“KIWI…, KIWI…!”

Adegan ini terjadi saat closing ceremony, upacara penutupan acara Regional Interfaith Dialogue (RID) di Grand Candi Hotel, Semarang, Kamis 15 Maret 2012. RID sendiri berlangsung sejak 11 Maret 2012. RID diikuti oleh 120 peserta dari 14 negara Asia-Pasifik, antara lain yang masih saya ingat, peserta datang dari Australia, Selandia Baru, Timor Leste, Singapura, Filipina, Vietnam, Kamboja, Myanmar, Brunei Darussalam, Thailand, Fiji, Laos, Papua New Guinea, dan Republik Indonesia. Ini merupakan RID ke-6.

Masing-masing negara datang dengan membawa emblem dan simbol masing-masing. Misalnya, dari Australia, para peserta mengenakan emlem Kanguru, yang merupakan ciri khas Australia. Demikian pula dengan Selandia Baru, para peserta mengenakan embkem Kiwi, yang merupakan salah satu jenis burung kecil yang dilindungi di Selandia Baru.

Saat kami berbincang-bincang di depan ruangan yang akan dipergunakan untuk upacara penutupan RID ke-6, seorang peserta dari Selandia Baru mengenakan emblem Kiwi di bajunya. Rama Agustinus Surya Nugraha Pr –salah satu delegasi Republik Indonesia bersama saya- bertanya kepadanya, “What is this? Is this Kanguru?” “No, this is Kiwi!” jawabnya. “Kiwi is a little protected bird in New Zealand!” lanjutnya.

“Oh, we have also Kiwi in Indonesia!” sahutku.

“Ya, di jalan-jalan sering terdengar suaranya… kiwi… kiwi…” sahut Prof. Dr. Ida Bagus Gunadha dari Bali sambil memoncongkan bibirnya, lalu mengatakan lebih lanjut, “Itu mah bukan kiwi… kiwi…, tapi kiri… kiri… Goblok!” Semua yang mendengarnya tertawa dengan plesetannya itu. Saya mencoba menerangkan kepada delegasi dari Selandia Baru bahwa itu sebuah joke. Dia tersenyum…

Sesampai di dalam ruangan, ternyata, para delegasi dari berbagai negara itu duduk dalam satu baris bangku yang tersedia. Salah satunya, rombongan peserta dari Selandia Baru. Nah, terjadi adegan lain. Melissa Lee, ketua rombongan dari Selandia Baru hendak memotret teman-temannya. Untuk memanggil teman-temannya agar memandang ke arah kamera yang dia pegang, Melissa berseru, “Kiwi… Kiwi…!” Dan spontan peserta dari Selandia Baru pun mulai bergaya sambil memandang kamera, lalu… klik! Mereka terpotret.

Lagi-lagi, Rm. Surya dan saya yang mendengar dan melihat itu tertawa. Rm. Surya sempat nyelethuk, “Ngawur…, manggil teman-temannya kok Kiwi…” Saya menjawab, “Itulah kode panggilan rombongan…. Buktinya, mereka langsung bersiap-siap untuk dipotret!”

Atas adegan itu, saya jadi teringat sabda Yesus, “Akulah gembala yang baik, Aku mengenal domba-domba-Ku dan domba-domba-Ku mengenal Aku…” (Yohanes 10:14). Syukurlah kalau kita menjadi domba-domba yang mengenal suara-Nya… (Timin)

 

Sumber : Majalah INSPIRASI edisi No. 92 Tahun VIII April 2012

Benny Susetyo: Aparat Harus Tegas

Senin, 28 January 2013 – 13:58

Jakarta, BB: Sekretaris Komisi Hubungan Agama dan Kepercayaan Konferensi Waligereja Indonesia Benny Susetyo mengatakan aparat harus tegas dalam menindak pelaku kerusuhan dan kekerasan dalam konflik horizontal.

Jakarta, BB: Sekretaris Eksekutif Komisi Hubungan Agama dan Kepercayaan Konferensi Waligereja Indonesia Benny Susetyo mengatakan aparat penegak hukum harus tegas dalam menindak pelaku kerusuhan dan kekerasan dalam konflik horizontal di masyarakat.

“Dibutuhkan ketegasan karena kekerasan dan kejahatan kemanusiaan itu kriminal sehingga tidak bisa dikompromikan,” kata Benny, Senin (29/1).

Benny mengatakan, aat terjadi konflik, sepatutnya aparat keamanan menjalankan prosedur pengaman dalam mengantisipasi meluasnya wilayah konflik. Dia mencontohkan tindakan menembakkan meriam air kepada pendemo ketika dianggap akan menimbulkan kerusuhan.

“Tentu mereka tahu jika persoalan menyangkut Sara pasti akan besar dan itu harus diantisipasi agar tidak meluas,” ujarnya.

Benny mengatakan konflik horizontal terutama di Sumbawa terkait dengan provokasi kepada masyarakat. Menurut dia, ketika provokasi itu terjadi maka peran aparat keamanan dan intelijen tidak tanggap meresponnya.

“Misalnya kasus di Lampung, kompromi dilakukan terhadap pelaku kekerasan sehingga tidak di hukum. Hal itu tidak mendidik sehingga masyarakat melihat kekerasan dengan penjarahan sebagai hal yang wajar dan biasa,” ujarnya.

Menurut dia langkah tegas aparat saat di lapangan atau pasca kerusuhan bukan merupakan hal melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Karena menurut Benny perusahaan itu merupakan bentuk pelanggaran hukum yang tindakannya sudah diatur dalam peraturan.

“Kalau itu (kerusuhan) tidak dicegah berarti kita melakukan pembiaran dan melanggar HAM orang lain. Karena itu pelaku kekerasan tidak bisa kebal hukum,” tegasnya.

Kasus kerusuhan di Sumbawa Besar pada 22 Januari 2013 mengakibatkan 478 unit rumah dirusak dan dibakar massa termasuk hotel. Kerugian ditaksir mencapai Rp15 miliar belum termasuk nilai barang yang dijarah.

Peristiwa penyerangan, perusakan dan pembakaran rumah yang diindikasi sebagai aksi anarkis dilakukan oleh sekitar 200 orang di Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, sekitar pukul 13.00 Wita.

Bupati Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat H Jamaludin Malik pada Minggu (27/1) mengatakan hingga kini sekitar 1.200 orang pengungsi kerusuhan yang terjadi di Sumbawa Besar sudah kembali ke rumahnya masing-masing.

Sebanyak 3.700 orang pengungsi itu ditampung di sejumlah tenda di Kompi B, Yonif 742 Sumbawa 1.800 orang, Kodim 1607 Sumbawa 800 orang. Selain itu pengungsi ditampung di sejumlah tempat termasuk di Mapolres Sumbawa dan Kecamatan Rhee dan Utan.

Polri telah menetapkan 33 tersangka kasus kerusuhan di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB), dari 90 orang yang diduga pelaku yang diperiksa.

“Sampai saat ini polisi sudah menetapkan 33 tersangka dari 90 orang yang diperiksa,” kata Kepala Divisi Hubungan Masyarakat (Kadiv Humas) Mabes Polri Irjen Pol Suhardi Alius di Jakarta, Jumat (25/1).

Saat ini, para tersangka masing-masing dilakukan pemeriksaan yang mendalam untuk mengetahui perannya, katanya.(BB-3)

Sumber : http://beritabuana.co/view/kanal/?open=1&alias=nasional&id=2135

Bekerja adalah Melayani Publik

RENUNGAN PASKAH 2013 

Oleh: Romo Benny Susetyo, Sekretaris Komisi HAK Konferensi Waligereja Indonesia (KWI)

Sabtu, 30 Maret 2013 14:53 WIB

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Paskah memberikan kehidupan baru yang ditandai dengan kebangkitan. Jika dikaitkan dengan kehidupan berpolitik, bangsa Indonesia membutuhkan pertobatan politik. Pertobatan politik itu ditandai dengan kebenaran dan keadilan karena politik di Indonesia masih seperti salib, penuh dosa.

Oleh karena itu, diperlukan suatu pembaharuan dalam penataan partai-partai politik. Partai politik tidak bisa lagi menggunakan dana publik untuk merebut kekuasaan semata. Selain itu diperlukan juga keberanian bahwa partai politik memikul tanggung jawab untuk membangun masyarakat, bukan untuk kepentingan sendiri. Diperlukan juga fungsi silang antara negara dengan masyarakat. Negara dan masyarakat harus menjalankan fungsi kontrol.

Jika dihubungkan dengan tema APP tahun ini, “Makin beriman, makin bersaudara, makin berbela rasa”, nilai-nilai Paskah seperti itu dapat dimulai ketika manusia mulai membangun peradaban dengan menghargai pekerjaan. Pekerjaan berarti melayani publik, orang bekerja untuk melayani Allah.

Kita tidak boleh mengeksploitasi manusia dalam pekerjaan kita. Oleh karena itu dedikasi dan bekerja secara profesional sangat dibutuhkan oleh kita karena ini adalah bagian dari memanggul salib itu. Jika orang masih mementingkan diri sendiri, berarti dia belum berani memanggul salib. Dia cenderung berani mengambil jalan pintas dengan cara mengorbankan orang lain. Perilaku korupsi adalah contohnya.

Bagaimana umat Nasrani bisa mengaplikasikan nilai-nilai Paskah menjelang pemilu pada tahun depan? Kita harus bangkit, kita harus menata peradaban politik, jangan ada politik transaksional. Partai politik harus memilih orang-orang yang berkualitas, bukan semata-mata karena alasan uang, tapi orang yang mementingkan kesejahteraan.

Pertanyaannya adalah, apakah partai politik berani memilih orang-orang yang kredibel, yang berani memperjuangkan orang lain? Kalau partai politik kita masih menganut politik transaksional, berarti kita masih berada di dalam kubangan dosa. Berbuat dosa karena kita melawan kebenaran, kejujuran, dan keadilan. Ketika partai politik masih membiarkan perilaku korup, berarti partai politik itu masih hidup dalam kubangan dosa.

Jika masyarakat ingin bangkit, janganlah pilih partai-partai politik yang membiarkan perilaku ini. Rakyat harus sadar dengan cara selektif dalam memilih orang, bukan karena semata-mata diberi uang. Rakyat harus secara tegas menolak politik uang.

Sumber : http://m.tribunnews.com/2013/03/30/bekerja-adalah-melayani-publik

Kerusuhan Sumbawa, Romo Benny Susetyo: Pemerintah Mengingkari Konstitusi!

RMOL. Secara konstitusional, tugas utama pemerintah adalah melindungi warga negara. Dan dalam kasus kerusuhan Sumbawa terlihat jelas bahwa pemerintah tak bisa melindungi warga negara.

“Dalam kasus Sumbawa, pemerintah mengingkari konstitusi,” kata Sekretaris Komisi HAM Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), Romo Benny Susetyo, dalam pertemuan tokoh agama untuk menyikapi konflik di Sumbawa, di gedung Center for Dialog and Cooperation Among Civilisation (CDCC), Jalan Kemiri, Jakarta Pusat (Minggu, 27/1).

Romo Benny pun mempertanyakan ketegasan pemerintah dalam mengatasi setiap konflik yang terjadi di tengah masyarakat. Selama ini pemerintah memang tidak pernah serius memberantas aksi kekerasan.

“Kalau ada kemauan untuk menegakkan hukum, kejadian tersebut tidak terjadi menjadi konflik komunal, karena lemahnya tindakan aparat hukumlah, konflik akan terjadi,” tegas Benny.

Romo Benny pun mendesak pemerintah untuk mulai mengantisipasi konflik, dan mengembalikan keindonesiaan yang terus terkoyak. Di saat yang sama, Romo meminta kepada masyarakat untuk lebih cerdas dalam menanggapi berbagai isu yang berkembang, terutama yang berbau sentimen agama.

“Karena masyarakat juga yang akan dirugikan,” demikian Romo Benny. [ysa]

Sumber : http://www.rmol.co/read/2013/01/27/95863/Romo-Benny-Susetyo:-Pemerintah–Mengingkari-Konstitusi!-

Aliansi Revolusi Pendidikan Tolak Kurikulum 2013

Liputan6.com, Jakarta : Aliansi Revolusi Pendidikan menyatakan kajian para pakar, pegiat, dan praktisi pendidikan menolak secara keras Kurikulum 2013 melalui petisi kepada Presiden SBY.

“Kami yang tergabung dalam Aliansi Revolusi Pendidikan secara jelas menolak Kurikulum 2013 ini, baik secara teknis, substansi, serta visi pendidikannya. Penolakan ini setelah kita ambil data-data dari para pakar, pegiat, dan juga praktisi pendidikan yang mengatakan banyak terjadi kejanggalan dan evaluasi penyusunan Kurikulum 2013 ini tidak komprehensif,” kata Sekretaris Eksekutif Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI) Romo Benny Susetyo di Kantor Kontras, Jakarta, Minggu (7/4/2013).

Dia menuturkan, kurikulum baru 2013 ini terlihat compang-camping. Banyak aspek yang tidak dimasukkan dalam ajaran pendidikan dan tidak mengakomodir peserta didik berkebutuhan khusus (difabel).

“Kurikulum 2013 ini juga compang-camping dan tidak lengkap. Di dalamnya juga tidak melibatkan beberapa aspek. Misalnya ada beberapa bahasa daerah yang tidak sisipkan. Kurikulum 2013 ini juga penuh dengan pencitraan dan seolah-olah ingin menciptakan siswa dan siswa antikorupsi. Namun kita lihat, rezim SBY dipenuhi dengan skandal korupsi sistemik,” ucap Romo. (Frd)

Sumber : http://news.liputan6.com/read/555327/aliansi-revolusi-pendidikan-tolak-kurikulum-2013

Melawan Budaya Korup

Romo Benny Susetyo*

Korupsi sudah mengakar di Indonesia.

Korupsi menjadi habitus sebagian bangsa ini karena rendahnya sanksi sosial dan moral terhadap para pelaku korupsi. Setidaknya ini signifikan sebagai alasan susahnya memberantas korupsi hingga akar-akarnya di negeri ini. Sebagian besar masyarakat jengah dengan perilaku korupsi ini, tetapi sebagian kecil lainnya, khususnya mereka yang berada di area rawan korupsi, justru berpersepsi sebaliknya.

Itulah ironisme tatkala melihat seorang koruptor justru diperlakukan seperti pahlawan. Mereka yang tertangkap karena kasus korupsi sering dianggap sebagai mereka yang “sial”. Apa artinya? Artinya perilaku korupsi lain yang tidak terungkap, yang sistemik, yang tidak terpublikasi di media masih begitu banyak dan besar. Saat korupsi masih membudaya seperti ini, sulit bagi kita untuk lepas 100 persen dan menghilangkan korupsi sampai akar-akarnya dalam waktu cepat. Para politikus dan birokrat yang dekat dengan arena korupsi kerap melihat mereka yang ditangkap adalah contoh kecil dari korupsi sesungguhnya. Asumsi seperti ini justru merupakan tantangan bagi pihak berwenang untuk membongkar setuntas-tuntasnya berbagai tindakan, kecil atau besar, korupsi di negeri ini. Apalagi bila sudah menyangkut sistem, dapat dikatakan korupsi sudah demikian sistemik dalam sistem birokrasi kita. Susah dideteksi dengan perangkat hukum tetapi mudah dirasakan dengan mudah bahwa telah terjadi korupsi. Itulah kenyataan yang terjadi di sekitar kita. Situasi ini diperparah dengan banyaknya hak istimewa yang didapat para koruptor. Masyarakat bertambah yakin bahwa pelaku korupsi tidak selalu mendapatkan hukuman berat. Ada pula anggapan kalau koruptor dihukum 1–2 tahun, lepas dari penjara dia masih bisa berfoya-foya dengan uang hasil korupsinya.

Pandangan-pandangan negatif yang bersifat melemahkan ini banyak beredar di sekitar kita. Korupsi yang menjadi musuh bersama itu sering masih berhenti hanya dalam ucapan. Dalam tindakan, amat sulit menegakkan hukum untuk memberi sanksi seberat-beratnya terhadap koruptor. Itu juga yang kerap membuat koruptor sering merasa tidak berdosa dengan tindakannya merampok uang negara (uang rakyat). Gejala ini terjadi karena sebagian budaya kita masih melihat pelaku korupsi yang menyalahgunakan jabatan dan kekuasan itu seolah ”dibenarkan” dalam kacamata  politik kekuasaan. Menjadi penguasa, dengan begitu, adalah justifikasi untuk melakukan tindakan korupsi, besar atau kecil, terlihat atau tidak.

Akibatnya, semakin berkembang modus dan cara-cara merampok uang negara dalam tindakan yang sulit dideteksi publik. Ada banyak cara dilakukan, seperti pemeo yang beredar di masyarakat, maling selalu lebih pintar daripada polisi. Begitu pula dengan koruptor. Ada keyakinan kuat bahwa kasus-kasus korupsi yang muncul akhir-akhir ini adalah sebagian kecil, atau hanya puncak dari gunung es korupsi. Bila hal itu benar, celakalah kita sebagai bangsa yang ”mencintai” korupsi sebagai tindakan instan untuk memperkaya diri sendiri.

Tindakan Tegas

Karena yang paling dirugikan dalam setiap korupsi adalah masyarakat luas, sudah sepatutnya publik terus mengontrol dan mengingatkan penyelenggara negara atas tugasnya memberantas korupsi dan menegakkan hukum. Memberantas korupsi ibarat memeriksa kerusakan-kerusakan parah dalam diri kita. Ketika mengobati salah satu bagian, atau bahkan mengamputasinya, bisa jadi bagian lain terasa sakit. Namun, itulah risiko agar badan tetap sehat. Bila kita tidak mampu dan mau mengobati diri dengan cara seperti itu, dan merasakan sakit dalam jangka pendek, dalam jangka panjang hal tersebut justru akan merusak bagian tubuh lainnya.

Tanpa tindakan yang tegas dan penuh rasa keadilan, mustahil pemberantasan korupsi bisa dilakukan kecuali hanya dalam pidato pemanis mulut. Aparatur negara, mereka yang umumnya dikaitkan dengan tindakan korupsi, seharusnya justru berada di depan untuk memelopori kesadaran masyarakat untuk bersama-sama berpikir dan bertindak antikorupsi, dari lingkup paling kecil sampai paling besar.

Ada harapan bahwa demokrasi bisa ditegakkan dengan membangun sistem yang transparan, kredibel, serta membawa efek jera terhadap para koruptor. Salah satu tanda bahwa suatu bangsa memang beradab adalah apabila dana-dana publik bisa dikelola demi kesejahteraan masyarakatnya. Hal itu sebenarnya merupakan cita-cita para pendiri bangsa. Dalam hal ini, kekuasaan berperan sangat vital. Bila tidak, justru komponen rakyat dengan berbagai pola gerakannya yang akan melampiaskannya dalam berbagai ketidakpuasan. Sangat jelas dan terang bahwa pemberantasan korupsi membutuhkan dukungan kekuasaan. Tanpanya, pemberantasan korupsi akan berjalan di tempat. Itu semua terjadi karena begitu dekatnya aroma korupsi dalam kekuasaan.

Kehendak Politik

Akhir-akhir ini publik gundah, masih adakah minat kekuasaan untuk memberantas korupsi ini secara sungguh-sungguh? Perlu ditegaskan bahwa pemerintahan yang bersih bukan sekadar citra dan pencitraan. Pemerintahan yang bersih mengandung makna yang sangat mendalam dan mendasar. Ini menyangkut substansi. Kita belum sampai pada proses inti “pemerintahan yang bersih” itu sendiri.

Ketidakseriusan dalam memberantas korupsi berarti juga mengkhianati semangat konstitusi yang di dalamnya terncantum cita-cita masyarakat yang adil dan makmur. Cita-cita itu merupakan dasar untuk memerangi korupsi, karena korupsi membawa bangsa ini pada kebangkrutan. Bangsa ini harus diselamatkan karena sudah berada di ujung tanduk kehancuran karena korupsi. Dalam perjalanan memberantas korupsi yang sudah mendarah daging, selalu terdapat tarik-menarik, khususnya dari aspek penegakan hukum berhadapan dengan kekuasaan. Hukum yang sering diintervensi dengan pola-pola barter politik pada akhirnya tidak akan pernah bisa memberantas korupsi secara sungguh-sungguh. Korupsi begitu dekat dengan politik. Bahkan, karena korupsi adalah penyalahgunaan wewenang untuk keuntungan kepentingan pribadi, korupsi paling sering dilakukan karena adanya dukungan kekuasaan politik yang dimiliki pelaku.

Oleh karena itulah sudah seharusnya penanganan kasus-kasus korupsi dijauhkan dari intervensi politik, agar menghasilkan keputusan hukum yang netral dan tidak memihak. Karenanya, aparat penegak hukum tidak boleh memiliki loyalitas dan pemihakan terhadap pihak mana pun, terutama penguasa. Namun, mencapai kondisi ideal semacam itu bukan merupakan pekerjaan mudah. Bahkan boleh dikatakan keidealan semacam itu hanyalah mimpi. Karena korupsi dilakukan di aras politik, dan hukum kerap tunduk pada penguasa politik suatu zaman, pemihakan keadilan sering kali tidak berimbang.

Intinya, mereka yang berada dan memiliki jalur atau akses kekuasaan kerap kali mendapatkan situasi menguntungkan dari proses hukum yang terjadi. Cara seperti itu adalah pola penegakan hukum “belah bambu”, satu diangkat satu diinjak. Tugas kita semua untuk mengingatkan semua pihak yang berwenang agar tidak main-main dalam agenda pemberantasan korupsi, sebab rakyat sudah muak. Pemerintah harus menghentikan aksi pencitraan. Rakyat membutuhkan realisasi dari janji-janji manis pemberantasan korupsi. Korupsi hanya bisa ditangani dengan baik apabila terdapat komitmen kekuasaan yang dapat dibuktikan dan diukur dengan nyata.

 

*Penulis adalah pengamat masalah sosial.

 

Masihkah Kita Dianggap Penting?

Romo Benny Susetyo*

Pemerintah Indonesia harus kembali menelan kekecewaan. Untuk kali ketiga, Presiden AS Serikat (AS) Barack Obama membatalkan rencana kunjungan pertamanya ke Indonesia yang telah dijadwal ulang pertengahan Juni ini.

Presiden Obama menelepon langsung dan menyampaikan permohonan maaf kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sembari menjelaskan alasan penundaan kunjungannya. Obama yang pernah tinggal di Indonesia ini harus konsentrasi penuh pada penyelesaian krisis lingkungan yang disebabkan tumpahan minyak di Teluk Meksiko.

Tajuk Seputar Indonesia (5/6) menggambarkan sejauh mana Presiden Amerika Serikat (AS) menganggap posisi Indonesia masih penting di Asia. Atau suatu pertanda AS serikat tidak melihat lagi faktor bahwa Indonesia memiliki peranan yang penting bagi kestabilan Asia ? Indonesia justru harus becermin,“ Apakah memang kita sudah siap untuk menerima kunjungan presiden dari sebuah negara besar seperti AS?”Kuncinya terletak pada Indonesia sendiri.

“Apakah kita bisa berbesar hati untuk memperbaiki citra kita sebagai negara yang memang berniat untuk meningkatkan hubungan dengan AS?” Masalah utama ketidakstabilan keamanan membuat pemerintahan AS serikat tidak ingin citra Presiden ketika datang ke Indonesia menjadi bulan-bulanan para demonstran. Ini dikhawatirkan pihak keamanan AS. Jadi bukan sematamata alasan dalam negeri. Ada alasan lain dalam dunia diplomasi yang tidak dikatakana secara jelas.

Ini merupakan tantangan bagi pemerintahan SBY selama mencitrakan dirinya bagian dari sahabat AS. Penundaan berkali-kali mengisyaratkan ada persoalan komunikasi tidak efektif. Dalam arti kegagalan politik diplomasi yang gagal menjelaskan kepada publik sejauh mana pentingnya kunjungan Obama ke Indonesia.

Indonesia sebagai negara yang mencintai perdamaian memiliki peran yang sama untuk menciptakan perdamaian sejati. Momentum kunjungan Obama ini pada akhirnya harus memiliki makna pengertian yang mendalam bahwa garis pandangan Indonesia atas kekerasan dan peperangan sudah jelas. Indonesia mengutuk setiap tindakan yang mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan.

Mendorong Gagasan Perdamaian 

Dunia selama ini melihat kebijakan AS tidak berimbang dalam menyikapi konflik di berbagai wilayah, khususnya di kawasan Timur Tengah. Begitu pula terhadap konflik Israel dan Palestina. Ada standar ganda yang diterapkannya. Karena itu di tengah pengharapan, dunia sering kali pesimistis apakah kebijakan Obama ke depan akan benar-benar melahirkan perubahan untuk kawasan itu.

Di sisi inilah Obama perlu menyadari bahwa perang, sebagaimana yang dia kritik dari pemerintahan Bush, telah melumatkan cinta atas kemanusiaan dan perdamaian. Tak disangkal bahwa Obama kini menjadi isu sentral.Di pundaknya tiba-tiba terbebankan sebuah tugas luar biasa, ialah menghidupkan kembali semangat perdamaian yang dibangun melalui nilai-nilai kemanusiaan.

Walau ia presiden baru, dunia begitu antusias mengamati apa saja yang dikerjakannya dalam menciptakan perdamaian dunia sekaligus membangunkepercayaanrakyatnya atas ancaman krisis yang dahsyat.Atas itulah mungkin tak mengherankan bila kunjungannya ke Indonesia pasti akan menjadi catatan sejarah karena dianggap sebagai sesuatu yang sangat luar biasa.

Dalam konteks ini tidak berlebihan bila Indonesia juga mendesak Obama agar lebih giat meningkatkan usaha perdamaian,khususnya di kawasan Timur Tengah. Komitmen Obama yang mengubah garis politik AS dari penggunaan kekerasan menuju pengangkatan nilai-nilai martabat manusia memang harus dipuji.Namun garis politik itu belumlah berdampak nyata bila belum diikuti serangkaian tindakan nyata dan tegas atas peran AS dalam mewujudkan dunia yang damai.

Dunia kini membutuhkan figur pemimpin dunia yang mencintai perdamaian. Perdamaian sejati yang tercipta bila tatanan dunia baru lebih menghargai kesetaraan antarnegara. Haluan politik AS harus kembali menghargai kehidupan setelah sebelumnya dicoreng oleh para pemimpinnya dengan darah dan kekerasan.Peran AS dalam hal ini Presiden Obama sangat diharapkan dunia dalam rangka memberikan solusi terbaik, misalnya yang menjadi perhatian dunia adalah konflik Israel dan Palestina.

Kini dunia banyak berharap kepadanya untuk menciptakan perdamaian sejati. Obama juga dituntut untuk mengubah politik AS agar tidak lagi menjadi “Rambo”,melainkan berkiprah menciptakan perdamaian di Timur Tengah.Bila dulu AS dikenal sebagai polisi dunia,tapi faktanya sering melahirkan permasalahan baru, kini dunia menginginkan agar AS lebih aktif memainkan peran dalam menciptakan perdamaian, bukan untuk memulai peperangan atau setidaknya mendiamkan peperangan.

Palestina-Israel 

Obama perlu menyadari bahwa perang, sebagaimana yang dia kritik dari pemerintahan Bush, telah melumatkan cinta atas kemanusiaan dan perdamaian.Berbagai perilaku Israel selama ini membuktikan bahwa cinta kemanusiaan telah hilang. Dunia juga sudah menyatakannya sebagai sebuah kejahatan. AS dituntut tegas dan lebih adil. Hal yang sama juga berlaku bagi kekerasan Palestina.

Karena tanpa ketegasan yang dilandasi nilai-nilai kemanusiaan,spiral kekerasan akan kembali berlaku di sana. Dunia menunggu kebijakan AS yang menyadari bahwa masyarakat dunia tak lagi bisa membenarkan apa pun tindakan kekerasan yang dilakukan Israel. Ini telah melanggar prinsip kemanusiaan paling dalam. Dunia internasional mendesak agar Israel tunduk pada prinsip-prinsip kemanusiaan universal. Masyarakat internasional, apa pun suku, agama, rasa, dan kelompoknya, tidak boleh menerima tindakan kekerasan.

Permasalahan Israel dan Palestina sudah bergeser dari masalah-masalah ideologis menjadi masalah kemanusiaan universal. Dengan alasan itulah setiap manusia siapa pun dan dari kelompok mana pun yang mencintai perdamaian sudah seharusnya menggerakkan spirit perdamaian yang lebih luas. Memang benar bahwa harapan terhadap perubahan politik internasional tidak bisa semata-mata harus digantungkan kepada Obama.

Namun,bagaimanapun tak dapat dimungkiri bahwa AS memiliki pengaruh besar untuk memberikan solusi.Indonesia masih dilihat sebelah mata karena Indonesia meyakinkan pentingnya peranan kita dalam memberikan kontribusi bagi perdamaian dunia. Indonesia juga tak dapat meyakinkan bahwa perannya dibutuhkan dalam menjaga kestabilan di Asia.Di balik ini semua, kita harus introspeksi, apakah Indonesia masih dilihat sebelah mata?


*Penulis adalah Sekretaris Dewan Nasional Setara dan Sekretaris Komisi HAK KWI

Masihkan Keragaman Menjadi Habitus Bangsa Ini?

Romo Benny Susetyo*

Indonesia meyakini bahwa multikulturalisme atau keragaman, modernisasi, dan pluralisme dapat menjadi arus utama masyarakat dunia di tengah kefanatikan, prasangka, kebencian, dan konflik. Semangat keragaman harus dibarengi dengan semangat persatuan dan pemberian kesempatan yang sama. “Saya cukup realistis untuk mengakui bahwa dalam hidup kita, kita benar-benar tidak akan membebaskan dunia dari kefanatikan, prasangka, kebencian, dan konflik. Tapi, secara pragmatis, saya percaya kita dapat membuat kekuatan multikulturalisme, modernisasi, dan pluralisme menjadi arus utama masyarakat dunia,” kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam ceramah terbuka memperingati 10 tahun deklarasi keragaman budaya UNESCO di Paris, Perancis, Rabu (2/11).

Gejala Intoleransi

Persoalan mendasar adalah apakah pemrintah serius dalam hal ini karena pluralisme adalah paham menghargai perbedaan, cara pandang, cara pikir, serta keyakinan berbeda bisa hidup bersama. Namun realitas Setara Institute mencatat, selama 2012 ada sekitar 315 intoleransi. Selama Januari-Juni 2011, terdapat 99 peristiwa pelanggaran terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia. Jumlah ini meningkat dibanding tahun 2010 yang mencapai 94 peristiwa. 99 peristiwa itu, ditemukan dalam 140 tindakan yang dilakukan oleh aktor non-negara dan negara seperti intimidasi, intoleransi, pelarangan aktivis keagamaan, pelarangan mendirikan tempat ibadah, pembiaran, dan penyesatan aliran keagamaan. Dari jumlah tersebut, 80 tindakan pelanggaran dilakukan oleh aktor Negara. Melihat perkembangan, ada kesan bahwa penguasa begitu takut menegakkan nilai konstitusi dalam hidup berbangsa. Dengan membiarkan pelanggaran terus berlangsung tanpa ada tindakan pencegahan serta kemauan menegakkan aturan hukum yang adil, akan membawa akibat keretakan dalam hidup berbangsa.

Data mencerminkan ada peningkatan gejala intoleransi di masyarakat karena hukum kurang optimal. Ada kesan pembiaran terhadap pelaku kekerasan. Ini mengkhawatirkan bagi keanekaragaman yang menjadi ciri khas bangsa ini. Dibutuhkan sekarang kemauan pemerintah untuk mengaktualisasikan pilar hidup berbangsa, yakni Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia, menjadi kebijakan yang memberi ruang sama bagi anak-anak bangsa ini. Paham-paham yang memaksakan kehendak dengan menggunakan kekerasan dibiarkan terus-menerus berkembang tanpa ada upaya untuk menegakkan hukum, menciptakan keretakan hidup berbangsa dan bernegara. Pada akhirnya, sebenarnya, paham-paham tersebut mengingkari empat pilar hidup berbangsa dan bernegara. Maka dibutuhkan kemauan dari pemerintah untuk mengakkan hukum yang tidak pandang buku serta tidak diskriminatif terhadap warga negara. Dari kenyataan itum mestinya dicari upaya-upaya supaya bisa mengaktualisasikan dalam tindakan. Problem bangsa ini terjadi saat bangsa kehilangan pemimpin yang memiliki kewibawaan dalam merawat pluralisme.

Carut-marutnya kehidupan pluralisme di Indonesia, aksi kekerasan terhadap rumah ibadah dan kekerasan kemanusiaan merupakan masalah yang serius. Kegagalan negara yang mempunyai kekuatan memaksa (keamanan) dalam mengatasi atau mencegah kekerasan, seperti menandakan lemahnya fungsi negara. Ironi lemahnya fungsi negara harus segera dibenahi untuk meminimalisir kebuntuan kemajemukan. Pembaruan makna atau penafsiran Pancasila harus dihidupkan.

Dibutuhkan sekarang politik dari penguasa untuk membumi. Multikultural menjadi sebuah kebijakan hidup berbangsa dan bernegara yang mendorong dialog antaragama dan komunikasi antariman. Dengan demikian, hal itu akan menjadi sesuatu yang sangat berharga dalam rangka menciptakan situasi saling memahami dan menghargai perbedaan. Itu adalah suatu konsep di mana penghargaan pada masing-masing keyakinan menjadi poin utama. Logisnya, menganggap keyakinan sendiri paling benar adalah ketidakdewasaan menghadapi dan memahami hakikat atau substansi agama. Untuk membangun pergaulan agama-agama yang lebih manusiawi dan untuk meredam potensi-potensi kekerasan umat beragama yang bisa muncul dari klaim-klaim kebenaran sepihak itu, tampaknya jalan untuk mengatasinya adalah dengan memperluas pandangan inklusif (terbuka) dari visi religiusitas kaum beragama.

Ini lebih utama daripada membuat undang-undang kerukunan tetapi melupakan hal dasar pendekatan yang lebih humanis serta diimbangi politik penguasa yang menegakkan hukum dan ada visi bersama untuk merawat keanekaragaman yang menjadi aset bersama bagi kehidupan Indonesia supaya lebih mengutamakan pilar kebangsaan. Orientasi ini seharusnya lebih diupayakan pemerintah dalam merawat roh Bhinneka Tunggal Ika, supaya menjadi sebuah gugus insting yang memengaruhi cara berpikir, bertindak, bernalar, dan berelasi warga negara. Hal ini sudah menjadi milik bersama, maka warga negara memiliki visi yang sama dalam mengaktualisasikan nilai-nilai kebhinnekaan dalam relasi hidup bersama. Pemerintah harus serius untuk mengupayakan hal ini, tidak hanya merangkai kata-kata. Namun, lebih lanjut, memakai kata-kata untuk dijadikan kebijakan demi merawat keanekaragaman agama, budaya, etnis, serta kearifan lokal agar tumbuh dan berkembang di bumi tercinta ini. Ini membutuhkan sebuah visi yang jelas serta kecintaan kepada bangsa.

Gereja Katolik Berdialog

Sejak Konsili Vatikan II, Gereja mulai menghargai adanya kebenaran di luar agama Katolik. Oleh karena itu, perlu digagas suatu pegangan untuk bersikap terhadap kenyataan akan adanya pluralisme kebenaran di luar Gereja Katolik sendiri. Salah satunya adalah melalui dekrit tentang “Kebebasan Beragama”. Dekrit tentang “Kebebasan Beragama” ini bertolak dari beberapa kesadaran baru yang tumbuh dalam dunia dewasa ini.

Dalam artikel pertama dokumen ini, kita temukan dasarnya, yang pertama, yakni kesadaran dan penghargaan atas martabat pribadi manusia yang semakin meluas. Hal ini nyata dalam deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa akan pentingnya menghargai Hak Asasi Manusia (HAM) yang merupakan hak dasar manusia yang diperoleh sejak lahir. Deklarasi tentang HAM ini semakin diterima luas oleh bangsa-bangsa di dunia. Salah satu poin HAM adalah kebebasan seseorang untuk memeluk suatu agama tertentu tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Karena itu, Gereja sadar bahwa aspek penghargaan terhadap kebebasan beragama adalah merupakan salah satu upaya untuk menghargai martabat pribadi manusia.

Kedua, dikatakan juga bahwa “makin banyak orang yang menuntut supaya dalam bertindak, manusia sepenuhnya menggunakan pertimbangannya sendiri serta kebebasannya yang bertanggungjawab, bukannya terdorong oleh paksaan dari pihak manapun.” Penghargaan terhadap kebebasan yang bertanggungjawab bagi setiap orang dalam bertindak, erat terkait dengan penghargaan terhadap otonomi pribadi dalam memutuskan sesuatu berdasarkan tuntunan suara hatinya. Karena, melalui tuntunan suara hatinya, setiap orang bisa mencari sendiri dan menemukan kebenaran bagi dirinya sendiri. Kebenaran yang dianut secara bebas menurut pertimbangan nuraninya, secara bertanggungjawab harus dihargai. Dengan demikian, pemaksaan oleh pihak manapun untuk bertindak melawan suara hatinya sendiri, termasuk dalam memilih suatu agama maupun menghalang-halangi seseorang mengungkapkan iman dan kepercayaannya baik secara pribadi maupun secara kolektif di depan umum adalah tidak benar.

Ketiga, banyak juga yang menuntut agar wewenang pemerintah dibatasi secara yuridis, agar batas-batas kebebasan yang sewajarnya, baik pribadi maupun kelompok, jangan dipersempit. Erat terkait dengan hal ini adalah pengamalan agama secara bebas dalam masyarakat yang tidak dibatasi oleh negara. Maksudnya, Konsili mau mengatakan bahwa penting untuk menghargai kebebasan seseorang untuk menuruti suara hatinya dalam mengamalkan ajaran agama sebagai kebenaran yang dianutnya, baik secara pribadi maupun kolektif. Karena itu, segala kuasa manusiawi manapun termasuk negara, tidak dapat menghalang-halangi ekspresi keagamaan seseorang baik secara individual maupun kolektif.

Jika terjadi bahwa seseorang dilarang mengamalkan agamanya secara bebas dalam masyarakat, maka yang terjadi sesungguhnya adalah ketidakadilan terhadap pribadi manusia dan tata sosial yang ditetapkan Allah baginya. Karena, bagaimana pun juga, tindakan-tindakan keagamaan perseorangan maupun bersama untuk mengarahkan diri kepada Allah adalah “mengatasi tata dunia yang fana..” Oleh karena itu, Konsili menghimbau agar pemerintah yang berkewajiban mengusahakan kesejahteraan umum wajib mengakui kehidupan beragama para warganya dan mendukungnya. Apabila pemerintah memberanikan diri mengatur dan merintangi kegiatan-kegiatan religius, maka tindakannya melampaui batas wewenangnya.

Itulah ketiga alasan mengapa Konsili mengeluarkan dokumen ini, guna mempertimbangkan aspirasi-aspirasi tersebut dan mau menegaskan bahwa semuanya itu selaras dengan kebenaran dan keadilan. Dalam kerangka ini, maka seturut spiritnya, Konsili meneliti tradisi serta ajaran suci Gereja untuk menggali harta baru yang senantiasa selaras dengan khazanah lama. Artinya, Konsili mencoba untuk melihat kebenaran di luar agama lain tanpa harus menegasi tradisi dan keyakinan Gereja Katolik sendiri.

Oleh karena itu, untuk mempertahankan tradisi, Konsili kembali menegaskan bahwa satu-satunya agama yang benar itu berada dalam Gereja Katolik dan apostolik, yang oleh Tuhan Yesus sendiri diserahi tugas untuk menyebarluaskannya kepada semua orang: “Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridKu dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang Kuperintahkan kepadamu” (Matius 28:19-20). Dari pernyataan ini, kita dapat melihat bahwa sepertinya ada kontradiksi dengan mengahargai “kebebasan beragama”. Mengapa? Di satu sisi, dengan pernyataanntya tentang pentingnya kebebasan beragama, bukankah berarti juga bahwa Gereja mengakui kebenaran yang terkandung di luar Gereja Katolik? Di sisi lain, pernyataan bahwa “satu-satunya agama yang benar itu berada dalam Gereja Katolik” bukankah menjadi sebuah langkah mundur ke masa-masa sebelum Konsili Vatikan II yang berprinsip “di luar Gereja tidak ada keselamatan?” Bukankah dengan demikian, Gereja kembali jatuh dalam fanatisme religius atau sikap eksklusivisme yang jelas bertentangan dengan spirit zaman yang menghargai pluralisme kebenaran?

Bukan Relativisme

Akan tetapi, perlulah diingat bahwa dengan pernyataan ini, Gereja hendak menegaskan sikap dasarnya yang harus dipegang teguh oleh para pemeluknya. Gereja tidak mau jatuh dalam relativisme terhadap kebenaran agamanya sendiri. Dalam hubungannya dengan umat beragama lain, Gereja Katolik menunjukkan adanya empat macam sikap yang mungkin terjadi. Pertama, sikap eksklusif yang memandang bahwa keselamatan hanya ada dalam Gereja, sedangkan di luar Gereja tidak ada keselamatan. Kedua, sikap inklusif yang mengakui pewahyuan dalam agama lain dan meyakini bahwa orang beragama lain juga akan diselamatkan melalui Yesus Kristus, juga jika mereka tidak menyadari atau mengakuinya. Ketiga, sikap pluralis yang menganggap “semua agama sama saja” yang bisa membuat orang kurang menyadari makna mendalam dari agama yang dipilih dan dipeluknya sendiri. Keempat, sikap pluralis berintegritas terbuka yang mengakui dan menerima kekhasan agama masing-masing sekaligus belajar dari yang lain.

Seorang yang pluralis berintegrasi terbuka akan berkata: “Saya meyakini bahwa agama dan iman saya sekarang ini adalah yang paling benar bagi saya, karena itu saya anut dengan sepenuh hati. Namun, kekhasan masing-masing agama dan kebebasan beriman dan beragama orang lain saya akui dan terima. Dengan dialog, saya dapat menyumbangkan kekayaan iman saya dan saya juga dapat menerima kekayaan dari agama dan penghayatan iman orang lain.” Sikap terakhir inilah yang terbaik untuk berhadapan dengan umat yang berlainan agama atau kepercayaan.

Dengan demikian, pernyataan Gereja di atas harus dibaca dalam terang sikap yang dimaksudkan pluralis berintegritas terbuka. Gereja Katolik tidak mau jatuh dalam sikap pluralisme yang menganggap semua agama sama saja. Oleh karena itu, Konsili menegaskan bahwa “semua orang wajib mencari kebenaran, terutama dalam apa yang menyangkut Allah dan Gereja-Nya. Sesudah mereka mengenal kebenaran tersebut, mereka wajib memeluk dan mengamalkannya” (DH 1. par. 3).

Selain itu, Konsili mau menegaskan bahwa kebebasan beragama yang termasuk dalam salah satu pokok HAM dalam menunaikan tugas berbakti kepada Allah yang dimaksudkan, lebih terkait dengan “kekebalan terhadap paksaan dalam masyarakat”. Dan Konsili bermaksud mengembangkan ajaran Paus akhir-akhir ini tentang hak-hak pribadi manusia yang tidak dapat diganggu-gugat serta tentang penataan yuridis masyarakat. Konsili tidak bermaksud merelatifisir keyakinan asli Gereja dengan menegaskan sekali lagi bahwa “kebebasan itu tidak mengurangi ajaran Katolik tradisional tentang kewajiban moral manusia dan masyarakat terhadap Agama yang benar dan satu-satunya Gereja Kristus.”

Dengan demikian, dari artikel ini nyata bahwa Gereja Katolik mengakui pluralisme agama dan mengakui bahwa dalam agama-agama lain pun ada kebenaran. Selain itu, Gereja Katolik juga memberi penghargaan tinggi kepada kebebasan setiap orang untuk memeluk agama dan beribadah menurut agama dan keyakinannya. Lalu bagaimana dengan Gereja Katolik Indonesia sendiri? Sebagai bagian dari Gereja Universal, Gereja Katolik Indonesia juga mengakui fakta pluralisme agama dan kepercayaan di Indonesia dan mengakui adanya kebenaran dalam agama dan kepercayaan lain. Lalu, bagaimana relevansinya bagi kehidupan beragama di Indonesia?

*Penulis adalah Sekretaris Komisi Hubungan Antaragama dan Kepercayaan KWI

Komunitas Kristen-Katolik Minta Kurikulum 2013 Ditunda

JAKARTA, KOMPAS.com – Arus penolakan terhadap Kurikulum 2013 yang akan diterapkan pada pertengahan Juli mendatang muncul dari Komunitas Katolik dan Protestan Peduli Pendidikan Indonesia (K2P3I). Kurikulum baru ini dianggap masih belum matang untuk dilempar ke publik.

Pemerhati pendidikan Romo Benny Susetyo mengatakan bahwa kurikulum yang saat ini gencar disosialisasikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan merupakan kurikulum yang belum siap sehingga butuh dibahas secara mendalam dan tidak bisa begitu saja diimplementasikan dalam waktu dekat.

“Kami sudah lihat dokumen resminya dan berdasarkan dokumen resmi ini kami meminta menunda karena isinya saling bertolak belakang,” kata Benny saat jumpa pers Penundaan Kurikulum 2013 di KWI Cikini, Jakarta, Senin (8/4/2013).

Menurutnya, isi kompetensi dasar dan kompetensi inti dalam struktur kurikulum 2013 ini tidak sejalan dengan apa yang didengungkan pemerintah. Bahkan, apabila dipaksakan tetap dijalankan, maka kurikulum 2013 ini hanya akan berdampak buruk bagi siswa, guru dan dunia pendidikan secara keseluruhan.

“Jika dibilang kurikulum ini mengasah kemampuan nalar, justru kemampuan nalar malah akan berkurang dengan mengintegrasikan berbagai macam pelajaran ini,” jelas Benny.

Dalam kesempatan ini, ia juga menegaskan bahwa Majelis Pendidikan Kristen hingga saat ini masih meminta penundaan kurikulum 2013. Padahal sebelumnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh mengklaim bahwa institusi ini telah memberikan dukungan pada keberlangsungan kurikulum baru.

“Sikap kami jelas. Minta ditunda. Ini sudah resmi. Sikap komunitas Kristen Katolik itu menunda. Kami tidak anti perubahan kurikulum tapi melihat seperti ini lebih baik ditunda,” tandasnya.

Sumber : http://edukasi.kompas.com/read/2013/04/08/13475085/Komunitas.KristenKatolik.Minta.Kurikulum.2013.Ditunda?utm_source=WP&utm_medium=box&utm_campaign=Kknwp

Berita terkait:

http://terkini2.bbc.web.id/read/edukasi/read/2013/04/08/13475085/Komunitas.KristenKatolik.Minta.Kurikulum.2013.Ditunda?utm_source=WP&utm_medium=box&utm_campaign=Kknwp

Masihkah Ada Harapan untuk Berubah?

Romo Benny Susetyo*

Daulat rakyat telah berganti menjadi daulat modal. Berbagai segi kehidupan pelan tapi pasti mulai dikendalikan kepentingan modal. Kehidupan rakyat kecil semakin terdesak dan tidak mendapat tempat lagi, kecuali hanya dibicarakan sebagai pemanis pidato. Kenyataannya, kepentingan rakyat kecil sering kali dikorbankan demi keuntungan ekonomis tertentu.

Negara makin abai dengan penderitaan rakyatnya. Para elitenya makin tidak peka dengan derita rakyat kecil yang hidup penuh kesengsaraan. Para elite hanya mempertimbangkan kepentingan dan keuntungan pribadinya semata. Dalam suasana seperti itulah korupsi terus-menerus dilakukan dengan berbagai cara. Korupsi telah menyandera sendi-sendi kehidupan berbangsa kita.

Kita hidup di negeri yang sangat ironis. Negeri dengan kekayaan alam melimpah tetapi tidak dinikmati pemiliknya. Justru sebagian besar kekayaan bangsa kita dinikmati bangsa asing. Semua terjadi karena perilaku elite yang hanya mementingkan keuntungan jangka pendek. Hasilnya, kita bagaikan anak ayam yang mati di lumbung padi. Mati kelaparan menyaksikan kekayaan yang dicuri dengan berbagai macam cara. Perhatikanlah kekayaan migas, batu bara, perkebunan, hutan, dan lainnya. Rakyat hanya menikmati sebagian sangat kecil dari pengelolaan itu semua.

Ironis. Penerimaan negara, yang juga sering dikorupsi para elite, tidak sebanding dengan kehancuran pengelolaan sumber daya alam itu. Semuanya berlangsung di atas kata-kata manis pembangunan bangsa dan perbaikan nasib hidup rakyat kecil. Semakin ironis ketika kita juga disuguhi fakta lain yang tak kalah menyedihkan. Di negeri yang pernah melakukan swasembada pangan, kita justru melakukan impor semua bahan pokok: gula, kedelai, jagung, beras, garam, kacang tanah, bahkan cabai. Lahan kita sudah tidak menghasilkan pangan untuk kebutuhan sendiri akibat pola pikir liberal yang diterapkan para elite. Elite menikmati keuntungan dari semua itu dalam jangka pendek, dan kehidupan rakyat semakin hancur dalam situasi ini.

Orang miskin dilaporkan mengalami penurunan. Kebiasaan elite untuk memanipulasi data orang miskin tidak pernah berubah. Semua dilakukan untuk bermanis-manis di hadapan rakyat bahwa program pembangunan yang dilakukan selama ini berhasil mengatasi kemiskinan. Kenyataannya, baik kuantitas maupun kualitas kemiskinan dirasakan semakin meningkat.

Sibuk Pencitraan

Semakin banyak rakyat tidak tahan dengan kerasnya kehidupan ini. Semakin banyak orang tidak tahan dengan perangai elite yang kerap berbohong. Semakin banyak pula yang apatis memikirkan masa depan bangsa ini. Inilah gambaran nyata mengapa pemerintah kerap dianggap tidak ada walau ada, dan dianggap ada walau kenyataannya tidak ada.

Realitasnya, pemerintah memang ada, namun begitu jarang hadir ketika rakyat membutuhkan kehadirannya, untuk melindungi dan memberikan jaminan rasa aman. Pemerintah begitu minim dalam memberikan pertolongan karena bencana alam, melindungi hak ekonomi rakyat, melindungi kaum minoritas, dan lainnya. Yang begitu sering dilihat adalah para pejabat publik yang sibuk mengurusi hal-hal yang tidak substansial. Lebih sering bersolek daripada sungguh-sungguh bekerja untuk kepentingan rakyat.

Pemerintah hanya bisa berjanji, janji yang jauh dari realisasi. Rakyat hanya menjadi penonton di negerinya sendiri. Dengan mata telanjang kita menyaksikan sumber daya dan kekayaan alam dikeruk dan dinikmati segelintir orang. Kebijakan yang pro rakyat sangat langka. Kebijakan pro orang kaya dan pro orang kuat lebih banyak kita temukan.

Penguasa abai membaca jurang kesenjangan yang kian mendalam dan melebar ini. Jaminan dalam konstitusi bahwa menjadi fakir miskin akan “aman” bersama negara tidak terbukti. Fakir miskin justru makin “sengsara” bila bersentuhan dengan negara.

Nyaris tiap hari di media kita saksikan bagaimana nasib rakyat kecil dibuat tambah sengsara. Mereka yang berusaha tidak malah difasilitasi malah diusir, peralatan usahanya disita, orangnya digebuk. Apakah yang ada dalam benak penguasa merancang dan menjalankan kebijakan seperti itu, tidak pernah bisa kita mengerti dengan akal sehat. Sungguh menyedihkan karena kita berharap pemerintah era Reformasi bisa berbuat lebih baik daripada rezim sebelumnya. Menyedihkan karena sejauh ini gerak perubahan menuju ke arah yang lebih baik belum juga terasa.

Bertahun-tahun kita hidup di negeri tanpa pengharapan. Penguasa kerap menyia-nyiakan peluang dan kesempatan untuk memulihkan bangsa ini menjadi negeri yang sejahtera. Mereka membuang kesempatan itu akibat kekuasaan yang begitu mudah diberikan kepada segelintir orang yang menguasai modal. Akibatnya, politik pun tersandera kepentingan pemodal, kebijakan pun diarahkan untuk semata-mata keuntungan pemodal, dan rakyat kecil selalu gigit jari menyaksikan semua pertunjukan yang tak elok ini.

Pembangunan dilakukan dengan segenap manipulasi. Sebagaimana orde sebelumnya, kini juga begitu. Pembangunan dipenuhi dengan segenap manipulasi. Pembangunan hanya merupakan kedok untuk mengeksploitasi sumber daya alam yang tidak digunakan untuk kemakmuran bangsa. Semakin lama bangsa ini tersandera oleh kepentingan kapital yang berselingkuh secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan dengan kekuasaan politik-birokrasi.

Inilah yang membuat wajah masa depan ini suram. Kita kehilangan harapan dan cita-cita bersama sebagai bangsa. Kita berhadapan dengan realitas semakin banyaknya rakyat yang sudah pesimistis dan bahkan putus asa dengan kerja pemerintah yang mementingkan pencitraan semata. Semua kebijakan dan program dirancang demi kepentingan jangka pendek dan keuntungan elite. Pertumbuhan ekonomi yang dibangga-banggakan nyatanya tidak membawa perubahan signifikan terhadap kehidupan masyarakat, khususnya yang ada di lapisan bawah.

Kemandirian

Sampai di sini kita pun bertanya masih adakah sisa-sisa tenaga kita untuk bangkit dari berbagai keterpurukan ini. Sampai di mana kita mampu mengembalikan semangat untuk mandiri, dari ketergantungan luar biasa segenap sisi kehidupan bangsa ini? Semuanya perlu dipertanyakan kepada para elite bangsa ini. Mereka yang memiliki kemampuan untuk mengarahkan negara ini apakah akan membenamkan sekalian ke dasar jurang atau berusaha sekuat tenaga untuk mengembalikan jati diri, harkat, dan martabat bangsa ini.

Kita merindukan elite dan pemimpin bangsa ini yang bersama-sama bahu-membahu untuk mengangkat derajat rakyat, membangun bangsa ini tanpa pamrih. Pemimpin yang benar-benar memahami derita rakyatnya dan membantunya semaksimal mungkin. Bukan pemimpin yang selalu berkelit atas penderitaan rakyat yang terjadi.

*Penulis adalah pemerhati masalah sosial.