, 3 April 2013 | 23:38 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com — Gejala hukum rimba membahayakan eksistensi negara Indonesia. Untuk mencegahnya, pemerintah harus mengembalikan hukum sebagai panglima dan memutus mata rantai kekerasan.

“Pemimpin Republik Indonesia harus berani menghentikan hukum rimba dengan memutus tali kekerasan. Kembalikan hukum sebagai panglima, bukan lagi dikendalikan kekuasan uang dan senjata,” kata Sekretaris Eksekutif Komisi Hubungan Agama dan Kepercayaan Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) Benny Susetyo, Rabu (3/4/2013) di Jakarta.

Berbagai kekerasan dan kecenderungan main hakim sendiri di berbagai daerah belakangan ini menunjukkan, masyarakat semakin kehilangan kepercayaan kepada hukum, kepemimpinan, dan pemerintahan. Kondisi ini bisa kian memburuk sehingga menumbuhkan kecenderungan hukum rimba.

Menurut Benny, ancaman hukum rimba terjadi akibat lemahnya sistem hukum dan tiadanya pemimpin yang memiliki kewibawaan di ruang publik. Hukum tidak dijadikan acuan dan sudah kehilangan kekuatan akibat dikendalikan kekuasaan dan uang. Logika kekuasan ini berbahaya karena melemahkan fungsi hukum dan tertib sosial.

“Ini membahayakan eksistensi negara karena hukum rimba menjadi cara bertindak dan bernalar. Negara tidak berdaya karena dikendalikan orang yang memiliki kekuatan,” tuturnya.

Jalan keluarnya, menurut Benny, pemimpin negara harus berani menjadikan hukum sebagai panglima. “Kita tunggu ketegasan dan keberanian negara. Kalau tidak, bangsa ini akan kehilangan keadaban publik. Negara dikendalikan para preman yang berkuasa,” katanya.

Sumber : http://nasional.kompas.com/read/2013/04/03/23384927/Putus.Mata.Rantai.Kekerasan

Advertisements

Romo Benny Susetyo : Peradaban Politik Indonesia Semakin Terjal

Forum Indonesia Bangkit

(Suara Gratia)Cirebon-Terkuaknya berbagai kasus korupsi di negeri ini, di satu sisi menunjukkan realitas buruk politik, dan di sisi lain bisa menjadi secercah harapan pemberantasan korupsi. Satu per satu pejabat yang terlibat mulai diusut keterlibatannya. Publik menunggu, akankah secercah harapan itu merupakan kesungguhan penegak hukum untuk memberantas korupsi atau sekedar angin lalu. Hal ini diungkapkan, Sekretaris Eksekutif Komisi Hubungan Agama dan Kepercayaan Konferensi Waligereja Indonesia Romo Benny Susetyo, Pr dalam seminar Nasionalisme dan Kebangkitan Ekonomi Indonesia, yang diprakarsai oleh Forum Indonesia Bangkit Cirebon.

Ia mengatakan, wajah peradaban politik semakin suram, karena korupsi yang tampak dibiarkan dan tidak dianggap sebagai masalah serius. Terutama, ketika bagian utama kekuasaan justru berada sangat dekat dengan skandal tersebut. “Semua serba ditutup-tutupi, dipolitisasi, direkayasa, dan bahkan masih dicitrakan sedemikain rupa agar tampak baik-baik saja.” Ia melanjutkan, hal ini terjadi karena partai politik dimana tempat mereka digembleng, sejak awal tidak memiliki kepekaan terhadap mereka yang tertindas. Selain itu, kekuasaan yang telah diraih sering menjadi bumerang untuk melupakan rakyatnya dan ritus seperti ini terus berlangsung tanpa ada perubahan untuk memperbaiki, apa sebenarnya yang ingin duiperjuangkan oleh sebuah partai politik. Romo Benny menjelaskan, kekuasaan yang semestinya menjadi alat untuk memperbaiki kesejahteraan rakyat, nyatanya diselewengkan hanya untuk kepentingan pribadi dan golongan. “Kekuasaan telah melenakan penguasa dan kekuasaan hanyalah medium kejahatan bagi para politisi karbitan untuk memperkaya diri.”

Menurutnya, inilah yang membuat negeri ini semakin hari tidak semakin kuat, malah menjadi semakin rapuh dan keropos. Bangunan politik hanya dilandasi dengan kepentingan material, akibatnya politik menjadi sandaran para pemodal. Lebih lanjut ia menambahkan, negeri ini membutuhkan perubahan secepat-cepatnya, atau semua ini akan mewarnai wajah gelap masa depan bumi Indonesia. “Kita membnutuhkan momentum untuk berubah, sebelum semuanya terlambat.” Karena Indonesia bukan milik generasi hari ini saja, melainkan akan diwariskan pada generasi mendatang. Maka dari itu, makna berpolitik dan berkekuasaan harus ditegaskan kembali, bahwa berpolitik semata-mata hanya untuk kepentingan perjuangan semesta untuk membangun Indonesia menjadi bangsa yang makmur dan luhur.(Fr)

Sumber : http://suaragratiafm.wordpress.com/2013/05/06/romo-benny-susetyo-peradaban-politik-indonesia-semakin-terjal/

Pembangunan Karakter Bangsa Penting untuk Meredam Kekerasan

Pembangunan karakter bangsa penting untuk meredam kekerasan thumbnail

Romo Benny Susetyo, Pr

(16/04/2013) Pembangunan karakter bangsa perlu ditingkatkan guna meredam berbagai konflik dan kekerasan berdasarkan suku, agama, ras dan antargolongan.

“Proses membangun karakter bangsa belum selesai. Ketika pembangunan karakter tidak selesai-selesai maka yang terjadi adalah masing-masing kelompok lebih mendahulukan identitas suku, agama, ras, dan antargolongan,” ujar Romo Antonius Benny Susetyo, saat menjadi narasumber sebuah seminar tentang Dialog Pilar Negara, yang diselenggarakan di  Gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta, 15 April 2013.

Menurutnya, “Saat ini kita kehilangan pemimpin yang berjiwa kenegarawanan. Pendiri bangsa adalah pemimpin yang tidak mementingkan suku, agama, ras, dan antargolongan.”

Konflik dan kekerasan atas nama suku, ras, agama, dan antargolongan selalu terjadi. “Kita tidak pernah memutus kekerasan. Mengapa kekerasan tidak pernah putus, karena tidak ada ketegasan hukum,” paparnya.

Ia mengatakan bahwa masalahnya tidak hanya itu saja. Demokrasi yang berkembang saat ini lebih hanya mengandalkan kuantitas tanpa disadari akal sehat. Hal itu “diperparah lagi dengan tidak satu visinya para pemimpin,” tambahnya.

Persoalan-persoalan di atas, menurutnya, tidak terselesaikan akibat dari konstitusi tak ditegakkan. Sosialisasi empat Pilar sudah bagus, namun disayangkan nilai-nilai itu tidak dijadikan roh dalam mengambil keputusan.

Untuk itu ia menegaskan bahwa hukum harus menjadi panglima, pemerintah harus tegas dan berwibawa, adanya pendidikan multikulturisme, dan pendidikan nilai-nilai Pancasila.

Sementara itu Wakil Ketua MPR RI, Melani Leimena Suharli menegaskan bahwa dirinya tidak setuju kalau bangsa Indonesia tidak toleran.

Ia mencontohkan banyak hal dalam masalah toleransi, seperti saatMusabaqoh Tilawatil Quran (MTQ) dilaksanakan di Ambon, Maluku, sekitar 2.500 pendeta menyediakan rumahnya untuk tempat tinggal peserta MTQ.

Melani mengatakan, pendidikan multikulturisme untuk menciptakan toleransi dan saling menghormati antar suku, agama, ras, dan antargolongan, perlu didukung namun ia mendorong agar pendidikan masalah ini di tingkat keluarga lebih diutamakan terutama pada masa anak-anak usia dini.

Ia menceritakan pengalaman di keluarganya. Meski orangtuanya, J. Leimena, mempunyai anak dengan beragam keyakinan, namun keluarganya selalu hidup rukun.

“Ini bisa terjadi sebab orangtuanya mengajarkan agar kita tidak mementingkan diri sendiri dan tidak bersikap kaku di tengah masyarakat,” tambahnya.

Sumber: http://indonesia.ucanews.com/2013/04/16/pembangunan-karakter-bangsa-penting-untuk-meredam-kekerasan/

Benny Susetyo: Aparat Harus Tegas

Senin, 28 January 2013 – 13:58

Jakarta, BB: Sekretaris Komisi Hubungan Agama dan Kepercayaan Konferensi Waligereja Indonesia Benny Susetyo mengatakan aparat harus tegas dalam menindak pelaku kerusuhan dan kekerasan dalam konflik horizontal.

Jakarta, BB: Sekretaris Eksekutif Komisi Hubungan Agama dan Kepercayaan Konferensi Waligereja Indonesia Benny Susetyo mengatakan aparat penegak hukum harus tegas dalam menindak pelaku kerusuhan dan kekerasan dalam konflik horizontal di masyarakat.

“Dibutuhkan ketegasan karena kekerasan dan kejahatan kemanusiaan itu kriminal sehingga tidak bisa dikompromikan,” kata Benny, Senin (29/1).

Benny mengatakan, aat terjadi konflik, sepatutnya aparat keamanan menjalankan prosedur pengaman dalam mengantisipasi meluasnya wilayah konflik. Dia mencontohkan tindakan menembakkan meriam air kepada pendemo ketika dianggap akan menimbulkan kerusuhan.

“Tentu mereka tahu jika persoalan menyangkut Sara pasti akan besar dan itu harus diantisipasi agar tidak meluas,” ujarnya.

Benny mengatakan konflik horizontal terutama di Sumbawa terkait dengan provokasi kepada masyarakat. Menurut dia, ketika provokasi itu terjadi maka peran aparat keamanan dan intelijen tidak tanggap meresponnya.

“Misalnya kasus di Lampung, kompromi dilakukan terhadap pelaku kekerasan sehingga tidak di hukum. Hal itu tidak mendidik sehingga masyarakat melihat kekerasan dengan penjarahan sebagai hal yang wajar dan biasa,” ujarnya.

Menurut dia langkah tegas aparat saat di lapangan atau pasca kerusuhan bukan merupakan hal melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Karena menurut Benny perusahaan itu merupakan bentuk pelanggaran hukum yang tindakannya sudah diatur dalam peraturan.

“Kalau itu (kerusuhan) tidak dicegah berarti kita melakukan pembiaran dan melanggar HAM orang lain. Karena itu pelaku kekerasan tidak bisa kebal hukum,” tegasnya.

Kasus kerusuhan di Sumbawa Besar pada 22 Januari 2013 mengakibatkan 478 unit rumah dirusak dan dibakar massa termasuk hotel. Kerugian ditaksir mencapai Rp15 miliar belum termasuk nilai barang yang dijarah.

Peristiwa penyerangan, perusakan dan pembakaran rumah yang diindikasi sebagai aksi anarkis dilakukan oleh sekitar 200 orang di Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, sekitar pukul 13.00 Wita.

Bupati Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat H Jamaludin Malik pada Minggu (27/1) mengatakan hingga kini sekitar 1.200 orang pengungsi kerusuhan yang terjadi di Sumbawa Besar sudah kembali ke rumahnya masing-masing.

Sebanyak 3.700 orang pengungsi itu ditampung di sejumlah tenda di Kompi B, Yonif 742 Sumbawa 1.800 orang, Kodim 1607 Sumbawa 800 orang. Selain itu pengungsi ditampung di sejumlah tempat termasuk di Mapolres Sumbawa dan Kecamatan Rhee dan Utan.

Polri telah menetapkan 33 tersangka kasus kerusuhan di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB), dari 90 orang yang diduga pelaku yang diperiksa.

“Sampai saat ini polisi sudah menetapkan 33 tersangka dari 90 orang yang diperiksa,” kata Kepala Divisi Hubungan Masyarakat (Kadiv Humas) Mabes Polri Irjen Pol Suhardi Alius di Jakarta, Jumat (25/1).

Saat ini, para tersangka masing-masing dilakukan pemeriksaan yang mendalam untuk mengetahui perannya, katanya.(BB-3)

Sumber : http://beritabuana.co/view/kanal/?open=1&alias=nasional&id=2135

Bekerja adalah Melayani Publik

RENUNGAN PASKAH 2013 

Oleh: Romo Benny Susetyo, Sekretaris Komisi HAK Konferensi Waligereja Indonesia (KWI)

Sabtu, 30 Maret 2013 14:53 WIB

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Paskah memberikan kehidupan baru yang ditandai dengan kebangkitan. Jika dikaitkan dengan kehidupan berpolitik, bangsa Indonesia membutuhkan pertobatan politik. Pertobatan politik itu ditandai dengan kebenaran dan keadilan karena politik di Indonesia masih seperti salib, penuh dosa.

Oleh karena itu, diperlukan suatu pembaharuan dalam penataan partai-partai politik. Partai politik tidak bisa lagi menggunakan dana publik untuk merebut kekuasaan semata. Selain itu diperlukan juga keberanian bahwa partai politik memikul tanggung jawab untuk membangun masyarakat, bukan untuk kepentingan sendiri. Diperlukan juga fungsi silang antara negara dengan masyarakat. Negara dan masyarakat harus menjalankan fungsi kontrol.

Jika dihubungkan dengan tema APP tahun ini, “Makin beriman, makin bersaudara, makin berbela rasa”, nilai-nilai Paskah seperti itu dapat dimulai ketika manusia mulai membangun peradaban dengan menghargai pekerjaan. Pekerjaan berarti melayani publik, orang bekerja untuk melayani Allah.

Kita tidak boleh mengeksploitasi manusia dalam pekerjaan kita. Oleh karena itu dedikasi dan bekerja secara profesional sangat dibutuhkan oleh kita karena ini adalah bagian dari memanggul salib itu. Jika orang masih mementingkan diri sendiri, berarti dia belum berani memanggul salib. Dia cenderung berani mengambil jalan pintas dengan cara mengorbankan orang lain. Perilaku korupsi adalah contohnya.

Bagaimana umat Nasrani bisa mengaplikasikan nilai-nilai Paskah menjelang pemilu pada tahun depan? Kita harus bangkit, kita harus menata peradaban politik, jangan ada politik transaksional. Partai politik harus memilih orang-orang yang berkualitas, bukan semata-mata karena alasan uang, tapi orang yang mementingkan kesejahteraan.

Pertanyaannya adalah, apakah partai politik berani memilih orang-orang yang kredibel, yang berani memperjuangkan orang lain? Kalau partai politik kita masih menganut politik transaksional, berarti kita masih berada di dalam kubangan dosa. Berbuat dosa karena kita melawan kebenaran, kejujuran, dan keadilan. Ketika partai politik masih membiarkan perilaku korup, berarti partai politik itu masih hidup dalam kubangan dosa.

Jika masyarakat ingin bangkit, janganlah pilih partai-partai politik yang membiarkan perilaku ini. Rakyat harus sadar dengan cara selektif dalam memilih orang, bukan karena semata-mata diberi uang. Rakyat harus secara tegas menolak politik uang.

Sumber : http://m.tribunnews.com/2013/03/30/bekerja-adalah-melayani-publik

Kerusuhan Sumbawa, Romo Benny Susetyo: Pemerintah Mengingkari Konstitusi!

RMOL. Secara konstitusional, tugas utama pemerintah adalah melindungi warga negara. Dan dalam kasus kerusuhan Sumbawa terlihat jelas bahwa pemerintah tak bisa melindungi warga negara.

“Dalam kasus Sumbawa, pemerintah mengingkari konstitusi,” kata Sekretaris Komisi HAM Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), Romo Benny Susetyo, dalam pertemuan tokoh agama untuk menyikapi konflik di Sumbawa, di gedung Center for Dialog and Cooperation Among Civilisation (CDCC), Jalan Kemiri, Jakarta Pusat (Minggu, 27/1).

Romo Benny pun mempertanyakan ketegasan pemerintah dalam mengatasi setiap konflik yang terjadi di tengah masyarakat. Selama ini pemerintah memang tidak pernah serius memberantas aksi kekerasan.

“Kalau ada kemauan untuk menegakkan hukum, kejadian tersebut tidak terjadi menjadi konflik komunal, karena lemahnya tindakan aparat hukumlah, konflik akan terjadi,” tegas Benny.

Romo Benny pun mendesak pemerintah untuk mulai mengantisipasi konflik, dan mengembalikan keindonesiaan yang terus terkoyak. Di saat yang sama, Romo meminta kepada masyarakat untuk lebih cerdas dalam menanggapi berbagai isu yang berkembang, terutama yang berbau sentimen agama.

“Karena masyarakat juga yang akan dirugikan,” demikian Romo Benny. [ysa]

Sumber : http://www.rmol.co/read/2013/01/27/95863/Romo-Benny-Susetyo:-Pemerintah–Mengingkari-Konstitusi!-

Aliansi Revolusi Pendidikan Tolak Kurikulum 2013

Liputan6.com, Jakarta : Aliansi Revolusi Pendidikan menyatakan kajian para pakar, pegiat, dan praktisi pendidikan menolak secara keras Kurikulum 2013 melalui petisi kepada Presiden SBY.

“Kami yang tergabung dalam Aliansi Revolusi Pendidikan secara jelas menolak Kurikulum 2013 ini, baik secara teknis, substansi, serta visi pendidikannya. Penolakan ini setelah kita ambil data-data dari para pakar, pegiat, dan juga praktisi pendidikan yang mengatakan banyak terjadi kejanggalan dan evaluasi penyusunan Kurikulum 2013 ini tidak komprehensif,” kata Sekretaris Eksekutif Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI) Romo Benny Susetyo di Kantor Kontras, Jakarta, Minggu (7/4/2013).

Dia menuturkan, kurikulum baru 2013 ini terlihat compang-camping. Banyak aspek yang tidak dimasukkan dalam ajaran pendidikan dan tidak mengakomodir peserta didik berkebutuhan khusus (difabel).

“Kurikulum 2013 ini juga compang-camping dan tidak lengkap. Di dalamnya juga tidak melibatkan beberapa aspek. Misalnya ada beberapa bahasa daerah yang tidak sisipkan. Kurikulum 2013 ini juga penuh dengan pencitraan dan seolah-olah ingin menciptakan siswa dan siswa antikorupsi. Namun kita lihat, rezim SBY dipenuhi dengan skandal korupsi sistemik,” ucap Romo. (Frd)

Sumber : http://news.liputan6.com/read/555327/aliansi-revolusi-pendidikan-tolak-kurikulum-2013