Gerakan Indonesia Memilih

Romo Benny Susetyo*

Gerakan Indonesia Memilih (GIM) pemimpin lahir dan dilatarbelakangi kondisi bangsa yang tengah kehilangan harapan akan kemunculan leader yang memiliki visi dan komitmen untuk menata keadaban publik. Pemimpin yang lahir dari proses transaksional tidak memiliki kepedulian pada pathos yang dialami rakyatnya. 

Saat ini, Indonesia tengah kehilangan pemimpin yang berjiwa negarawan. Yang ada pemimpin berjiwa dealer. Dia hanya memasarkan dan menerima upeti sebagai hasil perselingkuhan antara penguasa dan pemilik modal di partai politik (parpol). Parpol hanya menjadi alat kapital yang menggerogoti APBN dan sumber daya alam. Bangsa dan negara memerlukan pencerahan yang bersumber dari akal budi agar selamat dari bahaya perselingkuhan politik dengan kapitalis. 

Kalau tidak ada pencerahan terhadap akal budi, bangsa ini akan semakin sulit memproduksi pemimpin yang benar-benar disegani dan diterima seluruh lapisan masyarakat. Akibat salah urus bangsa dan negara, timbul krisis berkepanjangan yang membuat masyarakat menjadi stres dan hilang harapan.

Untuk mengatasi itu, harus ada seorang pemimpin visioner, berkarakter, pemberani, dan bisa menentukan arah Indonesia ke depan menjadi lebih baik. Indonesia dihadapkan pada situasi pengabaian panggilan membangun yang begitu parah. Ini memerlukan wake up call. 

Namun, banyak orang tidak terlalu sadar dan seakan-akan menganggapnya biasa saja. Tidak bisa demikian. Harus dibunyikan alarm untuk menyadarkan bahwa keadaan sudah parah. Ibarat pengemudi yang tertidur, sudah nyaris masuk jurang. Bangsa ini hampir tenggelam dari budaya.

Wake up call begitu mendesak untuk banyak urusan pertanahan yang merupakan hak rakyat. Dalam masalah pertanahan, semua harus di belakang rakyat yang berhadapan dengan kapital, bisnis, dan kekuasaan. Itulah “monster-monster” yang selama ini mengangkangi kesejahteraan rakyat.

Harus ada gerakan yang dapat melahirkan pemimpin baru yang memiliki keutamaan publik. Socrates dan Plato menggariskan bahwa seorang pemimpin harus memiliki keutamaan dan kemampuan seperti filsuf sehingga dapat berpikir cerdas dan kritis. Pemimpin yang baik mampu berpikir mendalam, bukan praktis.

Yang bermental pedagang dan prajurit bukanlah seorang pemimpin. Dibutuhkan usaha melahirkan pemimpin baru untuk mengangkat martabat manusia Indonesia agar tidak bermental inlander. Mental terjajah telah membuat bangsa tidak percaya diri akan potensi dan kemampuannya. Dibutuhkan sebuah terobosan baru yang dapat melahirkan pemimpin baru untuk menata keadaban publik.

Persoalan besar bangsa sekarang ialah rakyat tidak percaya parpol. Elite politik harus menyadari situasi ini. Bahkan rakyat sudah mulai meninggalkan tokoh-tokoh panutannya sebagai manifestasi kekecewaan yang terakumulasi tindakan elite politik yang melindas tata keadilan.

Keadilan selama ini hanya dimiliki mereka yang berkekuatan ekonomi dan berakses ke kekuasaan. Mereka hanya segelintir, tapi mampu mengendalikan republik. Mereka sangat berkuasa untuk mengatur kebijakan-kebijakan yang kerap merugikan golongan rakyat luas.

Golongan kecil itu mengatur dan mengintervensi kebijakan negara. Mereka terus-menerus memerosokkan rakyat ke dalam lumpur pekat yang membuat kaum papa semakin tak berdaya. Kaum miskin terpola sebagai orang tak berdaya. Banyak kebijakan negara kerap membuat kaum miskin tidak memiliki daya tawar. Kegagalan parpol menjalankan fungsinya secara maksimal mengakibatkan citranya memburuk di era reformasi ini. Ciri elitisme yang diperankan parpol membuat apatisme rakyat semakin meningkat.

Karena sudah kehilangan kepercayaan, perbuatan baik pun salah. Antipati itu bukan tanpa sebab. Parpol dinilai lebih banyak peduli pada kepentingan kekuasaan daripada menjadi mediator kepentingan rakyat. Dibutuhkan sebuah upaya kekuatan masyarakat sipil untuk menggerakkan masyarakat agar terlahir regenerasi kepemimpinan yang memiliki gugus insting memengaruhi cara berpikir, bertindak, bernalar, dan berelasi untuk menegakkan nilai konsitusi.

Jiwa konsitusi diaktualisasikan dalam kebijakan publik yang berorientasi pada perluasan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Orientasi akan tercapai bila bangsa melahirkan pemimpin yang memiliki kemampuan serta berjiwa negarawan. Dibutuhkan sebuah paradigma baru dalam memilih pemimpin, tidak sekadar minus malum.

Alternatif

Ke depan, diharapkan GIM bisa memberi alternatif bagi rakyat untuk menemukan pemimpin ideal bangsa yang mampu menuangkan harapan di masa depan sebagai bangsa yang terdiri berbagai macam suku, agama, etnis, serta pulau-pulau yang kaya raya. Indonesia ke depan memiliki mimpi bahwa bangsa akan diperhitungkan secara internasional. Itu dapat terwujud jika ada pemimpin baru.

Mendiang Franky Sahilatua juga terus-menerus berkampanye agar mencari jalan baru untuk melahirkan pemimpin yang anyar. Semoga GIM mampu mengaktualisasikan roh dalam kalbu rakyat yang ingin perubahan. Perubahan harus hic et nunc, di sini dan kini, kalau bangsa tidak mau masuk museum sejarah keadaban.

Dibutuhkan gerakan masyarakat mencari pemimpin yang memiliki keadaban publik dan orientasi menciptakan fungsi silang negara, pasar, dan warga. Fungsi silang akan terjadi bila pemimpin yang muncul bukan hasil transaksional.

Pemimpin yang memiliki keutamaan publik akan menjalankan fungsi leadership yang berpihak pada kepentingan orang banyak, bukan sematamata pada pemodal.

Kejelasan keberpihakan pada kedaulatan rakyat seharusnya menjadi prioritas utama dalam kebijakan dan visi ke depan. Selama ini, belum ada (calon) pemimpin yang serius memperhatikan kedaulatan rakyat.

Calon pemimpin bangsa hanya memandang dari cakrawala sempit yang mementingkan golongan dan partainya. Perlu cara pandang baru bagi calon pemimpin bangsa bahwa dengan kekuatan atau fi gur semata, krisis bangsa tidak terselesaikan. Hanya dengan mengandalkan kekuatan sendiri dan menegasikan kekuatan lainnya, bangsa ini akan semakin terjerumus ke jurang yang curam.

Bangsa tidak membutuhkan sosok pemimpin yang kuat, tetapi yang memiliki orientasi jelas, berpihak pada rakyat, bukan pemilik modal. Pertumbuhan ekonomi bukan satu-satunya ukuran sukses pemerintahan. Ukuran utamanya adalah menurunnya jumlah orang miskin, pengangguran, kebodohan, kerusakan lingkungan hidup, korupsi, pelanggaran HAM, dan kekerasan.

Itulah syarat-syarat kontrak moral siapa pun yang berani mencalonkan diri sebagai pemimpin bangsa. Siapa pun sosoknya, tidak begitu penting, asal benar-benar memiliki keutamaan. Kualitas keutamaan seorang pemimpin dinilai dari catatan moral dan pengabdian.

Prasyarat ini amat penting melihat kesungguhan orang yang akan menjalankan sebuah roda pemerintahan. Kesadaran tersebut harus ditumbuhkan, yakni optimistis bahwa bangsa sebenarnya kaya akan orang-orang yang mau melayani. Hanya, mereka tidak bisa muncul karena sistem partai yang terkena virus korup dan feodal. Maka, dibutuhkan sebuah gerakan masyarakat untuk melahirkan pemimpin baru yang berjiwa negarawan serta mampu menyejahterakan rakyat.

*Penulis adalah Sekretaris Dewan Nasional Setara Institute

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s