Pendidikan Berbasis Pluralisme

funny

Courtesy: kantorberitapendidikan.net

Oleh : Yohanes Sutarto

Ada persoalan krusial yang masih seringkali muncul pada bangsa yang kini memasuki usianya yang ke-67 ini adalah persoalan pluralisme. Kekerasan berlatarbelakang suku, agama, ras, antargolongan/kelompok (SARA), yang tidak jarang menimbulkan jatuhnya korban, bahkan mengancam disintegrasi bangsa adalah indikasi jelas tentang masih adanya persoalan bangsa yang hingga kini belum terselesaikan secara tuntas. Jika pluralisme tidak dikelola dengan baik, bukan tidak mungkin itu akan menjadi persoalan abadi.

Pengelolaan pluralisme ini bukan saja menyangkut penataan pluralisme itu sendiri secara benar, seperti mencegah munculnya konflik dalam keanekaragaman yang mengancam keutuhan dan kemajuan bangsa, tetapi yang paling penting adalah membangun dan mengembangkan pluralisme dengan postur tubuhnya yang pas sesuai dengan format republik ini. Salah satu media yang paling penting dalam pembangunan adalah media pendidikan. Karena, pendidikan merupakan media pencerdasan anak-anak bangsa untuk membangun masa depan bangsa dan negara.

Satu hal yang perlu dicatat bahwa gagalnya pembangunan masa depan bangsa di bidang apapun, terutama karena gagalnya paradigma pendidikan berbasis pluralisme itu. Jika kita ingin mencapai perikehidupan bangsa yang berkeadilan dan damai, yang menghargai pluralisme, maka hal itu mesti dimulai dari anak didik.

Paradigma Pendidikan

Pendidikan harus ditempatkan pada garda paling depan dalam mendekonstruksi teologi pluralisme dengan membuat metodologi pendidikan yang tepat untuk mendukungnya. Konstruksi pendidikan di masa lalu yang berbasiskan penyeragaman identitas budaya bangsa, misalnya harus dikaji dan mesti disesuaikan dengan paradigma pendidikan yang berbasis pluralisme bangsa.

Kegagalan masa lalu dalam menggagas dan mengimplementasikan paradigma pendidikan yang tidak berbasis pluralisme tersebut dapat terlihat lewat berbagai distorsi yang muncul ke permukaan. Distorsi pertama, dimengerti sebagai sebuah doktrin yang senantiasa dijadikan pembenar bagi terjadinya konflik antaragama yang tak jarang didekati secara represif. Fenomena eksklusivisme masih sangat kental mewarnai kurikulum pendidikan agama di sekolah yang dilakukan melalui “pencucian otak” anak didik secara sistematis. Para pendidik pun seperti tidak berdaya dalam menghadapi kenyataan yang eksklusif itu.

Perbedaan teologis yang substansial dari setiap agama tidak dihormati secara proporsional dalam kurikulum dan praktik pendidikan. Nilai-nilai agamis seperti kebenaran dan perdamaian tidak diperjuangkan untuk menata pluralisme dengan cara menghormati perbedaan-perbedaan yang ada, dan persoalan pluralisme diselesaikan secara elegan, tetapi sayangnya semua masalah yang muncul kerap diendapkan dengan cara-cara yang hanya ibarat menyimpan bom waktu yang kemudian meledak dalam aneka kekerasan berlatar agama dan etnis seperti yang terjadi pada awal reformasi, bahkan hingga sekarang.

Kedua, materi pelajaran yang diajarkan di sekolah yang membenarkan apa yang diyakini benar dan menghakimi apa yang diyakini salah. Kebenaran yang satu dimutlakkan untuk yang lainnya. Peserta didik tidak diberi ruang cukup untuk menguji kebenaran lainnya seperti kebenaran teologis yang ada pada agama lainnya. Akhirnya, peserta didik menjadi kurang kritis terhadap setiap masalah dan aneka macam nilai yang ada dan tidak kreatif dalam mengelola hidup.

Lebih dari itu, praksis pendidikan yang indoktrinatif juga kerap mendominasi kesadaran peserta didik. Tidak disadari, itu tidak lebih merupakan suatu praktik penindasan terselubung, sistem pendidikan itu tidak mengarahkan peserta didik kepada cinta akan kehidupan dan/atau terhadap segala sesuatu yang berkembang, tetapi lebih kepada segala yang bersifat mekanis, sehingga mereka menghadapi hidup ini secara mekanis pula.

Pendidikan adalah suatu proses sosial, sehingga pendidikan sebaiknya dipahami juga sebagai proses humanisasi; yaitu usaha agar seluruh sikap dan perilaku serta aneka kegiatan seseorang bersifat manusiawi. Di situ pula pendidikan dikatakan sebagai proses pembentukan manusia seutuhnya lahir batin, dengan karakter dan watak kebangsaan yang kuat dan bersifat plural, sehingga dari situ peserta didik dapat diarahkan untuk lebih tahu dalam menghargai dan menghormati aneka macam nilai dalam masyarakat seperti nilai pluralisme.

Perubahan Paradigma

Tidak ada jalan yang lebih tepat selain bahwa realitas plural-kemajemukan kita harus mendapat perhatian yang memadai dalam dunia pendidikan kita. Sebagai contoh, pendidikan agama tidak boleh disejajarkan sebagai bagian dari usaha seseorang untuk memonopoli Tuhan dan kebenaran, dan dengan sendirina menghakimi orang lain yang berbeda agama atau keyakinan dengannya. Akibatnya, realitas plural kehidupan agama kurang berfungsi sebagai tali pengikat persatuan bangsa yang berdiri berlandaskan pada Pancasila yang mengagungkan pluralisme itu.

Karena itu, pendidikan kita harus dikembangkan kepada ranah pluralisme untuk merangsang daya pikir dan kreativitas anak didik serta kepada realitas dinamika masyarakat, bukannya menciptakan menara gading yang tercerabut dari akar kehidupan masyarakat yang plural. Sistem pendidikan, metode, dan cara belajar-mengajar pun harus diarahkan kepada pembentukan pola pikir dinamik, kreatif, dan pluralis bagi peserta didik agar dalam diri mereka tumbuh semangat toleransi dan saling menghormati.

Dalam hal ini, untuk mengubah paradigma dan metodologi pendidikan yang tegas, bahkan radikal dari para pemegang kebijakan negara, yaitu dengan mengubah secara fundamental pendidikan sebagai subyek dinamika realitas kehidupan masyarakat, sehingga peserta didik dapat memahami dan mengelola realitas pluralisme bangsa secara tepat. (Disadur dari makalah Rudyono Darsono, Jakarta).

 

Disadur dari Buletin Ditjen Bimas Katolik Edisi XXVIII, Mei-Agustus 2012, halaman 13-14.

Advertisements

Pendidikan Pluralitas Membangun Komitmen dalam Perbedaan

pluralisme

Courtesy: sosbud.kompasiana.com

Oleh : Yohanes Sutarto

Pendidikan pluralitas dimaksudkan untuk mencapai kemampuan hidup berdasarkan keharusan-keharusan dan tatanan yang lahir dari kenyataan pluralitas yang ada dalam suatu masyarakat. Pendidikan pluralitas membimbing masyarakat menerima kenyataan pluralitas yang ada dalam masyarakat secara ikhlas, agar masyarakat kemudian mengembangkan cara hidup sesuai dengan tuntutan pluralitas itu. Sementara itu, untuk bisa membangun komitmen dalam perbedaan, diperlukan kedewasaan. Pada saat masyarakat bisa menerima kenyataan pluralitas dan bisa menerima perbedaan-perbedaan yang ada secara ikhlas, maka bisa disebut masyarakat yang dewasa.

Dalam kehidupan bermasyarakat dimungkinkan kedewasaan itu harus terus diaktualisasikan, hal ini karena setiap masyarakat ada dalam zaman yang berbeda dengan tantangan yang berbeda pula. Selama suatu masyarakat memahami zamannya, dan mampu menjawab tantangan yang ada, maka masyarakat itu akan mampu mencapai kehidupan bermasyarakat yang dewasa. Tetapi manakala zaman berubah, sementara masyarakat masih tetap dengan pola pikir atau paradigma kehidupan bermasyarakat yang lama, maka masyarakat itu akan kehilangan kedewasaannya. Oleh karena itu, masyarakat harus dinamis dan memahami perubahan zaman, agar mampu menyesuaikan diri dengan tantangan-tantangan baru.

Dalam setiap masyarakat yang pluralis selalu terdapat sejumlah prasangka. Kelompok yang satu mempunyai prasangka terhadap kelompok lain yang ada di sekitarnya. Oleh karena itu, kemampuan mengelola prasangka akan menjadi faktor yang sangat menentukan, apakah suatu masyarakat yang pluralis akan mampu berkembang dan mencapai kemajuan dengan memanfaatkan kekuatan-kekuatan konstruktif yang terdapat dalam pluralitas itu, ataukah masyarakat tadi akan terkoyak-koyak dan akhirnya hancur oleh kekuatan-kekuatan destruktif yang terdapat dalam pluralitas itu.

Dalam Injil yang ditulis oleh Markus pada bab 9:38-40 menceritakan dialog antara Tuhan Yesus dengan Yohanes. Kata Yohanes, “Guru, kami lihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi nama-Mu, lalu kami cegah orang itu, karena ia bukan pengikut kita.” Tetapi kata Yesus, “Jangan kamu cegah dia! Sebab tidak seorangpun yang telah mengadakan mukjizat demi nama-Ku, dapat seketika itu juga mengumpat Aku. Barangsiapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita.” Dari ayat ini ditunjukkan bahwa dari suku, agama, ras, golongan, atau kelompok apapun kalau memang dia berbuat baik kepada siapa saja, berarti dia ada di pihak kita, karena selaras dengan ajaran Yesus. Di sinilah kita diajarkan bahwa Yesus sangat menghargai dan mengakui akan pluralitas.

Pada akhirnya, “Pendidikan Pluraliras” bertujuan menyadarkan masyarakat akan prasangka-prasangka yang ada dalam diri mereka masing-masing, dan menanamkan benih-benih kemampuan mengelola atau mengendalikan prasangka-prasangka tadi untuk membangun komitmen dalam perbedaan. Hal ini akan dapat dicapai dengan mengenali keindahan serta potensi-potensi untuk hidup harmonis dan kreatif dalam masyarakat yang pluralis. Jadi, dasar yang dapat dipakai untuk melandasi pendidikan pluralitas adalah realitas objektif bangsa Indonesia yang beraneka ragam dan keharusan mengelola keanekaragaman tersebut secara harmonis dan kreatif, sehingga keanekaragaman bangsa Indonesia menjadi sesuatu yang indah pada waktunya. (Dari berbagai sumber).

 

Disadur dari: Buletin Ditjen Bimas Katolik, Edisi XXVIII, Mei – Agustus 2012, halaman 10.

Magnis Suseno dan Orang-Orang Telantar

courtesy: kompas.com

courtesy: kompas.com

Oleh Agus Sudibyo*

Hukum selalu tampil sebagai janji tentang kesetaraan dan keadilan. Esensi dari tatanan hukum adalah jaminan untuk mensterilkan kekerasan dan pemaksaan dalam tata kehidupan bersama. Namun, dalam praktiknya, negara sering menghadapi keadaan luar biasa, mendesak atau darurat yang menjadi alasan untuk pemberlakuan hukum secara parsial, inkonsisten, bahkan bertolak belakang dengan esensi dasarnya.

Alih-alih menciptakan keadilan, hukum dalam penegakannya justru sering membiarkan diskriminasi dan kekerasan oleh aparat ataupun kelompok-kelompok dominan. Hukum tidak secara konsisten menjamin hak dan kebebasan warga negara, dan tanpa banyak disadarai telah melahirkan fenomena homo sacer. Orang-orang yang terikat untuk menaati hukum, terintegrasi ke dalam tatanan, tetapi selalu luput dari perlindungan hukum. Warga negara yang kehilang esensi kewarganegaraan karena senantiasa terpapar aksi kekerasan kelompok-kelompok yang lebih kuat tanpa keseriusan negara untuk mencegahnya. Hukum sering menangguhkan dirinya ketika dibutuhkan kaum lemah dan terlantar.

Pemikiran inilah yang kurang lebih mendasari reaksi penolakan rohaniwan dan guru besar filsafat Franz Magnis-Suseno terhadap rencana Appeal of Conscience Foundation (ACF) memberi penghargaan kepada Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono atas keberhasilan menciptakan toleransi beragama di Indonesia. Di dalam suratnya kepada ACF yang kemudian tersebar ke berbagai kalangan, Magnis-Suseno menganggp rencana ini justru melemahkan reputasi ACF karena tidak sungguh-sungguh mempertimbangkan situasi nyata di Indonesia.

Hukum dan Kekerasan

Magnis Suseno secara gamblang menyebut kenyataan sulitnya umat Kristen di Indonesia untuk mendapatkan izin pembangunan rumah ibadah, meningkatnya frekuensi penutupan paksa terhadap gereja-gereja, munculnya berbagai peraturan yang mempersulit kaum minoritas untuk beribadah, serta aneka tindakan intoleransi di tingkat akar rumput. Magnis Suseno mempersoalkan kekerasan yang terus dibiarkan terjadi terhadap kelompok yang dianggap sesat atau menyimpang. Selama 8,5 tahun belakangan, pemerintah juga dianggapnya telah menghindari tanggungjawab atas meningkatnya kekerasan terhadap jemaat Ahmadiyah dan Syiah di berbagai tempat.

Magnis Suseno mempertanyakan motivasi ACF memberikan penghargaan kepada Presiden SBY, yang menurutnya telah gagal menunjukkan ketegasan dalam melindungi kaum minoritas dan menindak kelompok-kelompok yang menyebarkan sikap intoleran dengan kekerasan.

Kekerasan dan ketidakadilan sebagaimana disebutkan Magnis Suseno, di satu sisi menunjukkan absennya hukum ketika dibutuhkan untuk melindungi orang-orang tertindas. Kekerasan dan ketidakadilan itu masuk kategori pelanggaran hukum. Namun, di saat yang sama, hukum juga mendasari kekerasan dan ketidakadilan itu. Hal ini terjadi ketika pemerintah secara paksa merelokasi permukiman kaum minoritas dengan dalih keamanan dan ketertiban, ketika negara memberikan impunitas kepada para pelaku kekerasan terhadap kelompok minoritas dengan alasan untuk menghindari gejolak yang lebih luas, atau ketika muncul peraturan yang secara resmi membatasi kebebasan beribadah kelompok minoritas.  Maka yang kita hadapi di sini adalah sebentuk paradoks. Di negeri yang konon meletakkan kedaulatan hukum di atas segalanya ini, hukum ternyata tidak selalu menjadi antitesis dari kekerasan. Hukum dan kekerasan bahkan memasuki zona indistingsi ketika kekerasan menyusup ke dalam tata kehidupan yang berlandaskan hukum dan sebaliknya pertimbangan hukum juga melandasi pembenaran tindakan kekerasan. Meminjam istilah Giorgio Agamben, hukum dalam kenyataannya berlaku melalui mekanisme-mekanisme penangguhan hukum (state of exception) sehingga tidak secara konsisten menghasilkan kepastian tentang hak dan kebebasan.

Kedaulatan hukum dapat dikompromikan ketika pemerintah menghadapi tekanan-tekanan politis. Hukum secara gegabah juga diberlakukan secara utilitaristik melalui tindakan-tindakan pengusiran kelompok minoritas, guna menyenangkan kelompok mayoritas tanpa mengindahkan asas keadilan dan kesetaraan.

Krisis Kewarganegaraan

Paradoks berikutnya adalah bahwa di negeri yang katanya ber-Bhineka Tunggal Ika, tetapi masih ada kelompok masyarakat yang direndahkan martabatnya gara-gara kepercayaan yang mereka anut. Selama kepemimpinan Presiden SBY, negara kurang lebih telah menggunakan standar ganda terhadap masalah kepercayaan beragama. Perlakuan yang diskriminatif ini bukan hanya mereproduksi kekerasan bernuansa agama, tetapi juga menyebabkan krisis status kewarganegaraan. Kelompok-kelompok minoritas itu notabene adalah pemegang kartu tanda penduduk, mempunyai kartu keluarga dan pembayar pajak. Tidak ada keanehan dalam hal ini dan mereka adalah warga negara pada umumnya. Namun, esensi kewarganegaraan itu menjadi pudar ketika negara tidak benar-benar hadir melindungi mereka dari tindakan kekerasan dan penyerobotan hak. Perlakuan terhadap sebagian kaum minoritas bahkan sering lebih buruk daripada perlakuan terhadap para pengungsi dan pencari suaka politik.

Dalam kondisi-kondisi yang ekstrem, mereka sungguh menggambarkan figur homo sacer dalam khazanah hukum Romawi kuno, yakni orang-orang yang dimasukkan ke tatanan hukum namun dikeluarkan dari konteks perlindungan hukum ketika kekerasan terjadi. Mereka harus patuh kepada negara, tanpa mendapatkan manfaat dari kepatuhan itu. Mereka setiap saat dapat menjadi sasaran kekerasan di mana para pelakunya tidak serta merta dikategorikan sebagai pelanggar hukum, dan kekerasan yang terjadi juga tidak otomatis dikategorikan sebagai tindakan kriminal. Mereka adalah orang-orang yang telantar di negeri sendiri, tanpa kepastian tentang hak-hak kewarganegaraan.

Ironi tentang orang-orang telantar di negeri sendiri yang menjadi sumber keprihatinan pihak-pihak yang mempertanyakan rencana penghargaan ACF itu. Bukan berarti mereka tidak bangga terhadap presidennya yang hendak mendapatkan pengakuan dunia internasional. Jika pun penghargaan itu akhirnya tetap diberikan, mereka juga tidak bisa berbuat apa-apa. Intinya adalah SBY harus benar-beanr layak untuk mendapatkan penghargaan itu. Masih ada waktu yang tersisa untuk sungguh-sungguh membuktikannya.

 

*Penulis adalah Direktur Indonesia Research Center, Jakarta

Sumber: Harian MEDIA INDONESIA, Rabu 22 Mei 2013, Rubrik OPINI, halaman 8.

Surat Protes Romo Franz Magnis-Suseno, SJ atas Rencana Pemberian World Statesman Award kepada Presiden SBY

courtesy: kompas.com

courtesy: kompas.com

*The Caveat of Prof. Franz Magnis-Suseno, SJ to ACF*

Ladies and Gentlemen of the Appeal of Conscience Foundation (ACF),

I am a Catholic Priest and professor of philosophy in Jakarta. In Indonesia we learnt that you are going to bestow this year’s World Stateman Award to our President Susilo Bambang Yudhoyono because of his merits regarding religious tolerance.
This is a shame, a shame for you. It discredits any claim you might make as a an institution with moral intentions.
How can you take such a decision without asking concerned people in Indonesia? Hopefully you have not made this decission in response to prodding by people of our Government or of the entourage of the President.

Do you not know about the growing difficulties of Christians to get permits for opening places of prayer, about the growing number of forced closures of churches, about the growth of regulations tha make worshipping for minorities more difficult, thus about growing intolerance on the grassroot level? And particularly, have you never heard about the shameful and quite dangerous attitudes of hardline religious groups towards so called deviant teachings, meaning members of the Achmadiyah and the Shia communities, and the government of Susilo Bambang Yudhoyono just doing nothing and saying nothing to protect them? Hundreds of their people have under Susilo Bambang Yudhoyono’s presidentship been driven out of their houses, they still live miserably in places like sports halls, there have allready Achmadis and Shia people been killed (so that the question arises whether Indonesia will deteriorate to conditions like Pakistan dan Iran [favor of President G. W. Bush] where every months hundreds of Shia people are being killed because of religious motivations)?

Do you not know that President Susilo Bambang Yudhoyono during his up to now 8 1/2 years in office has not a single time said something to the Indonesian people, that they should respect their minorities? That he has shamefully avoided responsibility regarding growing violence towards Achmadiyah and Shia people?

Again, whom did you ask for information before making you award choice? What could be your motivation to bestow upon this President a reward for religious tolerance who so obviously lacks any courage to do his duty protecting minorities?

I have to add that I am not a radical, not even a “human right extremist” (if such exist). I am just appaled about so much hypocrisy. You are playing in the hands of those – still few – radicals that want to purify Indonesia of all what they regard as heresies and heathen.

Message for the Feast of Vesakh 2013 – Pontifical Council for Interreligious Dialogue, Vatican City

courtesy: antarafoto.com

courtesy: antarafoto.com

PONTIFICAL COUNCIL FOR INTERRELIGIOUS DIALOGUE

MESSAGE TO BUDDHISTS
FOR THE FEAST OF VESAKH/HANAMATSURI 2013A.D./2556 B.E.

Christians and Buddhists: loving, defending and promoting human life

Dear Buddhist Friends

1. On behalf of the Pontifical Council for Interreligious Dialogue, I would like to extend my heartfelt greetings and good wishes to all of you, as you celebrate the feast of Vesakh which offers us Christians an occasion to renew our friendly dialogue and close collaboration with the different traditions that you represent.

2. Pope Francis, at the very beginning of his ministry, has reaffirmed the necessity of dialogue of friendship among followers of different religions. He noted that “The Church is […] conscious of the responsibility which all of us have for our world, for the whole of creation, which we must love and protect. There is much that we can do to benefit the poor, the needy and those who suffer, and to favour justice, promote reconciliation and build peace” (Audience with Representatives of the Churches and Ecclesial Communities and of the Different Religions, 20 March 2013). The Message of the World Day of Peace in 2013 entitled “Blessed are the Peacemakers,” notes that “The path to the attainment of the common good and to peace is above all that of respect for human life in all its many aspects, beginning with its conception, through its development and up to its natural end. True peacemakers, then, are those who love, defend and promote human life in all its dimensions, personal, communitarian and transcendent. Life in its fullness is the height of peace. Anyone who loves peace cannot tolerate attacks and crimes against life” (Message for the World Day of Peace in 2013, n. 4).

3. I wish to voice that the Catholic Church has sincere respect for your noble religious tradition. Frequently we note a consonance with values expressed also in your religious books: respect for life, contemplation, silence, simplicity (cf. Verbum Domini, no. 119). Our genuine fraternal dialogue needs to foster what we Buddhists and Christians have in common especially a shared profound reverence for life.

4. Dear Buddhist friends, your first precept teaches you to abstain from destroying the life of any sentient being and it thus prohibits killing oneself and others. The cornerstone of your ethics lies in loving kindness to all beings. We Christians believe that the core of Jesus’ moral teaching is twofold; love of God and love of neighbour. Jesus says: “As the Father has loved me, so have I loved you; abide in my love.” And again: ‘This is my commandment, that you love one another as I have loved you” (Catechism of the Catholic Church n. 1823).The fifth Christian Commandment, “You shall not kill” harmonizes so well with your first precept. Nostra Aetate teaches that “the Catholic Church rejects nothing of what is true and holy in these religions” (NA 2). I think, therefore, that it is urgent for both Buddhists and Christians on the basis of the genuine patrimony of our religious traditions to create a climate of peace to love, defend and promote human life.

5. As we all know, in spite of these noble teachings on the sanctity of human life, evil in different forms contributes to the dehumanization of the person by mitigating the sense of humanity in individuals and communities. This tragic situation calls upon us, Buddhists and Christians, to join hands to unmask the threats to human life and to awaken the ethical consciousness of our respective followers to generate a spiritual and moral rebirth of individuals and societies in order to be true peacemakers who love, defend and promote human life in all its dimensions.

6. Dear Buddhist friends, let us continue to collaborate with a renewed compassion and fraternity to alleviate the suffering of the human family by fostering the sacredness of human life. It is in this spirit that I wish you once again a peaceful and joyful feast of Vesakh.

Jean-Louis Cardinal Tauran

President

Rev. Miguel Ángel Ayuso Guixot, MCCJ
Secretary

Pesan Untuk Hari Raya Waisak 2013 – Dewan Kepausan Untuk Dialog Antarumat Beragama Vatikan

courtesy: antarafoto.com

courtesy: antarafoto.com

DEWAN KEPAUSAN UNTUK

DIALOG ANTAR UMAT BERAGAMA

 

UMAT KRISTIANI DAN BUDDHA: MENCINTAI, MEMBELA DAN MEMAJUKAN HIDUP MANUSIA

 

Pesan untuk Hari Raya Waisak

2013 A.D./2556 B.E.

Para Penganut Agama Buddha yang terkasih,

  1. Mewakili Dewan Kepausan untuk Dialog Antaragama, dengan senang hati dan dari lubuk hati, saya mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Waisak. Perayaan ini menjadi kesempatan bagi kami kaum Kristiani untuk membaharui kembali dialog persaudaraan di antara kita, serta membangun kembali kerjasama dengan semua tradisi yang saudara sekalian wakilkan.
  2. Pada awal masa pontifikatnya, Paus Fransiskus kembali menegaskan perlunya dialog antara penganut-penganut dari agama yang berbeda. Beliau mengatakan: “Gereja […] menyadari tanggungjawab kita semua terhadap dunia ini, dan terhadap alam semesta yang perlu kita lindungi. Ada banyak hal yang bisa kerjakan untuk orang miskin, untuk orang yang membutuhkan bantuan, dan untuk mereka yang menderita. Selain itu, kita juga bisa, bekerjasama demi keadilan, guna memperjuangkan rekonsiliasi dan membangun perdamaian.” (Kepada para Wakil Gereja-gereja dan Komunitas-komunitas Eklesial dan Agama-agama, 20 Maret 2013). Pesan untuk Hari Perdamaian Sedunia 2013 berjudul “Berbahagialah orang yang Membawa Damai,” menegaskan bahwa, “Langkah untuk membangun perdamaian dan kesejahteraan bersama, ditempuh, terutama, dengan menghormati hidup manusia pada setiap tahap perkembangannya, mulai dari saat pembuahan, pertumbuhan, hingga berakhir dengan alami. Maka para pembawa damai yang sejati, adalah orang-orang yang mencintai, membela, dan memajukan hidup manusia dalam segala dimensi, yakni pribadi, komuniter, dan adikodrati. Kepenuhan hidup merupakan puncak dari perdamaian. Siapapun yang mencintai perdamaian tidak bisa mentolerir penyerangan dan tindakan kejahatan yang melawan kehidupan” (Pesan untuk Hari Perdamaian Sedunia 2013, n. 4).
  3. Dengan tulus hati, saya ingin menegaskan bahwa, Gereja Katolik menghormati tradisi religius saudara-saudara, yang sedemikian luhur. Banyak nilai dalam ajaran Agama Katolik selaras dengan nilai-nilai yang ada dalam buku-buku religius saudara-saudara: yakni hormat terhadap kehidupan, kontemplasi, keheningan, kesederhanaan (bdk. Verbum Domini, no. 119). Dialog persaudaraan kita yang tulus mesti mengembangkan nilai-nilai yang menjadi milik bersama, baik bagi penganut agama Buddha maupun bagi kaum Kristiani, terutama penghormatan terhadap kehidupan.
  4. Sahabat-sahabat Buddha yang terkasih, perintah saudara yang pertama mengajarkan untuk menghindari pemusnahan kehidupan setiap makhluk yang berasa. Dengan demikian, ada larangan untuk membunuh diri ataupun membunuh orang lain. Dasar dari seluruh etika saudara ialah kebaikan hati yang penuh kasih terhadap segala makhluk. Kami, sebagai orang Kristiani, percaya bahwa ada dua hal yang menjadi inti dari ajaran moral Yesus: yakni kasih terhadap Allah dan kasih terhadap sesama. Yesus mengatakan: “Seperti Bapa telah mengasihi Aku, demikianlah juga Aku mengasihi kamu; tinggalah di dalam kasih-Ku itu.” Selain itu Yesus juga mengatakan: “Inilah perintah-Ku: yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti Aku telah mengasihi kamu.” (Katekismus Gereja Katolik, n. 1823). Perintah Kristiani yang kelima, yakni “Jangan membunuh,” benar-benar selaras dengan perintah pertama saudara-saudara. Nostra Aetate menegaskan bahwa “Gereja Katolik tidak menyangkal apa saja yang benar dan suci yang terdapat dalam agama-agama ini” (NA 2). Oleh sebab itu, berdasarkan kekayaan sejati dari tradisi religius kita masing-masing, menurut hemat saya, sudah waktunya pemeluk agama Buddha dan kaum Kristiani menciptakan suasana damai, mencintai, membela, dan memajukan hidup manusia.
  5. Sebagaimana yang kita ketahui, meskipun terdapat ajaran-ajaran tentang kesakralan hidup manusia yang luhur ini, ternyata kejahatan, dalam berbagai bentuk, berusaha untuk mengurangi martabat manusia dengan melemahkan pemahaman tentang kemanusiaan dalam diri pribadi-pribadi dan komunitas-komunitas. Situasi yang tragis ini mendesak kita, baik kaum Buddha maupun Kristiani, untuk bekerja sama guna menyingkapkan semua ancaman terselubung terhadap hidup manusia. Kita juga perlu membangunkan kembali kesadaran etis guna mengembangkan hidup spiritual dan moral umat kita, baik sebagai pribadi maupun sebagai masyarakat. Dengan demikian, kita semua siap untuk menjadi pembawa damai yang mencintai, membela, dan memajukan hidup manusia, pada segala dimensinya.
  6. Saudara-saudara Buddha yang terkasih, mari kita terus bekerja sama untuk menghidupkan kembali sikap bela-rasa serta persaudaraan guna meringankan penderitaan seluruh umat manusia dengan menjunjung tinggi kesakralan hidup manusia. Dalam semangat inilaj, saya ingin sekali mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Waisak yang penuh kedamaian dan suka cita.

 

Jean-Louis Kardinal Tauran

Ketua

Rev. Miguel Ángel Ayuso Guixot. MCCJ

Sekretaris

(Indonesian Language)

PONTIFICAL COUNCIL FOR INTERRELIGIOUS DIALOGUE

00120 Vatican City

http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/interelg/index.htm

e-mail : dialogo@interrel.va

Putus Mata Rantai Kekerasan

Penulis : Ilham Khoiri | Rabu, 3 April 2013 | 23:38 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com — Gejala hukum rimba membahayakan eksistensi negara Indonesia. Untuk mencegahnya, pemerintah harus mengembalikan hukum sebagai panglima dan memutus mata rantai kekerasan.

“Pemimpin Republik Indonesia harus berani menghentikan hukum rimba dengan memutus tali kekerasan. Kembalikan hukum sebagai panglima, bukan lagi dikendalikan kekuasan uang dan senjata,” kata Sekretaris Eksekutif Komisi Hubungan Agama dan Kepercayaan Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) Benny Susetyo, Rabu (3/4/2013) di Jakarta.

Berbagai kekerasan dan kecenderungan main hakim sendiri di berbagai daerah belakangan ini menunjukkan, masyarakat semakin kehilangan kepercayaan kepada hukum, kepemimpinan, dan pemerintahan. Kondisi ini bisa kian memburuk sehingga menumbuhkan kecenderungan hukum rimba.

Menurut Benny, ancaman hukum rimba terjadi akibat lemahnya sistem hukum dan tiadanya pemimpin yang memiliki kewibawaan di ruang publik. Hukum tidak dijadikan acuan dan sudah kehilangan kekuatan akibat dikendalikan kekuasaan dan uang. Logika kekuasan ini berbahaya karena melemahkan fungsi hukum dan tertib sosial.

“Ini membahayakan eksistensi negara karena hukum rimba menjadi cara bertindak dan bernalar. Negara tidak berdaya karena dikendalikan orang yang memiliki kekuatan,” tuturnya.

Jalan keluarnya, menurut Benny, pemimpin negara harus berani menjadikan hukum sebagai panglima. “Kita tunggu ketegasan dan keberanian negara. Kalau tidak, bangsa ini akan kehilangan keadaban publik. Negara dikendalikan para preman yang berkuasa,” katanya.

Sumber : http://nasional.kompas.com/read/2013/04/03/23384927/Putus.Mata.Rantai.Kekerasan