Saatnya Pemimpin Bertindak

oratorOleh: Benny Susetyo*

“KAMI tidak akan menoleransi setiap tindakan kekerasan oleh kelompok yang mengatasnamakan agama. Kami juga tidak akan membiarkan penodaan tempat ibadah agama apa pun untuk alasan apa pun. Kami juga akan melindungi minoritas dan memastikan tidak ada yang mengalami diskriminasi. Kami juga akan memastikan siapa pun yang melanggar hak yang dimiliki kelompok lain akan menghadapi proses hukum,” kata Presiden SBY.

Menurutnya, pemerintah terus melangkah untuk memastikan semua penganut agama hidup dalam kebebasan beribadah dan juga hidup secara berdampingan dalam persaudaraan. Pernyataan Presiden disampaikan dalam acara penyerahan penghargaan World Statesman Award di New York, Kamis (30/5/2013) malam waktu setempat atau Jumat (31/5/2013) pagi waktu Jakarta. Janji ini sekarang ditunggu publik. Dalam realitasnya, kekerasan seperti gunung es ini bisa dilihat berdasarkan catatan Kontras, sejak SBY memerintah, terjadi lebih dari 500 peristiwa kekerasan. Kekerasan tidak hanya dialami kelompok minoritas seperti Syiah dan Ahmadiyah. Kelompok agama yang diakui pemerintah juga menjadi korban, seperti GKI Yasmin dan Huria Kristen Batak Protestan di Jawa Barat, kelompok penghayatan kepercayaan. Kesannya kekerasan tidak pernah ditindak serta tidak ada politik will dalam mencegah terjadinya kekerasan.

Banyak kontradiksi. Dalam konstitusi yang lebih tinggi, kebebasan umat beragama untuk beribadah dijamin, tapi dalam peraturan di bawahnya terdapat kecenderungan menghambat umat untuk beribadah. Ada pengekangan. Misalnya, dalam konteks rumah ibadah, itu bukanlah soal bagaimana suatu rumah ibadah diserbu bahkan dibakar sekelompok orang yang menjadi persoalan utama. Itu sekadar ekses saja. Jauh lebih penting dipikirkan adalah bagaimana peran pemerintah menjadi mediator, perumus, dan pelaksana kebijakankebijakan yang mengatur pendirian rumah ibadah.

Berbagai aturan dan kebijakan pemerintah dalam pelaksanaannya justru melahirkan umat yang berdampak tidak dewasa memandang umat lain. Tentu bukan umat beragama yang serta-merta harus dipersalahkan dalam kasus ini, melainkan ketidakmampuan pemerintah untuk melihat pluralitas dengan kacamata lebih adil dan menguntungkan bagi semua. Negara gagal memberikan perlindungan dan kesempatan yang adil bagi semua pemeluk agama untuk beribadah sesuai keyakinannya masing-masing. Jika demikian, ada pertanyaan yang sangat menohok: lalu Pancasila untuk apa? Untuk apa para founding fathers merumuskan falsafah bangsa yang demikian berharga dan terhormat itu jika dalam perilaku sehari-hari kita tidak bisa mempraktikkannya dengan sepenuh hati?

Ruang dialog. Walaupun kehidupan sosial politik kita sudah mengalami kebebasan, nyatanya itu belum berimplikasi pada kebebasan asasi warga untuk beribadat. Beribadat adalah hak warga paling asasi dan hanya rezim komunis yang melarangnya. Rezim seperti apakah kita ini ketika membiarkan kekerasan dalam beragama tanpa adanya ruang dialog untuk membicarakan ulang secara lebih manusiawi Pemerintah berkewajiban untuk menjaga, melestarikan, dan meningkatkan kesadaran dan kedewasaan umat terutama dalam pandangannya terhadap umat dan keyakinan beragama yang dianggap `lain’. Pemerintah berkewajiban untuk memberikan pencerahan dan pendewasaan pemikiran umat akan toleransi dan pluralisme. Itulah yang dimaksudkan Pancasila sebagai falsafah. Dengan begitu, kebijakan yang berpeluang menum buhsuburkan antipati terhadap saudara sebangsanya yang lain perlu didudukkan ulang untuk dibahas dan diganti dengan kebijakan yang lebih adil dan mencerahkan. Untuk apakah mempertahankan sesuatu yang dianggap tidak adil?

Pemerintah harus mendengar dan benar-benar mendengar tuntutan seperti ini. Selama ini kekerasan telah menjadi model yang sering dibungkus dengan ornamen keagamaan dan kesukuan. Inilah yang membuat wajah kekerasan semakin hari semakin subur di Bumi Pertiwi ini. Meski kita seharusnya merajut nilai persaudaraan yang secara jelas mengacu pada Pancasila, tapi kian hari Pancasila tidak lagi menjadi tujuan hidup bersama. Pancasila yang seharusnya menjadi perekat kehidupan bangsa tampak semakin hari semakin terkikis oleh kefasikan keagamaan, kedaerahan, dan kesukuan. Pancasila sering diucapkan, tapi sama sekali tak dipahami maknanya.

Sekarang dibutuhkan ketegasan pemimpin untuk mengembalikan kembali roh Pancasila menjadi dasar hidup berbangsa dan bernegara. Negara ini sebenarnya didirikan bagi semua warga negara dan tidak mengenal diskriminasi karena semua ikut berjasa mendirikan negara ini. Ketegasan dibutuhkan untuk mengembalikan kembali martabat agar bangsa ini mampu berdiri tegak pada cita­cita bersama, yakni semangat proklamasi. Semoga para pemimpin menyadari bahwa di pundak merekalah kewajiban harus dijalankan demi keutuhan serta kesejahteraan bangsa.

Inilah yang ditunggu publik, memenuhi janji untuk menindak pelaku kekerasan yang mengatasnamakan apa pun tidak dibenarkan di republik ini. Setiap warga negara berhak mendapatkan jaminan yang sama di mata hukum. Semoga janji bukan sekadar janji, melainkan direalisasikan dalam tindakkan.

 

* Penulis adalah Sekretaris Dewan Nasional Setara.

Advertisements

Kemungkinan Mendongkrak Nasionalisme Anak Bangsa

nasinalisme 2Oleh: Drs. Arcadius Benawa, M.Pd

Membangkitkan cinta Tanah Air dalam kondisi masyarakat Indonesia seperti sekarang ini rasanya menjadi maju-mundur. Pasalnya, ketika penulis mengampu mata kuliah “Human Character Behaviour” di salah satu Perguruan Tinggi Swasta di Jakarta Utara, dengan topik “Bangsa dan Negara” dan menekankan perlunya kita berbangga dengan bangsa sendiri, serta merta ada mahasiswa yang bertanya dengan nada pesimis. “Bukannya kita tidak mau bangssa dengan bangsa sendiri, Pak, tetapi bagaimana kita akan bangssa dengan bangsa sendiri dengan membeli produk dalam negeri kalau kualitasnya tidak bagus. Bagaimana kita cinta dengan negeri ini dengan setia membayar pajak, Pak, kalau uang pajak tidak jelas alokasi pemanfaatannya bahkan dinikmati oleh oknum pejabatnya?”

Hal itu tidak saja dirasakan oleh mahasiswa. Rupanya jauh hari sebelumnya, Azyumardi Azra (2008: 36) sudah prihatin dengan apa yang bisa ia tengarai. Dikatakannya bahwa berbagai kekerasan  yang mengorbankan nyawa dan harta benda yang marak akhir-akhir ini tidak luput dari bertahannya “kekerasan struktural” (structural violence) baik di bidang politik, ekonomi, militer, teknologi, informasi, maupun sosial-budaya. Akibatnya, perdamaian hakiki tidak pernah berhasil diwujudkan. Dalam beberapa tahun terakhir ini, Indonesia hanya mampu mengatasi krisis ekonomi dan politik secara relatif sangat lamban. Politik memang kelihatan relatif lebih stabil sejak masa Presiden Megawati Soekarnoputri hingga sekarang, sementara kondisi ekonomi belum sepenuhnya membaik, meski mobil-mobil mewah built up semakin banyak berseliweran di jalan raya khususnya di ibukota ini.

Kehidupan yang sangat kontras yang mengerikan. Kengerian semakin diperparah dengan ancaman disintegrasi sosial dan politik baik secara vertikal maupun horisontal. Benih-benih disintegrasi dan konflik-konflik serta kekerasan sosial masih terus bertumbuh karena berbagai faktor. Belum lagi adanya krisis budaya dan agama, yang makin menunjukkan masyarakat kita sedang dilanda keterpecahan kepribadian (split personality) yang menggejala. Sementara upacara keagamaan diselenggarakan dengan megah dan gegap gempitadan bangunan-bangunan tempat ibadah marak dibangun di mana-mana, namun korupsi dan segala fenomena sosial seperti disebut Azyumardi Azra di atas terus menyeruak. Lalu pertanyaannya adalah bagaimana dalam kondisi karut marut tidak karuan ini kita bisa membangun nasionalisme anak bangsa atau membangkitkan rasa cinta pada Tanah Air?

Menumbuhkan dengan Menggali. Memang kita rasanya bisa larut dalam pesimisme menghadapi karut marut persoalan yang dihadapi bangsa kita, bahkan kita pun bisa apatis karenanya. Akan tetapi, kalau semua bangsa bersikap seperti itu, akan menjadi apa bangsa dan negara ini? Bukankah mantan Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy yang terkenal itu pernah berkata, “Janganlah engkau bertanya apa yang diberikan Negara kepadamu, melainkan bertanyalah apa yang bisa engkau berikan untuk Negaramu?”. Singkatnya, menghadapi kondisi tak ideal itu, yang penting adalah bagaimana kita masing-masing maupun sebagai kelompok menggugat diri untuk dapat lebih berkontribusi bagi terciptanya negeri yang membanggakan sehingga setiap warganya pun memiliki rasa cinta pada bangsa dan negara ini.

Ada sejumlah pengakuan bahwa tidak mudah untuk serta merta memiliki rasa cinta pada bangsa dan negara. Bukan karena tidak ada nasionalisme, melainkan justru karena anak bangsa muak dengan perilaku para elit bangsa yang mestinya menjadi suri tauladan justru menjadi batu sandungan. Maraknya kasus korupsi yang melibatkan para elit bangsa di yudikatif, legislatif, maupun eksekutif. Lemahnya penegakan hukum yang hanya tajam untuk wong cilik dan tumpul untuk para elit bangsa, serta terus berkecamuknya kekerasan dan tingkat kriminalitas di tengah masyarakat, ikut andil dalam kesulitan itu. Tetapi tentu hal itu tidak akan menyelesaikan masalah.

Oleh karena itu, harus ada perubahan mindset. Orang kerapkali berkata, “Tidak mudah menumbuhkan nasionalisme di antara anak bangsa saat ini, karena tidak adanya faktor-faktor yang mendukung itu!” Namun di sisi lain, penulis terinspirasi oleh ungkapan Prof. Dr. Soedijarto, M.A., yang dalam pelbagai kesempatan mengungkapkan bahwa dirinya bisa menjadi seperti sekarang itu tidak luput dari kebaikan Negara yang sempat ia alami. Negara telah membiayai pendidikannya di dalam dan di luar negeri. “Maka, kalau sebagai pejabat negara saya masih korupsi, kok kebangetan betul saya ini,” demikian tegasnya. Lewat ungkapan Prof. Soedijarto itu, poin pentingnya adalah bagaimana Negara melalui para penyelenggara Negara sanggup menumbuhkan rasa hutang budi di antara anak bangsanya, sehingga tidak bisa tidak para anak bangsanya itu terpacu untuk berbuat sesuatu demi kebaikan bangsa dan negaranya.

Pertanyaannya adalah, adakah langkah-langkah konkret seperti itu? Kalau ternyata yang ada justru anak bangsa menjadi sakit hati dengan para penyelenggara negara yang mudah berkelit dalam menatap ketidakbaikannya. Alih-alih menumbuhkan rasa hutang budi kepada para anak bangsa, justru malah melakukan pelbagai penyelewengan demi memperkaya diri sendiri atau kelompoknya. Kalau sudah demikian, kapan anak bangsa akan berbangga dengan bangsanya sendiri?

Belajar dari Negeri Matahari Terbit, Jepang, yang anak bangsanya memiliki nasionalisme tinggi. Hal itu tidak lepas dari integritas para penyelenggara negaranya yang benar-benar membela dan memperjuangkan anak bangsanya. Ketika terjadi tsunami beberapa waktu lalu, kita ingat bagaimana pemerintah setempat langsung membenahi fasilitas umum. Sementara di negeri ini, fasilitas umum sepertinya bukannya dijaga agar berfungsi dengan baik demi hajat hidup segenap warganya, tetapi malah dimanfaatkan sebagai proyek mengeruk uang. Contoh, jalan Pantura yang dijadikan proyek abadi yang semua orang melihat dan merasakan kebaikannya jalan itu hanya beberapa saat sebelum atau pun setelah Lebaran. Setelah itu jalan kembali bopeng-bopeng, yang makin hari makin parah. Demikian pun listrik, hanya TDL-nya yang dinaikkan tetapi servis keberlangsungannya masih pantas dipertanyakan.

Salah satu hal yang membanggakan kita sebagai satu kesatuan anak bangsa tercermin dalam semboyan negara kita, Bhineka Tunggal Ika. Hal ini juga digarisbawahi oleh Anhar Gonggong, sejarawan kondang dari Universitas Indonesia. Dikatakannya, “Dengan keberadaan suku bangsa yang demikian itu (beragama – pen.), maka strategi yang dapat dikembangkan ialah menjadikan keberagaman etnik dengan segala latar budaya masing-masing sebagai milik bersama, sebagai kekayaan bangsa-negara!” (Anhar Gonggong, 2008, h. 68 dalam Refleksi Karakter Bangsa).

Pancasila, Pupuk Subur Nasionalisme. Mendongkrak nasionalisme juga tidak mungkin tanpa membangun karakter bangsa (national character). Menurut Tilaar (2008: 25-26), karakter bangsa itu menyangkut segi etis, yang menjadi milik masyarakat atau bangsa. Maraknya pembicaraan tentang karakter bangsa ditengarai sebagai kondisi masyarakat atau bangsa yang sedang mengalami kehilangan karakter, identitas, atau jatidirinya sebagai bangsa. Lebih rinci, Tilaar mengatakan bahwa karakter bangsa itu tergantung dari beberapa hal, yakni:

  1. 1.      Bahwa masyarakat Indonesia itu bersifat sangat paternalistik. Dalam masyarakat seperti ini, perlu pemimpin yang jujur serta melaksanakan sendiri nilai-nilai yang disepakati bersama seperti nilai-nilai Pancasila. Menarik untuk menyimak filosofi seperti yang dikemukakan Ki Hadjar Dewantara: Ing ngarsa sung tulada, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani.
  2. Bahwa Pancasila itu telah disepakati dan diakui sebagai nilai-nilai yang harus dihormati untuk mengantar setiap manusia Indonesia di dalam kehidupan bersama. Oleh karena itu, nilai-nilai Pancasila harus dijabarkan di dalam kehidupan sehari-hari dari masing-masing etnis. Dengan demikian, Pancasila akan menjadi bagian tak terpisahkan dari masyarakat, bahkan menjadi citra manusia Indonesia. Dengan citra itu, setiap manusia Indonesia akan mempunyai rasa kebanggaan sebagai bangsa Indonesia. Tidak berlebihanlah kalau di tingkat perguruan tinggi kini Pancasila menjadi salah satu matakuliah wajib.
  3. Bahwa mengembangkan kembali nilai-nilai Pancasila sebagai karakter bangsa merupakan landasan kebangunan kembali bangsa Indonesia dari keterpurukan. Untuk itu, Indonesia perlu belajar dari bangsa lain. Cina, misalnya, dapat bangun kembali dengan cepat karena bangsa itu mempunyai landasan yang kuat, yaitu karakter bangsa, sehingga kini Cina menjadi salah satu kekuatan ekonomi dunia yang dasyat justru karena mereka mempertahankan karakter bangsanya yang berdasarkan budaya Cina yang berumur ribuan tahun (Hoffman, 2008).
  4. Bahwa dalam terminologi Myrdal, bangsa dan negara Indonesia masih tergolong bangsa dan negara yang lembek. Untuk itu, perlu adanya seorang pemimpin nasional yang kuat agara dapat menjadi ikon bagi masyarakat Indonesia dalam mewujudkan nilai-nilai Pancasila. Tak kurang dari Francis Fukuyama (2005) mengatakan bahwa state building dalam rangka pembangunan Indonesia hanya dapat terlaksana apabila kita melaksanakan nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari. Hanya dengan state building yang ditaati oleh semua warga negara, Indonesia pasti dapat dengan cepat keluar dari keterpurukan, sehingga menjadi negara dan bangsa yang membanggakan sehingga bertumbuhlah nasionalisme dan patriotisme. Masing-masing akan merasa malu kalau tidak berkontribusi bagi bangsa dan negaranya.

 

Disadur dari Majalah EDUCARE No. 2 / X / Mei 2013, halaman 38-40.