Keadaban Hukum

Romo Benny Susetyo*

Kemarakan tawuran pelajar di Jakarta dan beberapa kota besar mencerminkan ada persolaan besar bangsa ini, yaitu penegakan hukum, yang lemah dan tiada kemaunan dari elite politik menegakkan tertib sosial. Kekerasan menjadi model dalam menyelesaikan persoalan. Ini menunjukkan bangsa sudah kehilangan keadaban.

Bangsa yang memiliki keadaban akan selalu menghormati norma-norma kehidupan. Bila norma tertib sosial hilang, terjadi pengingkaran martabat manusia. Seorang manusia bermartabat selalu menggunakan rasio sebagai pertimbangan, bukan kekuatan fisik, senjata, apalagi pembenaran menghilangan nyawa.

Kekerasan begitu mudah terjadi meski hanya karena masalah sepele. Masyarakat mudah marah dan meluapkannya dengan tindakan-tindakan anarkistis yang membahayakan keselamatan jiwa orang lain.

Tersumbat 

Akar masalah kekerasan pun semakin beragam. Kendati semuanya bermuara pada satu masalah utama, yakni tersumbatnya jalur komunikasi dalam memecahkan masalah. Satu demi satu berbagai persoalan mengemuka, seperti tawuran pelajar atau pelanggaran HAM. Konflik industrial perburuhan, konflik atas nama agama, konflik perebutan aset sumber daya alam, premanisme, kekerasan terhadap anak, pemerkosaan, dan konfl ik-konflik lain yang berujung pada kekerasan.

Berbagai fenomena kekerasan tersebut menunjukkan peran pemerintah semakin melemah dalam menciptakan harmoni kehidupan berbangsa. Bahkan dapat dinilai pemerintah seolah tidak memiliki kemauan politik untuk mengatasi masalah mendasar akar kekerasan. Itu dapat dilihat bahwa intensitas kekerasan yang semakin meningkat dan menyebar ke seluruh penjuru tanah air.

Yang dikhawatirkan, kekerasan menjadi membudaya dan menjadi pola satu-satunya pemecahan masalah. Kondisi ini tentu amat memprihatinkan karena masyarakat menilai hanya dengan kekerasan masalah bisa diatasi. Masyarakat menilai saluran hukum sudah tidak bisa lagi dipercaya menjadi jembatan mencari keadilan.

Hukum tak lagi memiliki daya untuk menciptakan keadilan dan kemakmuran masyarakat. Hukum dipercaya hanya berpihak pada mereka yang memiliki kekuasaan dan harta. Hukum bisa dibeli dan diintervensi. Pasal-pasalnya mudah dibengkokkan untuk memihak. Keadilan digadaikan untuk kepentingan pribadi.

Pemilik keadilan dalam hukum hanyalah segerombolan mafia. Tak heran, kekerasan menjadi jalan pintas guna memecahkan masalah. Saluran hukum untuk mendapat keadilan sudah dikuasai mafioso. Budaya kekerasan pun meluas, baik dalam kehidupan publik maupun privat. Akibatnya rasa aman menjadi barang langka di Nusantara ini. Setiap kehidupan begitu dekat dengan aroma kekerasan.

Solusi 

Kekerasan menjadi budaya masyarakat yang mereduksi tata nilai kepribadian dan mengesankan solidaritas belum sepenuhnya melahirkan saling mencintai. Dalam konteks agama, walaupun wacana pluralisme dan toleransi sudah sering dikemukakan dalam berbagai wacana publik, praktiknya tidaklah semudah yang dipikirkan dan dibicarakan.

Walaupun sudah terdapat kesadaran bahwa bangsa dibangun bukan atas dasar agama, melainkan kekuatan bersama, pandangan atas “agamaku”, “keyakinanku” justru sering menjadi dasar dari berbagai perilaku seharihari yang bermuatan kekerasan.

Sekalipun masyarakat menyadari pentingnya slogan Bhinneka Tunggal Ika, praktik di lapangan tak seindah dan semudah pengucapan slogan. Masih banyak persoalan keagamaan dan kemasyarakatan di Indonesia yang menghantui dan menghambat perwujudan solidaritas, soliditas, dan toleransi antarumat beragama di Indonesia.

Walau sudah sering dikatakan sebagai bangsa yang sangat menghargai perbedaan dan tidak menggunakan jalan kekerasan untuk menyelesaikan masalah, di lapangan itu kerap hanya sebuah kebohongan. Begitu mudahnya menistakan perbedaan dengan cara membakar tempat suci ibadah agama tertentu, menghakimi keyakinan lain sebagai sesat, dan seterusnya.

Akar masalah dari semua ini adalah kebencian, awal mula sektarianisme. Di negeri ini sektarianisme tidak dipercaya, tapi kenyataan di lapangan justru itu yang selalu hidup dan akhirnya mengobarkan kekerasan. Ini melahirkan kegundahan. Mengapa bangsa ini begitu mudah kehilangan kesantunan, keramahan, dan penghargaan terhadap perbedaan. Mengapa bangsa mudah marah, tersinggung, merusak milik orang lain, membunuh, dan membakar? Mengapa perilaku kekerasan begitu cepat menjadi model menyelesaikan masalah?

Mungkinkah kekerasan merupakan pendangkalan pemahaman dan aktualisasi ajaran agama karena tidak ada agama mana pun mengajarkan kekerasan. Setiap agama mengajarkan hidup damai yang mudah diucapkan, tapi begitu sulit dihidupkan.

Karakter 

Medan kekerasan di negeri ini mudah tercipta karena faktor bawaan secara individual, sedangkan secara kolektif itu terjadi karena pembangunan karakter bangsa plural ini tidak pernah menjadi pekerjaan serius. Bangsa berkarakter adalah cita-cita bersama untuk mewujudkan kemanusiaan dan keadilan sebagai alat pemersatu. Kesenjangan ekonomi, kebijakan, peran dominan mayoritas yang tidak menghargai minoritas, pelecehan terhadap martabat kemanusiaan dan keadilan membuat manusia mudah frustrasi.

Rasa frustrasi akut akan membawa bencana negeri karena tiadanya harapan masa depan. Persoalannya tata nilai dalam penegakan hukum semakin pudar, sedangkan pemimpin seharusnya memandu hidup berbangsa nyaris tidak pernah berorientasi mengupayakan pembentukan karakter bangsa. Ini terjadi karena bangsa kehilangan orientasi untuk merajut masa depan lantaran hidupnya penuh lingkaran kekerasan. Jadi, tidak pernah ada kemauan politik untuk memutus tali kekerasan dengan menata kembali keadaban hukum.

Keadaban hukum cermin masyarakat menghormati nilai-nilai kebersamaan, keamanan, dan kemanusian. Hukum menjadi cara berpikir, bertindak, bernalar, dan menjadi acuan hidup. Marbat manusia dihargai dan menjadi acuan dalam hidup bersama.
Setiap warga merasakan rasa aman yang telah lama hilang karena masyarakat merasa hidup tanpa hukum. Budaya tawuran, solidaritas massa buta hanya menggunakan emosional. Tambah lagi sentimen kedaerahan, keagamaan yang kerap kali mudah untuk membenarkan kekerasan. Ini merusak wajah keadaban hukum.

Hukum gagal ditegakkan di atas prinsip- prinsip keadilan sosial sebab lebih memandang kekuatan hukum formal dan permainan pasalpasal. Akibatnya, hukum belum mampu memegang teguh kesederajatan (equality) dan menghindarkan diskriminasi. Sekali lancung ke ujian, seumur hidup orang tak akan percaya.

Salah mengambil sikap hari ini, bangsa akan mengulang proses penyejarahan yang gelap. Hukum ditegakkan bukan karena prinsip keadilan sosial, melainkan karena suka-suka “pemilik” kuasa dan uang. Ini semua masih soal pelajaran hidup berbangsa dan bernegara. Janganlah bangsa ini terus-menerus mendidik rakyat bahwa seseorang bisa kebal hukum karena memiliki jabatan. Di negara yang mengagung-agungkan hukum sebagai payung (rechstaat), imunitas tidak berlaku. Semua berkewajiban dan berhak sama.

Yang sedang dipertontonkan hari ini, hukum tumpul terhadap orang kuat, mantan pejabat, dan koruptor. Hukum begitu tegak pada menghukum kelas teri dan mereka yang serius mengupayakan bangsa ini bersih. Kesederajatan hukum punah karena arogansi kekuasaan. Setiap mengacu pada kekuasaan hati nurani tak tampak. Jadinya, kekuasaanlah yang menentukan hitam-putih hukum. Mata hati telah tumpul. Keadilan sosial yang ingin ditegakkan terabaikan.

Penulis adalah Sekretaris Dewan Nasional Setara Institute

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s