Keberpihakan Negara untuk Derita DKI

Romo Benny Susetyo*

Derita yang dialami oleh tenaga kerja Indonesia di luar negeri masih terus terjadi. Mereka yang di Arab Saudi, Malaysia, dan lainnya masih sering menderita akibat penyiksaan. Sering kali mereka pulang bukan membawa ringgit atau dolar,melainkan depresi berat atau bahkan kematian.

Sampai kapan mereka terus merana dan sejauh mana pemerintah benar-benar melindungi warga negaranya?

Masalah Ketenagakerjaan 

Problem ketenagakerjaan Indonesia di luar negeri memang sangat krusial. Memang, banyaknya tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri telah memperingan beban tanggung jawab pemerintah dalam memperbaiki perekonomian. Keberadaan mereka turut pula menambah devisa bagi negara yang tidak sedikit jumlahnya. Meski demikian, justru berbagai masalah muncul di pihak lain. Minimnya perlindungan hukum bagi para tenaga kerja di luar negeri, kurangnya jaminan keamanan dan kesejahteraan TKI di tempat mereka bekerja, problem hubungan bilateral antara pemerintah Indonesia dengan negara tempat para TKI bekerja akibat persoalan sosial, ekonomi, politik dan masalah keamanan yang ditimbulkan oleh adanya TKI tersebut,serta berbagai masalah lain.

Intinya, pemerintah tanpa disadari menjadi alasan utama mengapa warga kita ingin bekerja di negeri orang dan mengapa di antara mereka juga tak jarang memilih jalur ilegal.Begitu banyak kasus terjadi, tapi sampai kini belum dilihat solusi yang benar-benar berpihak kepada para tenaga kerja kita. Kenyataan ini akan terus berlangsung tanpa ada usaha serius dari penguasa untuk memutus tali derita yang mereka alami. Penderitaan mereka tak pernah mendapat respons yang positif dari elite penguasa bangsa ini.Mereka hanya dijadikan tumbal dari penguasa tanpa mau memahami bahwa mereka terusir dari negeri yang subur ini adalah hanya menjadi buruh migran dan berposisi sebagai alat produksi belaka.

Keberpihakan Hukum 

Nilai kehidupan dan rasa aman dalam hidup mereka tak pernah ada kepastian yang jelas.Hukum tak pernah berpihak kepada mereka dan malah hukum kerap membuat mereka menderita. Kemerdekaan mereka diperas oleh para jaringan mafia yang dengan terang-terangan dan vulgar melakukan tindakan yang tidak manusiawi. Para mafia pekerja itulah yang berpesta memperoleh keuntungan yang begitu besar di tengah jeritan tangis dan rintihan akibat perlakuan para majikan di luar batas kemanusiaan. Kemanusiaan belum menjadi prioritas bangsa ini untuk tidak menjadikan rakyat sebagai budak bagi bangsa sendiri.

Realitasnya kemanusiaan telah direduksi hanya demi untuk mencari keuntungan mereka dengan tega menjual anak negeri ini menjadi budak di negeri orang lain.Tanpa ada rasa bersalah,pengiriman tenaga kerja secara legal dan ilegal dijadikan sebagai prestasi suatu rezim dan terus berlangsung tanpa ada usaha untuk memperbaiki sistem pengiriman tenaga kerja secara lebih manusiawi. Sudah sangat mendesak untuk merevisi pandangan pemerintah terhadap manusia, terhadap rakyatnya sendiri. Ini adalah negeri yang mendesak untuk memanusiakan warganya di depan bangsa lain. Ini adalah negeri yang perlu dibangkitkan kembali rasa malunya sebagai bangsa,yang hilang karena arogansi dan keserakahan para elitenya.

Perlakuan yang manusiawi menjadi sangat penting agar penguasa di negeri ini memiliki kesadaran bahwa setiap warga negara yang bekerja di luar negeri adalah anak kandung negeri ini. Dia harus mendapatkan perlindungan hukum yang menjamin haknya sebagai pekerja.Pekerja seharusnya mendapatkan perlakuan yang adil, yakni mendapat upah yang sesuai dengan kontrak kerja.

Kembalikan Hak Pekerja 

Kasus demi kasus penyiksaan tenaga kerja Indonesia seharusnya menjadi cermin lemahnya para pekerja kita yang tidak mendapatkan hak sebagai pekerja karena kontrak mereka selama ini dilakukan oleh sepihak.Kelemahan ini seharusnya bisa diatasi bila penguasa di negeri mau dan sungguh-sungguh membenahi masalah ketenagakerjaan kita. Di negeri kita, yang sering terjadi banyak kebijakan bukan untuk melindungi pekerja tapi sebaliknya melindungi kepentingan para calo. Para calo inilah yang sebenarnya memiliki kekuasaan tak terbatas karena di tangan mereka semau bisa diatur.

Persoalan ini tak pernah diselesaikan serius karena penguasa yang ada saat ini tidak memiliki hati terhadap mereka yang lemah. Bahkan para pemimpin tampaknya belum ada yang serius melihat ini sebagai persoalan besar bangsa. Banyak di antara para tenaga kerja yang menjadi ilegal karena kebijakan pembangunan selama ini tidak memperhitungkan kaum yang paling lemah.Daya tawar mereka selama ini dibuat seolaholah tak memiliki akses terhadap kekuasaan. Kekuasaan selalu berpihak kepada para pemilik modal dan para calo. Di balik persoalan tenaga kerja yang begitu ruwet ini sebenarnya mencerminkan gagalnya penguasa melindungi rakyatnya. Rakyat selama ini dijadikan tumbal pembangunan. Menjadi “tumbal” inilah yang saat ini dirasakan para pekerja imigran yang ada di luar negeri.

Mereka seperti sapi perahan, setelah susu diambil nasib mereka diabaikan. Dan,lebih ironis lagi,ketika para pemimpin belum memiliki “hati” terhadap mereka,padahal jasa mereka begitu besar bagi bangsa ini.Di tengah-tengah kegagalan penguasa menyediakan lapangan pekerja mereka menciptakan peluang tersebut. Para elite politik harus sadar tanpa mereka ini semua elite politik tidak akan memperoleh kursi kekuasaan ini.Kendati pada realitasnya mereka hanya dijadikan alat mobilitas kekuasaan belaka. Ini negeri di mana kaum pekerja nasibnya hanya dijadikan pemanis bibir, dan kekuasaan tidak pernah ramah terhadap mereka.


*Penulis adalah Sekretaris Eksekutif Komisi Hak KWI dan Dewan Nasional Setara

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s